SM Amin, Oasis

TAN Malaka benar, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda." Tanpa 'kemewahan terakhir' itu, saya kira sulit membayangkan wajah Indonesia hari ini. Jika mereka takluk sejak awal, tak ada perhimpunan pemuda dengan aneka 'Jong'. Tak ada Kongres Pemuda. Tak ada ikrar kesepakatan tentang tanah air, bangsa, dan bahasa.

Di antara para penyandang 'kemewahan terakhir' itu, agaknya banyak nama yang hingga kini terdengar samar. Salah satu nama itu Krueng Raba Nasution, kelahiran Aceh Besar, 22 Februari 1904. Setelah lulus Rechtschoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia pada 1933, sepenuhnya ia bernama Sutan Muhammad (SM) Amin. Ia tak hanya mematrikan idealisme ketika muda, tapi membawanya hingga tua.

Tokoh ini aktif dalam Jong Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Namun, sebagai anggota Komisi Besar Indonesia Muda, ia juga bertugas meleburkan organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Ia aktif dalam persiapan-persiapan Sumpah Pemuda II di Jakarta. Namun, dari Sumatra, SM Amin memang kalah bersinar ketimbang Mohammad Jamin dan Amir Sjarifuddin.

Karena ia terdengar samar dan kurang bersinar itulah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Peran MR SM Amin dalam Sumpah Pemuda dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Buku yang dieditori Ichwan Azhari dan diberi pengantar oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Kepala Museum Sumpah Pemuda Agus Nugroho ini diluncurkan pada peringatan Sumpah Pemuda 2015 di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta (28/10).

Ia membawa idealisme ke mana pun bekerja. Ketika menjadi guru, ia banyak mendidik tentara pelajar. Ketika menjadi hakim, ia berikan keadilan dan kepastian hukum.

Adapun ketika menjadi Gubernur Sumatra Utara (14 April 1947) dan Riau (mulai 27 Februari 1958), ia nyaring mengatakan 'tidak' pada korupsi. Ia pecat pejabat korup. Melarang keluarganya menerima hadiah apa pun, juga memakai kendaraan dinasnya.

SM Amin dilantik Bung Karno pada 19 Juni 1948, setahun kemudian. Ia meng-akhiri tugasnya pada 1949, tapi Oktober 1953 diminta kembali memimpin Sumatra Utara.

Saat itu baru sebulan Daud Baureueh mendeklarasikan Negara Islam Aceh bergabung dengan NII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Namun, SM Amin tetap menolak penyelesaian Aceh dengan cara militer.

SM Amin sedikitnya telah menerbitkan 12 buku, beberapa di antaranya Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin (1960), Demokrasi dalam Bahaya (1965), dan Kodifikasi Unifikasi Hukum Nasional (1977). Berbagai bintang jasa juga telah disematkan negara kepada sosok ini.

Nilai penting Mr SM Amin, dalam konteks hari ini jelas, dengan meluruhnya semangat masyarakat Sumatra Utara dan Riau, yang dua kali gubernurnya terjerat korupsi secara beruntun, SM Amin ialah oasis yang mestinya bisa menguatkan kembali bahwa di dua provinsi ini pernah ada seorang gubernur yang bersahaja, bersih, dan tegak lurus dalam menjalankan tugas.