AIR

AIR merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Orang masih bisa tidak makan beberapa hari, tetapi tidak mungkin untuk tidak minum. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan air, seperti halnya juga pangan dan energi, berada di tangan negara.
Kita tentunya mafhum ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan isi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Konstitusi menegaskan; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama ini negara sering lupa pada tanggung  jawabnya. Atas nama keterbatasan anggaran, negara tidak mampu menyediakan kebutuhan air bagi rakyatnya. Memang negara  membentuk perusahaan-perusahaan air minum di daerah, tetapi kemudian lebih banyak merugi karena sering dijadikan bancakan.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah lalu melakukan swastanisasi pengelolaan air. Namun, karena masuk kepentingan bisnis dan bahkan kemudian menjadi industri, masyarakat harus membayar kebutuhan itu lebih mahal. Lihat saja masyarakat kelas bawah di Jakarta. Setiap bulan setidaknya mereka harus mengeluarkan Rp800 ribu untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga. Biaya untuk memperoleh air dalam kemasan sekitar 70%-nya dipakai untuk membayar kemasannya.

Masuknya swasta dalam pengelolaan air memang membuat ketersediaannya semakin tinggi. Akan tetapi, akses dan keterjangkauannya tidak bisa didapatkan semua orang. Kita pun tidak mengetahui akuntabilitas dan keberlanjutannya. Di sinilah kita sering mengingatkan bahayanya liberalisasi. Pemerintah cenderung hanya membebaskan, tetapi tidak ikut menjaga dan mengawasinya.

Padahal negara seharusnya  memperhatikan dunia usaha, tetapi sekaligus juga melindungi rakyatnya. Karena terlalu kuat faktor bisnis dan melupakan kepentingan umumnya, yang terjadi kemudian penguasaan dan pengavelingan sumber daya
air. MK melihat kondisi ini sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Seharusnya tidak boleh ada penguasaan pihak tertentu terhadap sumber daya air. Kalaupun ada pihak yang harus mengelola, mereka hanya boleh mendapatkan biaya pengantaran air.

Pembatalan UU Sumber Daya Air berarti mengembalikan peran pengelolaan air kepada negara. Setelah keputusan itu, tugas negaralah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan air agar bisa memenuhi accessibility, availability, affordability, accountability, dan sustainability bagi seluruh rakyat.

Pertanyaannya, mampukah negara menjalankan peran tersebut? Lalu, bagaimana nasib para pengusaha yang sudah menanamkan modal dalam bisnis pengelolaan air? Kita harus mengatakan, sekarang ini bisnis air sudah telanjur jauh bergulir. Pemainnya pun bukan hanya pengusaha dalam negeri, melainkan juga investor asing. Investasi yang ditanamkan pun tidaklah kecil.

Pemerintah harus pandai-pandai menangani masalah ini sebab pemerintah sedang gencar mencoba menarik investasi. Agar Indonesia bisa menarik investor, yang diperlukan ialah kepastian hukum. Dilema yang dihadapi pemerintah tidaklah mudah. Dibutuhkan kepiawaian untuk bisa membuat negara tetap bisa bersahabat dengan dunia usaha, tetapi tidak melanggar kewajiban melindungi kepentingan rakyat banyak.