Pelajaran Beras

REKTOR Universitas Halu Uleo, Sulawesi Tenggara, Usman Rianse, pernah bercerita, satu-satunya motivasi ia menjadi pegawai negeri ketika muda ialah ingin makan nasi. Di kampungnya, di salah satu desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, makan nasi punya gengsi amat tinggi ketimbang jagung, makanan pokok penduduk di daerahnya.

Yang bisa mengonsumsi nasi waktu itu para amtenar, pegawai negeri. Mereka memang mendapat jatah dari pemerintah. Cerita Usman ialah contoh betapa berhasilnya kebijakan 'berasisasi' Orde Baru.

Dengan kebijakan itu, makanan lokal yang mengandung karbohidrat seperti sagu, jagung, ganyong, dan ubi kayu, yang dikonsumsi sebagai makanan pokok di banyak daerah, tersisihkan. Ia kalah gengsi.  Nasi punya posisi baru: simbol ekonomi dan sosial. Yang masih mengonsumsi makanan lokal dianggap belum ‘naik kelas’.

Cerita itu memang bukti keberhasilan kebijakan 'berasisasi'. Berhasil mengganti makanan pokok nonberas menjadi beras. Namun, tergagap-gagap untuk keberlanjutannya. Memang, pada 1985 Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia karena berhasil swasembada beras.

Namun, prestasi itu hanya sekali. Ramalan banyak pihak bahwa beras akan menyendera bangsa ini mulai menjadi kenyataan. Karena lahan pertanian berkurang, proyek Sawah Sejuta Hektare gagal total, pembangunan irigasi terlambat dilakukan, riset-riset pertanian sayup-sayup terdengar, padahal pertumbuhan penduduk terus meninggi.

Celakanya, menurut sebuah penelitian, ‘gen lapar’ orang Indonesia sangat tinggi. Wajarlah konsumsi beras kita kini tertinggi di dunia, rata-rata 139 kg per kapita per tahun. Masih terekam dengan baik ketika krisis moneter terjadi (1997/1998) dan harga bahan pokok terbang melayang. Masyarakat panik. Pusat-pusat perbelanjaan diserbu. Antre pangan terjadi di mana-mana. Negara kacau.

Ketika itu di sebuah edisi Minggu, Media Indonesia menurunkan laporan utama dengan judul, 'Mana Beras Kami?' dengan foto besar antrean masyarakat membeli beras. Judul yang ‘menggugat’ hak rakyat yang menghilang. Suasananya mirip senjakala Orde Lama, ketika antre minyak dan beras menjadi pemandangan di banyak tempat.

Sejarah terulang! Orde Baru jatuh, juga bermula dari beras! Beras ialah pelajaran berpuluh-puluh tahun dari rezim ke rezim.

 Tak ada tanaman di negeri ini yang dimuliakan seperti padi. Secara tradisi, terutama di Pulau Jawa dan Bali, ia proses produksi penuh 'ritual'. Ia dipersonifi kasikan sebagai Dewi Sri, simbol pertumbuhan dan kemakmuran. Negara juga menahbiskannya begitu.

Sayangnya 'sang Dewi' tak dirawat secara benar. Pemerintah punya segalanya, terserah bagaimana cara mengatasinya. Apakah tetap bergantung pada jutaan petani kecil dengan lahan terbatas atau berbasis korporasi? Atau menggabungkan keduanya?

Terserah bagaimana cara mengendalikan distribusi beras dan harganya. Terserah pula bagaimana menghabisi para mafia seperti disampaikan Presiden Jokowi. Faktanya dari dulu, mafia baik-baik saja, kan? Terserah bagaimana kampanye mengurangi konsumsi beras. Apakah dengan kebijakan sehari tanpa beras atau dua hari, silakan.

Terserah bagaimana mengampanyekan diversifikasi pangan di bumi yang kaya karbohidrat ini. Terserah orang-orang pandai di pemerintahan ini bekerja. Kita hanya ingin urusan beras jangan jadi kehebohan terus-menerus. Malu karena ini 'pelajaran' sudah amat lama. Masak urusan kita di zaman ini masih sebatas perut?