SAYA tidak bisa menyembunyikan diri untuk terus memuji pejabat yang satu ini: Bahlil Lahadalia. Orangnya lincah, blak-blakan, berani menghadapi perdebatan karena berprinsip ‘lawan berdebat ialah kawan berpikir’, serta tidak jaim atau sok bossy. Gayanya juga amat sederhana, tidak mboys alias tidak perlente.
Namun, sejak dilantik menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terobosan demi terobosan yang menjanjikan terus dibuat putra kelahiran Papua ini. Berita terbaru yang layak mendapat pujian itu ialah keberhasilan Bahlil dan jajaran BKPM mengeksekusi Rp474,9 triliun investasi yang mangkrak bertahun-tahun. Jumlah tersebut setara dengan 67,1% dari total Rp708,2 triliun investasi mangkrak yang tidak bisa terealisasi dalam empat tahun terakhir.
“Satu tahun kami masuk ke BKPM, kami mulai selesaikan satu per satu dari persoalan yang ada. Alhamdulillah, dari Rp708 triliun tersebut, sebanyak Rp474,9 triliun mampu tereksekusi,” kata Bahlil dalam dialog virtual West Java Investment Summit oleh Australia-Indonesia Business Council (AIBC) di Jakarta, Senin (16/11).
Sebuah kerja keras yang amat patut diapresiasi. Apalagi, itu dilakukan dalam waktu singkat, hanya setahun sejak dia dipercaya sebagai Kepala BKPM. Sejak diangkat memimpin BKPM pada November 2019, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menemukan ada Rp708,2 triliun investasi yang tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air.
Ratusan triliun rupiah investasi itu tidak kunjung terealisasi karena tiga masalah utama, yakni egosektoral kementerian/lembaga; adanya tumpang-tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan masalah tanah yang mahal. Ketiga masalah itu menyebabkan lamanya proses perizinan bagi para investor yang akan merealisasikan investasi mereka di Indonesia.
Padahal, para investor hanya butuh empat hal untuk menggerojokkan modal mereka ke suatu negara. Mereka memerlukan kemudahan, transparansi, efi siensi, dan kecepatan. Jika modal sudah masuk, mereka hanya ingin empat K: kemudahan, kepastian, kenyamanan, keuntungan. Sayangnya, pada hal-hal yang sederhana itulah pemerintah tak jua memberikan garansi kepada para investor. Alhasil, investasi mangkrak pun terjadi.
Kalau sudah begitu, dampaknya pun ke mana-mana. Investor anyar malas membenamkan modal, investasi merosot drastis, lapangan pekerjaan kian sempit, ekonomi pun lesu. Apalagi, dalam situasi pandemi covid-19 yang belum ketahuan kapan akan berakhir.
Dalam ‘kamus’ ekonomi dijelaskan lokomotif penciptaan tenaga kerja didorong tiga aspek, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan performa ekspor. Saat ini peningkatan konsumsi rumah tangga dan performa ekspor masih sulit digenjot lantaran daya beli masyarakat yang rendah. Neraca perdagangan surplus bukan karena ekspor naik, melainkan impornya yang jauh berkurang.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Oktober 2020 mencapai US$131,54 miliar atau turun 5,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Sementara itu, nilai impor seluruh golongan penggunaan barang selama Januari-Oktober 2020 turun lebih dalam jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi (11,39%), bahan baku/penolong (19,75%), dan barang modal (20,29%).
Karena itu, ‘dewa penolong’ untuk pekerja ialah menggenjot investasi. Kalau lapangan pekerjaan tidak didorong lewat sektor investasi, tidak akan mungkin 17 juta pencari kerja yang ada bisa diwadahi jadi PNS atau pegawai BUMN semua.
Karena itu pula, penyelesaian investasi mangkrak bisa membantu mencegah penurunan lebih dalam dari realisasi penanaman modal asing ke Indonesia. Saat pandemi ini, foreign direct investment hanya turun 10%. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan survei Bank Dunia yang memprediksi FDI sebagian besar negara turun 30%-40%. Mengapa bisa begitu? Ya, karena 67% investasi mangkrak bisa diselesaikan.
Proyek investasi mangkrak yang dapat difasilitasi tersebut, di antaranya, YTL Power untuk Tanjung Jati Power dengan nilai investasi Rp38 triliun, Hyundai Rp21,7 triliun, dan PLTS Terapung di Sungai Cirata senilai Rp1,8 triliun. Penyelesaian atas investasi mangkrak tersebut bakal makin cepat dibereskan setelah ada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Beleid itu memenuhi empat hal keinginan investor tadi, yakni kecepatan, transparansi, efisiensi, dan kemudahan saat investasi.
Saya sepakat dengan Bahlil, kalau empat hal itu mampu dilakukan secara baik oleh pemerintah pusat dan daerah, Indonesia akan menuju babak baru. Babak itu ialah memenangi kompetisi investasi khususnya di Asia Tenggara, umumnya di level global. Dengan penerapan UU tersebut secara konsisten, tidak ada lagi kisah investor yang jeri merapat karena terus dipingpong saat memulai investasi.
