Paket III

BENARLAH kata mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bahwa dalam situasi krisis pemerintah selalu mampu melahirkan kebijakan yang baik.

Setelah 11 bulan perekonomian mengalami tren yang menekan, ada momentum bagi perbaikan.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III yang dikeluarkan pada Rabu (6/10) mampu menjawab inti persoalan yang sedang kita hadapi, yakni dunia usaha yang menghadapi kelesuan pasar dan daya beli masyarakat yang menurun.

Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga solar Rp200 per liter serta keringanan membayar biaya listrik.

Untuk para petani yang mengalami gagal panen karena kemarau panjang, Otoritas Jasa Keuangan memberikan asuransi pertanian.

Pemerintah harus hadir menyelamatkan masyarakat. Itu dilakukan semua negara di dunia. Pemerintah Amerika Serikat memberi ganti rugi kepada petani ketika Sungai Mississippi meluap.

Tujuannya agar petani bisa kembali bekerja dan ketahanan pangan bisa dijaga.

Hal itu akan bermanfaat bagi perekonomian nasional, apalagi di negeri ini, yang lebih dari 50% penduduknya masih menggantungkan hidup dari pertanian.

Kalau pemerintah tidak hadir membantu petani, sama saja dengan membiarkan lebih dari 50% penduduk dalam kesulitan ekonomi dan berdampak lebih buruk bagi bangsa.

Di sinilah kita melihat mengapa dampak yang diakibatkan dari paket III jauh lebih baik.

Langkah terakhir itu baik untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah harus berkorban lebih dulu, tetapi kelak pasti akan memetik manfaat ketika perekonomian kembali menggeliat.

Kepentingan jangka pendek perlu mendapatkan perhatian karena prospek jangka panjang Indonesia sangat baik.

Kalau kita tak menangani persoalan jangka pendek, benar apa yang dikatakan John Maynard Keynes, "In the long run we are all dead."

Di tengah pasar global yang masih belum menentu, kita harus memanfaatkan kekuatan pasar domestik. Kita tidak boleh menafikan 60% pertumbuhan ekonomi kita didorong belanja masyarakat.

Di tengah keinginan kita untuk menarik investasi, tidak perlu kita menurunkan peran belanja masyarakat. Itu justru modal untuk semakin memperbesar kue ekonomi kita.

Bahkan pemerintah harus lebih aktif membela kepentingan pengusaha dalam bersaing di pasar global. Begitu banyak entry barrier yang diterapkan dengan menggunakan berbagai macam isu.

Pemerintah harus cerdik mencegah jangan sampai kita terkena dampak persaingan tidak sehat, seperti yang dilakukan Singapura dengan melarang penjualan produk kertas asal Indonesia dengan alasan kabut asap.

Benar bahwa kita sedang mengalami kebakaran hutan. Kita mendukung langkah pemerintah menegakkan aturan dan menghukum pembakar. Namun, pemerintah jangan terjebak dalam kampanye negatif yang merugikan pengusaha dan kepentingan Indonesia.

Generalisasi bahwa seluruh pengusaha membakar hutan ialah agenda global untuk menekan Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan kekuatan besar dunia untuk produk kertas dan minyak kelapa sawit.

Ekspor produk kertas bisa mencapai US$6 miliar dan CPO US$20 miliar per tahun. Negara pesaing menggunakan segala cara untuk mematikan Indonesia. Kalau pemerintah ikut-ikutan dengan konstelasi besar ini, perekonomian Indonesia bisa dalam bahaya.

Langkah seperti yang dilakukan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk menggarap pasar ekspor CPO bersama Malaysia sangat tepat.

Pemerintah harus membantu membangun kampanye positif dan melakukan pemasaran. Di dalam rumah kita awasi dan hukum anak kita, tetapi keluar kita harus membela kepentingan Indonesia.