Pilih Kasih

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional Sofjan Djalil mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan keputusan tender kereta berkecepatan sedang (KBS) kepada pemerintah Jepang.

Kepada Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Indonesia telah memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek pembangunan kereta Jakarta-Bandung.

Adapun alasan yang disampaikan Sofjan, penawaran yang diberikan Tiongkok jauh lebih baik.

Tiongkok menawarkan sistem pembiayaan melalui cara business to business sehingga tidak ada anggaran negara yang harus disediakan Indonesia dan juga tidak ada blanket guarantee yang harus diberikan pemerintah.

Terhadap penjelasan Indonesia itu, Suga mengatakan, "Difficult to understand and extremely regrettable."

Menurut pemerintah Jepang, tidak masuk akal tidak ada pendampingan modal pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti itu.

Kekecewaan Jepang sangat masuk akal karena tender proyek infrastruktur sangat terbuka.

Jepang bukan hanya merasa memiliki teknologi yang lebih tepercaya, tetapi studi kelayakan pembangunan kereta itu sudah dilakukan selama tiga tahun bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tiongkok sendiri baru memasukkan proposal pada kesempatan terakhir dan studi kelayakan hanya dilakukan tiga bulan.

Jepang merasa tidak ada levelled playing field dalam proses tender proyek kereta ini.

Pemilihan pemenang lebih didasarkan atas 'pilih kasih'.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui Tiongkok menang karena lobi dilakukan langsung Presiden Xi Jinping.

Cara yang dilakukan Presiden Jokowi bukan hanya menyakitkan negara yang selama ini menjadi partner bisnis utama Indonesia, tetapi akan memengaruhi upaya Indonesia dalam menarik investasi.

Dalam paket deregulasi kedua yang diumumkan Selasa (29/9), pemerintah menawarkan berbagai kemudahan. Izin investasi di kawasan industri misalnya, dijamin selesai dalam 3 jam. Izin penggunaan lahan kehutanan dipermudah dari semula 14 izin menjadi 6 izin saja.

Persoalannya, apakah kalangan dunia usaha percaya bahwa dalam praktiknya nanti akan sama dengan yang dijanjikan?

Apa yang terjadi dalam proyek pembangunan KBS menunjukkan pemerintah tidak bisa bersikap adil.

Cara 'pilih kasih' begitu kasar dan alasannya pun tidak cerdas.

Belum lagi seperti sering saya sampaikan di kolom ini, kita rendah dalam penghormatan terhadap kontrak.

Undang-Undang Minerba 2009 misalnya, bisa langsung diterapkan pada kontrak yang sedang berjalan. Padahal, tidak ada UU yang boleh berlaku surut. Namun, itulah Indonesia.

Kita bisa 'suka-suka' sehingga tidak usah heran apabila pengusaha pun 'suka-suka' untuk berinvestasi di Indonesia.

Sulit kita berharap paket deregulasi yang baru akan menarik datangnya investasi.

Dalam situasi seperti sekarang yang dibutuhkan kebijakan countercyclical.

Aneh pemerintah tetap mengambil jalan seakan-akan kondisi yang kita hadapi ini normal. Padahal, jelas keadaan sekarang ini abnormal.