Momentum Guru

MARI kita berbincang tentang guru tidak dengan rasa sesak di dada. Kita berbincang tentang para pendidik dengan harapan, mesti entah kapan. Setidaknya sejak 2015 hingga 2020 ada gelombang pensiun guru secara besar-besaran. Inilah momentum untuk merekrut guru-guru terbaik untuk membenahi pendidikan kita.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Sulistyo, jumlahnya berkisar 500 ribu hingga 1 juta guru. Itulah para pengajar generasi pertama yang diangkat ketika SD inpres (instruksi presiden) secara besar-besaran didirikan pada 1970-an.

Lulusan sekolah pendidikan guru (SPG) tak mencukupi. Karena itu, banyak lulusan 'sekolah lain' diterima menjadi guru SD dengan pelatihan seadanya. Tak ada yang salah dengan guru. Ia hanya menjalankan kebijakan apa yang digariskan pemerintah.

Guru di ruang kelas (kemampuan guru mengajar) memang penentu pendidikan. Akan tetapi, jika kebijakan tambal-sulam, tak mempunyai kebijakan yang konsisten dan bermasa depan, apa hendak dikata?

Terlalu banyak penelitian yang mengatakan selama berpuluh tahun pendidikan kita tak kunjung naik kelas.

Mari kita tengok sekilas, aneka upaya perbaikan yang terasa tergesa-gesa.

Mulai kurikulum baru yang selalu muncul ketika seluruh programnya belum tuntas dilaksanakan di seluruh negeri (baca Podium berjudul 'Guru' edisi 9 Juni 2015). Lalu, pada 1990, SPG pun dihapus karena lulusannya dinilai tak layak lagi untuk menjadi guru SD.

Didirikanlah PGSD (pendidikan guru sekolah dasar), umumnya yang diterima lulusan SMA. Banyak lulusan SPG beralih profesi, padahal di daerah amat banyak SD kekurangan guru.

Pada 2000-an institut keguruan ilmu pendidikan (IKIP) yang semula sebagai 'penyedia' calon guru SMP dan SMA juga dihapus. Ia berubah menjadi universitas. Bidang keguruan hanya menjadi fakultas (fakultas keguruan ilmu pendidikan). Mutu pendidikan juga jalan di tempat!

Undang-Undang Guru dan Dosen dibuat. Anggaran pendidikan naik menjadi 20%, sekitar Rp450 triliun. Untuk meningkatkan mutu guru, muncul program sertifikasi guru.

Upaya yang sebenarnya baik. Namun, menyedihkan hasil uji kompetensi guru. Guru yang telah lulus sertifikasi tak lebih baik jika dibandingkan dengan guru yang belum disertifikasi.

Padahal, kita tahu program yang dilaksanakan sejak 2006 itu bermisi guru yang sejahtera harus bisa meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Sertifikasi menghabiskan anggaran amat besar, Rp70 triliun per tahun.

Penelitian Rohemi dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang pada 2013 juga menunjukkan sertifikasi guru gagal.

Dengan jumlah guru Indonesia sekitar 3 juta orang, baik swasta maupun negeri, rasio guru dan siswa kita termasuk yang terbaik di dunia, yakni 1:14.

Banyak negara dengan rasio di bawah Indonesia, pendidikannya lebih baik. Sekitar 75% guru di Indonesia menumpuk di kota-kota, sementara desa masih banyak yang merana. Ini bertahun-tahun tak diselesaikan.

Rencana diangkatnya sekitar 440 ribu guru honorer menjadi PNS mulai 2016 mungkin itu kabar gembira bagi dunia kerja. Namun, apakah solusi bagi dunia pendidikan?

Dengan melihat berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan yang selalu gagal dalam tataran implementasi, sesungguhnya dunia pendidikan menghadapi persoalan amat serius.

Masa hingga 2020 untuk menggantikan bom pensiun guru, sungguh perlu mengerahkan pemikiran terbaik, matang, penuh visi, dan berani.

Jika tidak, kita akan kian dalam tenggelam! Momentum ini tak boleh terbuang percuma.