POLITIK dinasti adalah proses mencapai kekuasaan melalui jalan kekerabatan. Politik dinasti atau proses meraih kekuasaan melalui jalur kekerabatan itu hanya terjadi dalam sistem kerajaan.
Dalam politik dinasti di kerajaan, anak otomatis menjadi raja menggantikan ayahnya yang mangkat. Seorang raja berkuasa mengangkat anak atau kerabatnya sebagai pejabat kerajaan.
Demokrasi tidak mengizinkan politik dinasti karena kekuasaan politik mesti diperoleh melalui sistem merit. Anak tidak otomatis menggantikan bapaknya jadi presiden, tetapi anak harus berkompetisi dulu bila ingin menjadi presiden. Presiden tidak punya kekuasaan mengangkat anaknya menjadi gubernur, wali kota, atau bupati, tetapi sang anak harus berkompetisi bila hendak menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Bahkan untuk menjadi pegawai negeri pun, anak seorang presiden mesti mengikuti tes.
Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kemarin ditetapkan sebagai calon Wali Kota Solo oleh PDIP. Banyak orang menyebutnya politik dinasti. Disebut politik dinasti karena Gibran putra presiden yang sedang menjabat.
Per definisi tidak tepat bila dikatakan pencalonan Gibran politik dinasti. Gibran tidak bisa begitu saja menjadi Wali Kota Solo karena diangkat bapaknya. Dia mesti berkompetisi dulu untuk menjadi wali kota. Pun yang menunjuknya menjadi calon Wali Kota Solo bukan bapaknya, melainkan partai politik yang mengusungnya. Semua proses itu berlangsung secara demokratis dalam sistem demokrasi.
Akan tetapi, politik dinasti mengalami perluasan makna. Politik dinasti melebar merambah demokrasi. Politik dinasti kiranya beroperasi pula dalam demokrasi. Anak, menantu, keponakan, adik, kakak, sepupu, om, tante, besan, mertua, masuk ke institusi partai politik sebagai prosedur untuk meraih kekuasaan.
Prosedur berikutnya ialah kerabat yang hendak meraih kekuasaan itu harus disodorkan partai politik. Namun, partai politik tidak begitu saja menyodorkan kandidat sekalipun dia anak presiden tanpa melalui perhitungan politik bahwa sang kandidat berpotensi menang.
Akan tetapi, potensi menang boleh jadi datang dari hubungan kekerabatan. Survei Median pada akhir 2019 menyebutkan 18% responden bakal memilih Gibran sebagai Wali Kota Solo karena dia anak presiden. Angka 18% itu cuma bonus atau value added. Namun, bonus ini tak dimiliki kandidat lain karena Presiden Republik Indonesia cuma satu. Ada pertandingan tak sepadan kelak dalam Pilkada Kota Solo.
Itulah sebabnya tetap banyak yang menyebut penunjukan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo tak ubahnya politik dinasti meski melalui prosedur demokrasi. Bolehlah kita sebut ini sebagai politik dinasti prosedural, politik dinasti yang memenuhi prosedur demokrasi.
Banyak kiranya yang mengkritik dan menentang pencalonan Gibran. Celakanya, kita cuma bisa menentang dengan omongan, tetapi tak bisa melarang dengan aturan. Politik dinasti tidak menabrak larangan karena tidak ada larangan terhadapnya. Politik dinasti bukan kejahatan, bukan pelanggaran undang-undang.
Pengamat mengatakan Presiden Jokowi semestinya menunjukkan keteladanan dengan tidak membiarkan Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Bicara teladan berarti bicara etika. Bicara etika bisa tujuh hari tujuh malam tak selesai-selesai karena tak ada ukuran eksak yang mengaturnya.
Bila kita tak menghendaki dinasti politik, bikinlah aturan, hukum, atau undang-undang yang melarangnya. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan yang melarang politik dinasti dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Begitulah, politik dinasti terus ditentang, tetapi tak pernah dilarang. Demokrasi kiranya mengizinkan politik dinasti sejauh ia ditempuh melalui prosedur demokratis. Toh, di Amerika, negara kampiun demokrasi, kita mengenal dinasti George Bush, dinasti Kennedy, dinasti Clinton.
