Headline

RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Gibran Ditentang Gibran tak Dilarang

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group
18/7/2020 05:00
Gibran Ditentang Gibran tak Dilarang
Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

POLITIK dinasti adalah proses mencapai kekuasaan melalui jalan kekerabatan. Politik dinasti atau proses meraih kekuasaan melalui jalur kekerabatan itu hanya terjadi dalam sistem kerajaan.

Dalam politik dinasti di kerajaan, anak otomatis menjadi raja menggantikan ayahnya yang mangkat. Seorang raja berkuasa mengangkat anak atau kerabatnya sebagai pejabat kerajaan.

Demokrasi tidak mengizinkan politik dinasti karena kekuasaan politik mesti diperoleh melalui sistem merit. Anak tidak otomatis menggantikan bapaknya jadi presiden, tetapi anak harus berkompetisi dulu bila ingin menjadi presiden. Presiden tidak punya kekuasaan mengangkat anaknya menjadi gubernur, wali kota, atau bupati, tetapi sang anak harus berkompetisi bila hendak menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Bahkan untuk menjadi pegawai negeri pun, anak seorang presiden mesti mengikuti tes.

Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kemarin ditetapkan sebagai calon Wali Kota Solo oleh PDIP. Banyak orang menyebutnya politik dinasti. Disebut politik dinasti karena Gibran putra presiden yang sedang menjabat.

Per definisi tidak tepat bila dikatakan pencalonan Gibran politik dinasti. Gibran tidak bisa begitu saja menjadi Wali Kota Solo karena diangkat bapaknya. Dia mesti berkompetisi dulu untuk menjadi wali kota. Pun yang menunjuknya menjadi calon Wali Kota Solo bukan bapaknya, melainkan partai politik yang mengusungnya. Semua proses itu berlangsung secara demokratis dalam sistem demokrasi.

Akan tetapi, politik dinasti mengalami perluasan makna. Politik dinasti melebar merambah demokrasi. Politik dinasti kiranya beroperasi pula dalam demokrasi. Anak, menantu, keponakan, adik, kakak, sepupu, om, tante, besan, mertua, masuk ke institusi partai politik sebagai prosedur untuk meraih kekuasaan.

Prosedur berikutnya ialah kerabat yang hendak meraih kekuasaan itu harus disodorkan partai politik. Namun, partai politik tidak begitu saja menyodorkan kandidat sekalipun dia anak presiden tanpa melalui perhitungan politik bahwa sang kandidat berpotensi menang.

Akan tetapi, potensi menang boleh jadi datang dari hubungan kekerabatan. Survei Median pada akhir 2019 menyebutkan 18% responden bakal memilih Gibran sebagai Wali Kota Solo karena dia anak presiden. Angka 18% itu cuma bonus atau value added. Namun, bonus ini tak dimiliki kandidat lain karena Presiden Republik Indonesia cuma satu. Ada pertandingan tak sepadan kelak dalam Pilkada Kota Solo.

Itulah sebabnya tetap banyak yang menyebut penunjukan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo tak ubahnya politik dinasti meski melalui prosedur demokrasi. Bolehlah kita sebut ini sebagai politik dinasti prosedural, politik dinasti yang memenuhi prosedur demokrasi.

Banyak kiranya yang mengkritik dan menentang pencalonan Gibran. Celakanya, kita cuma bisa menentang dengan omongan, tetapi tak bisa melarang dengan aturan. Politik dinasti tidak menabrak larangan karena tidak ada larangan terhadapnya. Politik dinasti bukan kejahatan, bukan pelanggaran undang-undang.

Pengamat mengatakan Presiden Jokowi semestinya menunjukkan keteladanan dengan tidak membiarkan Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Bicara teladan berarti bicara etika. Bicara etika bisa tujuh hari tujuh malam tak selesai-selesai karena tak ada ukuran eksak yang mengaturnya.

Bila kita tak menghendaki dinasti politik, bikinlah aturan, hukum, atau undang-undang yang melarangnya. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan yang melarang politik dinasti dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Begitulah, politik dinasti terus ditentang, tetapi tak pernah dilarang. Demokrasi kiranya mengizinkan politik dinasti sejauh ia ditempuh melalui prosedur demokratis. Toh, di Amerika, negara kampiun demokrasi, kita mengenal dinasti George Bush, dinasti Kennedy, dinasti Clinton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berita Lainnya
  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.