Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Lembaga Latah

Gaudensius Suhardi, Dewan Redaksi Media Group
16/7/2020 05:00
Lembaga Latah
(MI/EBET)

NEGARA ini inflasi lembaga. Jumlahnya banyak dengan nomenklatur bermacam-macam. Komisi, mahkamah, dewan, majelis, unit, atau badan. Namun, kehadiran ba- nyak lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan, malah menambah masalah.

Pembentukan lembaga itu karena latah. Dengan dalih menuntaskan problem kebangsaan yang belum terselesaikan oleh kementerian, dibentuklah lembaga baru. Karena itu, tugas dan fungsinya tumpang-tindih. Satu yang pasti, keberadaan lembaga-lembaga negara itu sangat membebani keuangan negara.

Ada lembaga yang pembentukannya diperintah konstitusi. Jumlahnya mencapai 34 lembaga negara. Sebanyak 28 lembaga di antaranya yang kewenangannya ditentukan secara umum ataupun secara rinci dalam konstitusi pascaamendemen.

Di luar yang diperintahkan konstitusi, terdapat 98 lembaga nonstruktural. Rinciannya, 71 lembaga dibentuk berdasarkan undang-undang, enam lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan 21 lembaga dibentuk berdasarkan keputusan presiden/peraturan presiden.

Jumlah lembaga itu sudah berkurang. Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo membubarkan 24 lembaga. Kini, Jokowi ingin membubarkan 18 lembaga lagi demi efisiensi. Dilikuidasi karena ada tidak menggenapkan, tiada tak mengganjilkan.

Salah satu lembaga yang dibubarkan ialah Komisi Hukum Nasional. Dibubarkan lewat Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 lembaga nonstruktural pada 4 Desember 2014. Komisi itu dibentuk Presiden Abdurahman Wahid pada 18 Februari 2000.

Salah satu tugas komisi yang mendapat kucuran dana Rp10 miliar per tahun itu ialah mengkaji masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum. Padahal, di Kementerian Hukum dan HAM sudah ada Direktorat Pembinaan Hukum Nasional.

Lembaga lainnya yang dibubarkan ialah Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tugas tim ini antara lain membakukan secara nasional nama sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan. Tim yang dibentuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2006 itu dibubarkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016. Selanjutnya, tugas tim ini dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.

Usia lembaga nonstruktural yang seumur jagung itu memperlihatkan dasar pembentukannya yang tidak kuat. Lebih banyak berdasarkan pertimbangan politik. Sumber petakanya ialah undang-undang yang memerintahkan pembentukan lembaga nontruktural. Padahal, tugas lembaga yang akan dibentuk itu bisa ditangani kementerian.

Harus diakui, keberadaan lembaga dan komisi negara itu tidak sekadar soal distribusi kekuasaan dan perubahan sistem sosial politik pascaamendemen UUD 1945. Namun, sekaligus memperlihatkan tabiat bangsa yang hendak menyelesaikan persoalan secara ad hoc.

Ada masalah, cara termudah adalah dengan membentuk lembaga baru. Sebagai contoh, ada pandemi virus korona, dibentuk gugus tugas. Saat flu burung merebak pada 2006, dibentuk komite pengendali flu burung. Padahal, sudah ada Kementerian Kesehatan, aparatur kesehatan ada, dan hadir dari pusat sampai desa-desa.

Miftah Thoha dalam buku Birokrasi Pemerintah Indonesia  di Era Reformasi menyebutkan bahwa jumlah lembaga organisasi pemerintah terlalu banyak dan banyak juga yang double fungsi.

Di pemerintah pusat ada lembaga organisasi pemerintah yang disebut kementerian negara yang dipimpin menteri. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin pegawai negeri.

Thoha menyarankan pemerintah membentuk tim penilai efektivitas kelembagaan organisasi birokrasi. Hasil evaluasi tim itu diharapkan akan mampu menata kembali yang bisa menghilangkan kekembaran fungsi, wewenang, dan deskripsi tugas masing-masing lembaga organisasi pemerintahan, baik antarlembaga kementerian maupun intrakementerian.

Jujur diakatakan bahwa Jokowi mewarisi banyak lembaga non- struktural. Karena itulah ia ingin menata kembali. Lembaga yang tugas dan wewenangnya tumpang tindih langsung dibubarkan. Ia tidak mengeluh, tetapi langsung bertindak.

Beda pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu ia sempat mengeluhkan tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga negara. Keluhan SBY diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra pada 18 Desember 2006.

Patut diapresiasi keputusan Jokowi memangkas jumlah lembaga nonstruktural. Apresiasi dilipatgandakan karena Jokowi juga memangkas birokrasi. Struktur eselon dipangkas, dari lima tingkat menjadi dua tingkat saja.

Pada sisi lain, patut dikritisi karena sedikitnya sembilan lembaga dibentuk Jokowi. Presiden juga menambah jumlah staf khusus dan menambah wakil menteri. Eloknya, keberadaan lembaga, staf khusus, dan wakil menteri juga ikut dievaluasi sehingga efisien.



Berita Lainnya
  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik