Gugus Tugas Ekonomi

TIGA setengah bulan sudah kita bersama-sama berjuang menghadapi wabah covid-19. Kita pantas bersyukur keadaan relatif bisa terkendali. Tidak seperti mingguminggu pertama ketika Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk, keadaan begitu menegangkan.

Dengan jumlah dokter tidak lebih dari 200 ribu orang, memang kita memiliki keterbatasan pada sistem kesehatan. Jumlah rumah sakit dan tempat tidur pun sangat terbatas. Belum lagi kita bicara soal persebarannya. Padahal, wabah covid-19 terjadi secara bersamaan dari Sabang sampai Meurake karena memang virus ini sudah menjadi pandemi.

Situasi kritis makin ditambah lagi oleh ketidaktahuan kita tentang gejala dan cara penanganan orang yang terpapar covid- 19. Pada minggu pertama saja 19 dokter wafat, beberapa di antaranya dokter yang praktik biasa, bukan dokter yang ditugasi merawat pasien covid-19.

Ketiadaan alat pelindung diri membuat suasana bertambah tegang. APD tiba-tiba menjadi barang berharga, lebih daripada emas. Semua negara di dunia berburu untuk mendapatkan APD guna melindungi petugas medis yang berjuang keras menyelamatkan warga dari ancaman covid-19.

Presiden Joko Widodo tidak keliru menunjuk Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas. Dengan latar belakangnya sebagai seorang militer, ia sangat disiplin dan berani mengambil keputusan. Selama tiga bulan ia memilih tinggal di Graha BNPB agar bisa cepat menyelesaikan masalah. Sikapnya yang terbuka dan kemauan untuk mendengar masukan dari para pakar membuat Gugus Tugas bisa tepat mengambil keputusan.

Kecuali Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, sekarang kasus yang muncul tidak lagi melonjak tajam. Dengan sistem informasi Bersatu Lawan Covid, kita memiliki dasbor yang bisa memantau perkembangan yang terjadi di kabupaten/kota secara real-time. Melalui pemantauan data epidemiologi, survelains kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan, 514 kabupaten/kota bisa dibagi ke dalam empat zona, yakni hijau yang tidak ada kasus, kuning yang rendah, oranye yang sedang, dan merah yang tinggi.

Dari dasbor itulah Gugus Tugas memberikan kesempatan kepada kepala daerah yang berada di zona hijau dan kuning untuk mempersiapkan kegiatan produktif dan aman covid-19. Bahkan sekarang sembilan sektor yang rendah tingkat penularannya, tetapi signifi kan kepada pembukaan lapangan kerja dan ekonomi diizinkan untuk kembali melakukan kegiatan. Terakhir pekan lalu mulai dibuka lagi wisata alam dan konservasi.

Sekarang yang harus menjadi fokus perhatian, bagaimana berbagai kegiatan ekonomi yang sudah diperkenankan untuk bergerak lagi, benar-benar bisa membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Apalagi pemerintah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang langkah pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan stimulus fi skal sampai Rp766 triliun.

Stimulus fiskal yang sudah disediakan harus bisa diimplementasikan agar dunia usaha mempunyai kekuatan untuk melakukan jump-start. Apalagi jika bantuan langsung tunai diberikan tepat waktu, itu bisa semakin mempercepat putaran kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

Seperti pengalaman tiga setengah bulan lalu dalam penanganan wabah covid-19, Presiden perlu membentuk gugus tugas khusus penanganan ekonomi. Pembentukan gugus tugas itu penting agar bisa fokus memikirkan pemulihan ekonomi tanpa harus direpotkan dengan urusan rutin kementerian.

Gugus tugas ini boleh saja tidak diberi kewenangan eksekusi agar tidak bertabrakan dengan langkah yang ditempuh kementerian. Namun, gugus tugas harus menjadi lembaga yang bisa memberi masukan langsung kepada Presiden agar kemudian bisa dijadikan arahan kepada para menteri.

Berbeda dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tim gugus tugas ekonomi tidak perlu terlalu besar. Bisa hanya lima orang, tetapi memang orang yang paham soal pemerintahan, pernah berpengalaman menangani krisis, paham soal makroekonomi dan dunia bisnis, serta bisa bekerja sama.

Kalau harus menyebut nama, bisa kita minta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menangani krisis energi 2005 untuk menjadi bagian tim gugus tugas ekonomi. Atau mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang pernah menyehatkan PT Astra International yang terbelit krisis 1998 dan berpengalaman menggerakkan ekonomi rakyat. Atau mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mampu mentransformasi PT Kereta Api Indonesia. Atau mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri yang ahli makroekonomi dan memiliki jaringan internasional.

Intinya Presiden harus mempunyai tim yang khusus memikirkan bagaimana memulihkan kondisi ekonomi negara ini. Apalagi kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal II ini. Kita harus menyelamatkan kehidupan ekonomi masyarakat untuk menghindarkan jangan sampai a hungry man become an angry man.

Di tengah upaya untuk terus mengendalikan penyebaran covid-19, kita harus bisa memberikan penghidupan kepada rakyat. Ekonomi ini harus berputar agar dapur bisa tetap berasap. Selain stimulus fi skal, dibutuhkan terobosan kepada penyakit lama seperti ekonomi biaya tinggi dan hambatan peraturan yang mengganggu kegiatan produksi.