Langkah Pemulihan

KETIKA krisis keuangan melanda AS pada 2008, kepanikan terjadi di dalam pemerintahan George W Bush. Menteri Keuangan Henry Paulson dan Gubernur Bank Sentral Ben Bernanke harus mencari jalan jangan sampai krisis yang diawali dari kebang- krutan bank investasi keempat terbesar di AS, Lehman Brothers, memengaruhi perekonomian AS secara keseluruhan dan terlebih lagi terhadap sistem pembayaran di negeri itu.
 
Keputusan cepat harus diambil karena dampaknya sudah dirasakan negara-negara lain. Beberapa bank di Eropa terpaksa ditutup karena membeli surat berharga dari Pasar Modal AS yang nilainya berjatuhan. Menteri Keuangan negara-negara G-7 meminta Paulson cepat mengambil keputusan agar tidak menarik perekonomian global ikut masuk pusaran krisis.

Paulson dan Bernanke berupaya mendapat dukungan kongres agar menyetujui dilakukannya bail-out. Setelah proposal pertama ditolak, Paulson akhirnya mendapatkan persetujuan Kongres untuk dilakukan bail-out dengan nilai penyelamatan sebesar US$700 miliar.

Bagaimana lalu penyaluran bail-out dilakukan? Paulson dan Bernanke memanggil semua CEO bank-bank besar seperti Citibank, Bank of America, JP Morgan Chase, dan Wells Fargo. Mereka diberikan dana bail-out dan diminta mengambil alih aset-aset perusahaan yang bermasalah.

Banyak bank yang sebenarnya menolak untuk ikut terlibat karena mereka harus menyalurkan dana dalam jumlah yang besar. Belum lagi mereka harus membentuk divisi khusus untuk memeriksa aset-aset yang bermasalah dan kemudian menyehatkannya. Namun, Paulson dan Bernanke memaksa semua bank ikut terlibat untuk membantu menyelamatkan perekonomian AS.

Quantitative easing yang kemudian kita kenal menjadi masalah bagi pasar uang dunia. Dana bail-out yang dikeluarkan pemerintah AS ternyata menjadi dana berlebih yang masuk ke pasar modal global, terutama di negara berkembang. Ketika langkah pembalikan dana-dana itu dilakukan atau tapering off, persoalan baru pun harus dihadapi pasar modal dan pasar uang global.

Langkah seperti itu sekarang diambil pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19. Pemerintah menyuntikkan dana Rp30 triliun kepada tiga bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI untuk menggerakkan kembali perekonomian di tengah masyarakat, yang nyaris berhenti dalam empat bulan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa kali menyampaikan pemerintah tidak mungkin menyalurkan stimulus langsung kepada dunia usaha, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Perbankanlah yang lebih paham kondisi nasabahnya sehingga dana stimulus lebih tepat sasaran apabila disalurkan melalui sistem perbankan.

Kita menghargai upaya pemerintah, karena memang diperlukan langkah nyata dan segera untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Hanya saja kita ingin mengingatkan, tidak semua pengusaha terutama di kelompok mikro dan kecil yang masuk ke sistem perbankan.

Mereka yang tidak masuk ke sistem perbankan inilah yang harus menjadi perhatian. Langkah penyelamatan ekonomi harus bisa mencakup pengusaha di semua level. Jangan sampai ada yang terlewat karena akan muncul kecemburuan dan tuduhan bahwa pemerintah pilih kasih.

Berulang kali kita sampaikan di kolom ini, kondisi yang kita hadapi berbeda dengan krisis keuangan 1998. Sekarang ini semua kelompok usaha terkena akibatnya. Oleh karena itu, langkah penyelamatan harus mencakup semua kelompok usaha mulai dari yang mikro hingga besar.

Para menteri yang mengurusi sektor ekonomi harus duduk bersama Kadin, asosiasi pengusaha, dan sekarang dengan perbankan untuk mendata jumlah pengusaha yang ada dan membutuhkan modal kerja. Memang, data merupakan soal yang tidak mudah, tetapi kali ini harus mau dilakukan.

Sekali lagi kita sedang menghadapi kondisi tidak biasa. Oleh karena itu, langkah yang harus ditempuh haruslah luar biasa. Tidak bisa menggunakan langkah konvensional, apalagi hanya mengandalkan kepada penyaluran kredit perbankan.

Seperti pengalaman penanganan krisis keuangan di AS, penanganan hanya melalui perbankan tidak menyelesaikan persoalan. Jangan lupa perbankan merupakan sistem yang kaku dan penuh aturan. Bankir tidak bisa asal memberikan kredit, tetapi harus melalui prosedur. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru.

Padahal situasi ekonomi yang sedang kita hadapi ini sudah masuk kondisi kritis. Kecepatan dibutuhkan untuk bertindak dan efisien. Pemberian modal kerja kepada para pengusaha harus cepat dan berbiaya murah. Karena, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, tujuan utamanya ialah menggerakkan kembali perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja.