Data Ekonomi

MEMBURUKNYA perekonomian telah mendorong terbitnya keraguan pada kebenaran data ekonomi. Itulah yang terjadi atas data ekonomi Tiongkok. Seperti halnya banyak barang palsu diproduksi di Tiongkok, demikian pulalah data ekonominya dicurigai hasil pabrikasi.

Kepalsuan fundamen ekonomi itu antara lain ditengarai menyulitkan pengambilan keputusan, termasuk penaikan suku bunga The Fed, bank sentral AS.

Koran terkemuka Financial Times (17/9) menurunkan artikel bertajuk China's Economic Facts and Fakes Can be Hard to Tell Apart, gamblang menunjukkan ihwal fakta dan kepalsuan data ekonomi Tiongkok. Dikutip dalam tulisan itu kajian Harry Wu, ekonom dari The Conference Board, lembaga riset independen, selama 1978-2012 pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya 7,2% per tahun, 2,6% di bawah pertumbuhan resmi 9,8%. Bahkan pada 2008 pertumbuhan hanya 4,7%, sedangkan resmi 9,6%. Pada 2012 lebih parah lagi, cuma 4,1% berbanding pertumbuhan resmi 9,7%.

Tiongkok dinilai membengkakkan pertumbuhan produktivitas dan mengempiskan inflasi. Daripada memercayai angka GDP, lebih baik memercayai volume berbagai kegiatan ekonomi seperti pengapalan barang, kargo kereta api, pemakaian listrik, penjualan properti, dan jumlah warga bepergian ke luar negeri. Berdasarkan semua itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok cuma 4,3%, jauh di bawah estimasi resmi 7%.

Contoh lain, media Jepang Nikkei Asian Review (2/9) meragukan cadangan devisa Tiongkok, apakah benar segendut US$3,6 triliun. Selama dua pekan pada pertengahan Agustus lalu saja The People's Bank of China (PBOC), bank sentral Tiongkok, telah menjual US$106 miliar.

Pertama kali Tiongkok mendevaluasi renminbi 11 Agustus 2015 dan pertama kali pula dalam sejarah, November 2014 hingga Agustus 2015, bank sentral Tiongkok telah lima kali menurunkan suku bunga. Ada yang berpandangan, dengan asumsi 65% cadangan devisa dalam dolar AS dan utang mencapai US$1,5 triliun, cadangan devisa Tiongkok tidak cukup mampu mengatasi gejolak nilai tukar bila kian memburuk. Berapa sebenarnya, persisnya, cadangan devisa tersisa, jangan-jangan hanya Tuhan yang tahu.

Demikianlah, kejujuran penting, bahkan bertambah penting dalam ketidakpastian perekonomian. Dalam menghadapi realitas pahit orang harus membuka topeng. Fakta itu suci, harus dibersihkan dari yang palsu. Di meja operasi, pasien harus steril dari bedak dan lipstik. Di situ parfum ialah racun. Begitulah pula perlakuan terhadap perekonomian Tiongkok, yang tengah sakit.

Bagaimana dengan data ekonomi kita? Ambil contoh sapi. Layaklah ditengarai ada yang tidak beres menyangkut data kebutuhan dan suplai sapi sehingga terjadi krisis daging sapi, harganya sempat menggila. Kalau data sapi selama ini benar, tidak palsu, apa perlunya pemerintah sekarang berencana mengubah mekanisme impor sapi dari saat ini per kuartal menjadi tahunan? Dalam bahasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip pers, penetapan volume impor sapi per tahun membuat pendataan kebutuhan daging sapi pemerintah lebih valid serta menjadikan perencanaan lebih terarah. Terbuka tafsir, lebih valid, karena sebelumnya kurang valid, bahkan bukan mustahil tidak valid sama sekali. Baguslah, pemerintah sekarang mengoreksinya.

Contoh lain soal beras. Pemerintah sekarang memutuskan mengimpor beras. Padahal, sebelumnya nyaring terdengar suara Bulog dan Kementerian Pertanian bahwa stok beras cukup. Yang muncul ke permukaan ialah terjadi penimbunan beras, bukan kelangkaan beras.

Contoh lain, belum terlalu lama kita impor bawang merah, kini diumumkan ekspor. Yang bilang Menteri Pertanian yang urus produksi, tanam-menanam, bukan Menteri Perdagangan yang urus ekspor.

Ketika perekonomian melemah, tak ada kebijakan bagus dapat diambil bila data ekonomi simpang siur, terlebih palsu. Diperlukan data yang benar, bukan hasil pertukangan yang terukir indah. Karena itu, Presiden Jokowi kiranya perlu menyuruh dilakukan audit data, setidaknya data yang dikeluarkan empat instansi--BPS, Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.