Habibie

PRESIDEN ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie selalu bersemangat ketika berbicara tentang Indonesia.

Meski baru pulih dari demam tinggi yang dideritanya, Habibie tetap energik ketika berpidato pada peluncuran buku Dato Sri Tahir di Jakarta, Rabu (23/9) malam.

Habibie menyinggung soal ramai-ramai berkaitan pelemahan nilai tukar rupiah. Bahkan ia tidak habis mengerti ada orang yang mau demonstrasi karena nilai tukar rupiah mencapai 15.000 per dolar AS.

Menurut Habibie, masyarakat umum tidak peduli dengan nilai tukar rupiah. Yang terpenting, orang itu masih bisa bekerja dan bisa memberi makan keluarganya.

Apa yang disampaikan ini, menurut Habibie, bukan omong kosong. Ketika suatu Sabtu ia joging di sekitar kediaman, Habibie bertemu dengan dua anggota masyarakat.

Pertama seorang perempuan yang bersama suaminya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perempuan itu sekarang berjualan makanan. Dari hasil berjualan itu, ia bisa menghidupi keluarga dan setiap hari mendapatkan keuntungan Rp40 ribu.

Satu lagi adalah lelaki yang menjadi pemulung. Lelaki itu mengaku sering mengambil barang bekas dari rumah mantan presiden dan dari hasil itulah ia bisa menghidupi keluarganya.

Menurut Habibie, tugas untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah ada di tangan Bank Indonesia (BI). Ketika menjabat sebagai presiden, Habibie sengaja menjadikan BI lebih independen agar bisa menjalankan tugas lebih profesional dalam menjaga nilai rupiah dan dengan itu kita bisa membangun perekonomian.

Saya sengaja mengutip penjelasan Habibie khususnya yang berkaitan tugas BI. Pelemahan nilai tukar memang domain para elite, tetapi kalau dibiarkan salah-salah bisa mrucut dan keadaan menjadi tidak terkendali. Kalau itu sampai terjadi, yang akhirnya menjadi korban ialah seluruh rakyat.

Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas rupiah berada di tangan BI. Saat ini dibutuhkan stimulus moneter yang melengkapi stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Langkah itu terutama diperlukan untuk menggairahkan kegiatan di sektor riil yang sedang mengalami kelesuan.

Kita tahu BI sudah melakukan pelonggaran seperti loan to value untuk kredit properti dan otomotif. Namun, kebijakan itu harus dipantau apakah sudah dijalankan seperti yang seharusnya. Jangan sampai nasibnya seperti kebijakan penghapusan pajak penjualan barang mewah yang lamban dieksekusi di lapangan.

Kita juga mengharapkan BI melakukan langkah lanjutan seperti menurunkan BI rate. Di tengah kebijakan 0% yang terus dipertahankan Federal Reserve AS, kebijakan BI rate tinggi menekan perekonomian nasional. Bahkan kebijakan itu tidak juga membantu masuknya dolar ke Indonesia dan nilai tukar tetap bergerak ke arah 15.000 per dolar AS.

Dengan tingkat inflasi tahun ini baru sekitar 3%, BI rate dinilai bisa diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5%. Apalagi bila BI berani menggunakan cadangan devisanya untuk membeli portofolio berjangka panjang di Bursa Efek Indonesia. Ini akan membantu perputaran ekonomi nasional.

Kritikan anggota DPR Misbakhun tentang kebijakan BI yang hanya menguntungkan dirinya sendiri pantas menjadi perhatian Dewan Gubernur BI. Sungguh tidak pantas apabila BI justru mengambil keuntungan dari gejolak rupiah sekarang ini. Tugas BI bukanlah mengeruk keuntungan, tetapi memberi manfaat kepada perekonomian nasional.

Misbakhun menduga BI mendapat keuntungan lebih dari Rp70 triliun dari gejolak rupiah. Apa artinya keuntungan itu bagi BI apabila perekonomian nasional justru terpuruk? Jangan salahkan apabila kelompok elite ikut mengambil keuntungan dari gejolak rupiah ini dan itulah yang membuat rupiah semakin tertekan.