Amerika

KRISIS keuangan 2008 merupakan pengalaman terburuk yang pernah dialami Amerika. Gara-gara subprime mortgage, perusahaan bertumbangan. Rakyat Amerika kehilangan pekerjaan. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun tajam. Perekonomian Amerika pun dalam bahaya.

Dalam kondisi yang menakutkan, langkah kebijakan berani diambil. Langkah pertama yang dilakukan Presiden George W Bush mengambil alih aset-aset bermasalah agar perusahaan tetap bertahan. Tak tanggung-tanggung US$700 miliar (sekitar Rp10 ribu triliun) disuntikkan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan.

Perekonomian tidak akan bisa pulih kalau hanya perusahaan yang diselamatkan. Untuk membantu langsung masyarakat, Federal Reserve menerapkan kebijakan 0%. Ditambah dengan rendahnya harga minyak dunia, perekonomian AS segera menggeliat oleh meningkatnya daya beli masyarakat.

Setelah hampir tujuh tahun kebijakan itu berjalan, perekonomian AS mengalami booming. Itu terutama dirasakan sektor otomotif. Detroit yang sebelumnya hampir seperti kota mati sekarang bahkan lebih hidup daripada 1990-an. Penjualan mobil kecil dan truk di Amerika mencapai 17 juta unit per tahun. Bonus bagi orang yang bekerja di sektor otomotif mencapai US$9 ribu per tahun. Perekonomian AS diperkirakan tumbuh 2,2% tahun ini.

Memang jadi pertanyaan apakah perekonomian AS sudah pulih sepenuhnya? Apakah pertumbuhan bisa bertahan apabila penyangga 'kebijakan 0%' dicabut? Meski angka pengangguran 5,1%, dengan inflasi hanya 0,2%, Fed belum berani menaikkan suku bunga acuan. Rapat Fed kemarin memutuskan mempertahankan 'kebijakan 0%'.

Pelajaran terpenting yang kita bisa petik dari pengalaman AS dalam situasi krisis: keputusan harus cepat diambil. Negara harus berani berkorban demi kepentingan rakyat. Tidak apa-apa negara defisit sepanjang daya beli masyarakat bisa didorong dan perusahaan berkembang. Negara bisa mengambil pajak kelak ketika perusahaan memetik keuntungan dan pendapatan masyarakat meningkat.

Ketika pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat menurun, pemerintah harus menyuntikkan energi kepada perekonomian yang sedang lesu. Stimulus fiskal dan stimulus moneter yang dibutuhkan bukan dalam bentuk 'kata-kata'. Harus ada stimulus nyata yang bisa membuat perekonomian menggeliat.

Berikan insentif kepada perusahaan yang tidak melakukan PHK dan bahkan menambah karyawan. Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ada pengusaha yang mengusulkan agar pajak pertambahan nilai yang 10% diturunkan menjadi 3%. Pajak penghasilan yang kini 30% diturunkan menjadi 18% supaya sama dengan Singapura. Penerimaan pajak memang kelihatan akan menurun, tetapi ketika daya beli masyarakat meningkat dan konsumsi bertambah, penerimaan pajak akan bertambah dari frekuensi transaksi yang meningkat. Bahkan pemerintah akan diuntungkan karena pertumbuhan ekonomi meningkat.

Seperti halnya dilakukan AS, dalam keadaan resesi, daya beli masyarakat harus didorong. Biarkan masyarakat berbelanja, bukan malah ditakut-takuti untuk menggunakan uang. Belanja masyarakat itulah yang akan membuat perusahaan bisa bertahan, bahkan mengembangkan diri. Itu akan memberi manfaat karena bisa membuka lapangan kerja baru.

Dalam keadaan krisis, yang dibutuhkan bukanlah cara berpikir biasa. Kita butuh kelonggaran agar perekonomian bergerak. Apalagi, 60% pertumbuhan ekonomi kita bertumpu pada konsumsi masyarakat. Pemerintah harus menyelamatkan terlebih dahulu ekonomi masyarakat. Nanti kalau kondisi sudah beralih dari resesi ke booming, silakan pemerintah mengendalikan lagi konsumsi masyarakat.