Anggaran

PADA 2013 pemerintahan Amerika Serikat pernah mengalami shutdown. Sekitar 800 ribu pegawai negeri di 'Negeri Paman Sam' itu harus dirumahkan tanpa menerima gaji.

Pemerintah tidak bisa membayar gaji pengawai karena tidak tersedia anggaran untuk itu.

Anggaran yang diajukan Presiden Barack Obama tersandera oleh Kongres karena ada mata anggaran yang tidak disetujui parlemen.

Ketika itu Obama mengusulkan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Obamacare.

Kongres tidak menyetujui karena bebannya terlalu berat dan kalau dipaksakan, keberlanjutannya diragukan.

Obama terpaksa merevisi anggaran itu. Kompromi dilakukan karena eksekutif harus mendapat persetujuan Kongres ketika anggaran hendak dijalankan.

Begitulah praktik yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Eksekutif tidak bisa berjalan sendirian. Ada proses yang saling mengawasi.

Parlemen mempunyai hak bujet untuk menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah.

Kita tidak pernah mengalami kebuntuan anggaran pada tingkat nasional.

Yang terjadi ialah tarik-menarik anggaran pada tingkat daerah.

Kini sedang terjadi kekisruhan anggaran di DKI Jakarta.

Persoalannya bermula pada pengajuan Rancangan APBD 2015.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan anggaran ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan sistem baru berbasis elektronik yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jakarta.

DPRD menganggap cara itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena tidak didasari hasil pembahasan bersama eksekutif dan legislatif.

Ahok merasa tidak perlu menggunakan anggaran yang dibahas dengan DPRD karena dinilai ada dana 'siluman' sebesar Rp12,1 triliun.

DPRD tidak merasa menyusupkan dana 'siluman' karena semua anggaran dibahas bersama anak buah Ahok di satuan kerja perangkat daerah.

Sikap bersitegang antara Ahok dan DPRD berujung kepada langkah politik dan hukum.

DPRD menyetujui hak angket untuk menyelidiki pengajuan anggaran yang dilakukan gubernur.

Sebaliknya Ahok membawa kasus dana 'siluman' ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada indikasi korupsi yang dilakukan DPRD.

Dengan melihat apa yang pernah terjadi di AS, bukan hal aneh bila ada tarik-menarik pembahasan anggaran di Jakarta.

Hanya, karena ini bagian dari sistem politik, seharusnya ditemukan bersama jalan keluarnya.

Bukankah politics is the art of the possible?

Sungguh aneh apabila yang terjadi saling serang yang mengarah ke kebuntuan.

Bahkan karena bersifat pribadi, perseteruan itu bisa berujung pemakzulan.

Kalau caranya seperti ini, yang akhirnya terkorbankan ialah sistem demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Sikap saling ngotot membuat inti persoalan terkait dengan anggaran tak terselesaikan dan akibatnya pembangunan daerah akan terbengkalai.

Kita sudah lihat bagaimana pegawai DKI Jakarta tidak bisa mendapatkan insentif kinerja.Kedua pihak seharusnya menyadari anggaran itu alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tidak boleh ada penyelewengan penggunaan anggaran.

Namun, sesuai dengan sistem demokrasi anggaran itu harus ditetapkan bersama eksekutif dan legislatif. Sistem demokrasi hanya bisa berjalan apabila ketiga pilarnya--eksekutif, legislatif, dan yudikatif--bersinergi.

Mereka bahkan harus ditopang masyarakat madani.

Tidak bisa ada yang merasa menjadi Superman karena sebenarnya 'Superman is dead'.