Asap

KETIKA memberikan pengarahan kepada para peserta Lembaga Ketahanan Nasional, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang kebakaran hutan yang tengah terjadi. Menurut SBY, jangan ada dusta di antara kita.

Sekitar 70% dari kebakaran hutan yang terjadi ialah akibat ulah manusia dan pelakunya ialah pengusaha.

SBY mengatakan pernyataan itu bukan hanya didasari tuduhan yang tidak berdasar. Menurut SBY, itulah data yang didapatkan saat 10 tahun menjabat presiden. Ia bahkan terpaksa menurunkan prajurit TNI ke lapangan untuk memadamkan kebakaran.

Pernyataan SBY menjadi menarik karena didasarkan atas pengalaman langsung sebagai presiden. Namun, kita juga bertanya mengapa ketika itu sedikit pengusaha yang diseret ke meja hijau. Kalau 70% kebakaran dilakukan pegusaha, seharusnya pengusaha itu dihukum.

Pembiaran merupakan masalah yang menyebabkan kebakaran hutan menjadi ritual. Setiap musim kemarau tiba, titik-titik api bertebaran di Sumatra dan Kalimantan. Asap pekat yang dihasilkan mengganggu kegiatan masyarakat.

Sekolah harus diliburkan, bandar udara ditutup, dan banyak warga menderita infeksi saluran pernapasan atas.

Isu kebakaran hutan menjadi masalah internasional karena asapnya menyebar ke mana-mana. Singapura dan Malaysia merupakan negara yang terkena dampaknya. Peringatan bahaya kesehatan disampaikan karena asap yang terisap memengaruhi paru-paru.

Menurut Pusat Riset Kehutanan Internasional (Cifor), kerugian akibat kebakaran hutan mencapai US$3,2 miliar atau lebih dari Rp40 triliun.

Kerugian terbesar terutama pada kesehatan masyarakat karena partikel halus dan zat kimia seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang dilepaskan.

Apabila masuk ke paru-paru untuk jangka waktu lama, zat itu menyebabkan penurunan fungsi paru-paru.

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran merupakan ciri petani zaman nomaden. Setelah Revolusi Hijau 1920-an, petani cenderung menetap dan meninggalkan cara pembakaran.

Apalagi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi masuk, petani kian disadarkan bahwa cara pembakaran justru membuat lahan tidak subur karena organisme di dalam tanah mati.

Tentu ironis apabila di zaman berbasis iptek, kita masih menerapkan cara bertani yang kuno. Berarti ada yang keliru dalam menularkan iptek kepada masyarakat. Negara gagal mencerdaskan kehidupan masyarakat seperti perintah Pembukaan UUD 1945.

Sudah hampir empat dekade kebakaran hutan terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Kita masih saja berkutat pada persoalan pemadaman dan mencari pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Tidak pernah kita beranjak maju untuk membangun kesadaran masyarakat menghentikan cara pembakaran ketika hendak membuka lahan.

Lebih menyedihkan lagi, Undang-Undang Nomor 32/2009 mengizinkan pembakaran lahan dalam pembukaan lahan.

Pasal 69 ayat 2 memberikan kelonggaran kepada petani untuk membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektare.

Ketika musim kemarau berat seperti sekarang, mustahil petani bisa mengontrol pembakaran pada luasan 2 ha.

Yang perlu kita lakukan tidak cukup memikirkan kepentingan jangka pendek.

Kalau sekadar itu, kita hanya berorientasi memadamkan kebakaran.

Sesudah itu kita lupa dan tahun depan kembali berkutat dengan persoalan yang sama serta sibuk mencari kambing hitam.

Kita butuh perubahan sikap lebih mendasar.

Bagaimana membangun sistem pertanian yang tangguh, tetapi berkelanjutan.

Hanya dengan menerapkan iptek, hal itu bisa dicapai sekaligus mampu meningkatkan produksi.