Paket September

PEMERINTAH mengeluarkan Paket September untuk menggairahkan perekonomian yang lesu. Tingginya angka pengangguran dan inflasi memunculkan ancaman resesi. Langkah yang perlu dilakukan ialah memberikan stimulus ekonomi, perpaduan antara stimulus fiskal dan pelonggaran moneter.

Kita berharap Paket September bisa menjawab kelesuan yang terjadi. Kita menginginkan agar pengangguran bisa dikurangi dan daya beli masyarakat kembali ditingkatkan. Tanpa itu, paket kebijakan yang dikeluarkan tidak akan ada artinya.

Tantangan yang harus bisa dijawab sekarang ialah bagaimana mendapatkan quick win dari paket kebijakan tersebut. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir jangka panjang, tetapi bagaimana persoalan jangka pendek bisa ditangani. Tekanan pada nilai tukar rupiah terjadi karena kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan dolar AS serta ketidakpercayaan pasar.

Untuk impor minyak saja, Pertamina butuh dana sekitar US$70 juta per hari. Satu bulan berarti dibutuhkan sekitar US$2 miliar. Pada sisi lain, penerimaan dolar dari hasil ekspor menurun tajam karena volume dan harga juga turun. Belum lagi ada keengganan pengusaha mengonversi dolar hasil ekspor sehingga pasokan menjadi terbatas. Itulah yang membuat nilai tukar rupiah makin tertekan.

Dengan Paket September ini pemerintah mengharapkan ada investasi masuk. Akan tetapi, dalam kondisi ekonomi global seperti sekarang, harapan itu sangatlah sulit. Yang bisa dilakukan pemerintah ialah memanfaatkan investasi yang sudah ada di Indonesia dan mendorong mereka melakukan reinvestasi.

Reinvestasi yang sudah dan akan dilakukan sebenarnya banyak, hanya saja tidak termanfaatkan. Contoh investasi yang dilakukan untuk biofuel. Sudah ratusan juta dolar investasi ditanamkan, dengan produksi lebih dari 7 juta ton per tahun. Akan tetapi, investasi itu mangkrak karena tidak ada kebijakan harga yang membuat pabrik layak beroperasi. Kalau CPO-Fund bisa cepat dijalankan dan Pertamina diminta untuk menggunakan biofuel sebagai campuran solar, bukan hanya devisa yang bisa dihemat, nilai ekonomi yang bisa disumbangkan pun sangat besar.

Contoh lain reinvestasi di sektor pertambangan. PT Freeport sudah sepakat menanamkan modal US$2 miliar untuk membangun pengolahan tembaga di Gresik. Namun, mereka berharap mendapat jaminan untuk melakukan penambangan bawah tanah. Freeport sudah siap dengan investasi US$15 miliar untuk membangun infrastruktur bawah tanah.

Dana investasi itu dibawa dari perbankan luar negeri, bukan bank dalam negeri. Namun, pemerintah tidak berani mengambil keputusan, padahal investasi Freeport itu besarnya sama dengan anggaran pembangunan pemerintah.

Tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengaplikasikan Paket September yang sudah diumumkan. Kalau perilaku pemerintahnya tetap tidak berubah dan tidak berani mengambil keputusan, paket itu sekadar macan kertas. Tak ada manfaat apa pun bagi perbaikan ekonomi rakyat.

The devil is in detail. Tugas pemerintah ialah membuat semua rencana itu berjalan. Kemudahan untuk berinvestasi benar-benar menjadi kemudahan. Jangan seperti penerapan sistem satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Benar semua kementerian menempatkan orangnya di BKPM, tetapi surat permohonan izin investasi tetap dibawa ke kementerian teknis dan ditangani business as usual.

Kita tidak suka dengan era Orde Baru karena otoriter. Namun, berbisnis di era Orde Baru menyenangkan karena ada kepastian. Apalagi pemimpinnya berani mengambil keputusan dan komit pada janjinya. "My words is my bond," itulah yang diperlukan apabila Paket September ingin berhasil.