Banjir bukan Takdir

DALAM setiap bencana, kata jurnalis Eric Weiner, “Kita membutuhkan orang yang disalahkan selain Tuhan….” Eric Weiner mengatakan ini dalam buku The Geography of Bliss.

Begitulah, ketika Jakarta dan sekitarnya mengalami bencana banjir persis di pergantian tahun, orang berang, membutuhkan orang lain untuk dipersalahkan. Orang marah mungkin karena pergantian tahun semestinya menjadi saat bagi mereka untuk meninggalkan kenangan mendalam, tetapi malah menghadapi genangan terdalam.

Gubernur DKI Anies Baswedan pagi-pagi mengatakan sebaiknya kita tidak saling menyalahkan. Anies berkata begitu mungkin karena dia tahu betul bahwa orang bakal mempersalahkannya. Bisa juga Anies berkata seperti itu karena dia tahu banjir Jakarta memang kesalahannya, kegagalannya. Anies salah memangkas anggaran pengendalian banjir. Anies gagal mengendalikan banjir dengan program naturalisasinya.

Namun, ada warganet yang justru meminta kita tidak menyalahkan Anies. Katanya, “Jangan salahkan Anies karena dia tidak melakukan apa-apa.” Waduh! Orang memang kemudian ramai-ramai mengarahkan telunjuk ke hidung Anies.

Anies kebanjiran tuduhan tak becus menangani banjir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan banjir terjadi gara-gara Anies tidak melanjutkan program normalisasi. Para warganet bahkan meminta Anies mundur.

Anies punya program naturalisasi untuk mengatasi banjir, bukan normalisasi. Banyak yang tak paham apa itu naturalisasi. Istilah naturalisasi serupa kicauan burung, indah didengar, tetapi tak ada yang tahu artinya. Setahu saya naturalisasi istilah di dunia sepak bola, yakni ketika seorang pemain berkewarganegaraan asing mengubah kewarganegaraannya supaya bisa membela tim negara barunya.

Ada tiga kemungkinan mengapa Anies menggunakan terminologi naturalisasi, bukan normalisasi.

Pertama, dia mungkin membayangkan normalisasi itu pembetonan. Padahal, normalisasi intinya mengembalikan sungai ke kondisi normal, antara lain lebar dan dalamnya.

Kedua, Anies barangkali membayangkan normalisasi berarti penggusuran. Anies emoh melakukan ini karena termakan janji kampanye di Pilkada DKI 2017 bahwa dia tidak akan menggusur warga. Sejumlah orang berpendapat, penggusuran bakal menggerus popularitas dan elektabilitas Anies andai dia maju di Pilpres 2024.

Normalisasi sebetulnya melibatkan relokasi warga tepi sungai yang sudah membuat sungai tidak normal lebarnya ke rumah susun yang lebih manusiawi. Lagi pula, memangnya sudah pasti ada parpol yang mau mengusung Anies di Pilpres 2024?

Ketiga, Anies sepertinya membayangkan satu-satunya cara mengatasi banjir ialah dengan membiarkannya terserap habis ke bumi. Kata Anies, itu hukum alam, sunatullah. Masakah Anies tak tahu bahwa tanah Jakarta telanjur banyak yang tertutup beton sehingga air hujan perlu disalurkan ke gorong-gorong lalu ke sungai dan berakhir di laut?

Masakah Anies tidak tahu bahwa jika curah hujan sangat tinggi tanah pun tak mampu serta-merta menyerap habis air sehingga perlu dialirkan ke gorong-gorong lalu ke sungai dan berakhir di laut? Ujung-ujungnya diperlukan normalisasi sungai juga.

Para pembela Anies menjawab banjir terjadi bukan cuma di Jakarta, melainkan di Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang semuanya masuk Jawa Barat, tetapi mengapa cuma Anies yang dipersalahkan.

Jawabannya gampang bahwa ini remah-remah Pilkada DKI 2017. Salah sendiri kenapa pakai politik identitas segala di pilkada. Lagi pula, kita mengkritik Pemkab Bogor juga kok supaya melakukan normalisasi di hulu. Pun para pembela Anies menjawab bahwa banjir Jakarta terjadi sejak zaman dahulu kala. Lalu, kenapa kalau banjir terjadi sejak dahulu kala? Menganggap banjir cuma takdir? Kita pasrah saja tidak melakukan apa-apa, begitu?

Bukankah kita semestinya berikhtiar, bukan pasrah, supaya banjir yang terjadi sejak dulu kala itu lebih terkendali kini? Bukankah Tuhan tidak akan mengubah nasib warga Jakarta yang kebanjiran jika mereka tidak mau berusaha mengubahnya?

Kata kuncinya ikhtiar, usaha. Substansi segala kemarahan orang kepada Anies ialah tuntutan tentang apa ikhtiar yang sudah dilakukan Pak Gubernur untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.

Dalam kasus banjir ini terkesan tanggung jawab berarti rakyat yang menanggung, Anies cuma menjawab. Kita mengapresiasi Anies yang bertanggung jawab dengan mengutamakan penyelamatan warga korban banjir. Akan tetapi, orang lebih menuntut Anies bertanggung jawab melaksanakan program pengendalian banjir setelah banjir ini surut.

Tambah anggaran pengendalian banjir yang kemarin dipangkas. Lakukan program normalisasi. Tak usahlah gengsi, keminter, untuk meneruskan program pendahulu Anda meski Anda doktor, sedangkan Ahok ‘provokator’.

Kerja samalah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain untuk pengendalian banjir yang lebih komprehensif. Udah gitu aja!