Paruh Waktu Mengurus Negara

SAYA membayangkan pekerjaan mengurus negara sangat berat, semakin berat. Sekurang-kurangnya ada dua tugas berat negara. Pertama, menaklukkan radikalisme yang sudah menyusup ke kementerian dan lembaga. Kedua, menyejahterakan rakyat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Diperlukan konsentrasi penuh untuk menjalankan tugas mahaberat itu. Mengurus negara tidak boleh paruh waktu, disambi dengan mengurus yang lain. Orang yang mau mengurus negara harus selesai dulu mengurus yang lain. Mengurus negara harus sepenuh waktu sepenuh hati.

Ketika sehabis Pilpres 2019 Presiden Jokowi mengatakan akan mengangkat kalangan milenial menjadi pembantunya, saya bertanya dalam hati, apakah kalangan milenial yang katanya antikemapanan itu bisa menjalankan tugas negara.

Ketika Nadiem Makarim disebut-sebut sebagai calon menteri, saya bertanya dalam hati, apakah Nadiem tega 'menelantarkan' 'balita' bernama Gojek yang susah payah dilahirkan dan dibesarkannya. Ternyata Nadiem rela meninggalkan Gojek, berkonsentrasi penuh mengurus pendidikan dan kebudayaan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Erick Thohir bahkan menyatakan secara terbuka menolak diundang ke seminar atau acara seremonial, mungkin karena ingin konsentrasi membenahi BUMN. Arya Sinulingga menyatakan keluar dari partai politik dan pekerjaan lamanya, barangkali juga lantaran tidak mau tugasnya mengurus komunikasi publik Kementerian BUMN direcoki urusan lain-lain.

Akan tetapi, sejumlah pembantu Presiden masih merangkap jabatan puncak di parpol. Beberapa di antaranya merangkap jabatan menteri bidang ekonomi yang berhubungan dengan urusan menyejahterakan rakyat, salah satu urusan berat selain meredam radikalisme.

Kamis (21/11), Presiden mengangkat sejumlah milenial sebagai staf khusus presiden. 'Istana Bertabur Milenial', begitu bunyi headline harian ini kemarin. Banyak yang menilai Presiden melakukan terobosan meski tak sedikit yang menilainya sebagai pemborosan.

Presiden membolehkan staf khusus milenial ini tidak bekerja penuh waktu karena mereka punya pekerjaan mengurus startup mereka. Meski bekerja paruh waktu, mereka kelihatannya menerima gaji penuh sebagai staf khusus presiden. Maka, penghasilan mereka dobel, dari pekerjaan sebagai staf khusus presiden dan dari pekerjaan sebagai CEO atau founder startup mereka.

Enak sekali mereka. Pantas saja di foto-foto mereka tampak semringah, tanpa beban, tidak serupa orang yang akan ketiban tugas berat mengurus negara. Kita juga mau tuh bekerja paruh waktu, tetapi mendapat gaji penuh plus gaji dari pekerjaan lama kita. Jangan-jangan ini bikin Arya Sinulingga menyesal meninggalkan parpol dan pekerjaan lamanya?

Presiden menjadikan mereka sebagai staf khusus untuk teman diskusi. Presiden mungkin menganggap anak-anak milenial kaum yang berpikiran liar dalam arti out of the box sehingga tidak boleh dikungkung dengan aturan untuk konsentrasi ke satu pekerjaan. Itulah sebabnya Presiden mengizinkan mereka bekerja paruh waktu, sewaktu-waktu.

Mohon maaf, bila dasar pemikirannya seperti itu, mengapa Bapak Presiden harus menjadikan mereka staf khusus? Bukankah Bapak bisa mengundang mereka sepekan sekali atau sebulan sekali untuk mendiskusikan pemikiran out of the box mereka, sebagaimana Bapak mengundang warganet atau pimpinan media berdiskusi?

Akan tetapi, jangan lupa, mengangkat pembantu-pembantunya menjadi hak prerogatif presiden. Terserah presiden. Tak boleh protes apalagi ikut campur. Dalam bahasa orang Medan, "Suka-suka presiden lah, mau apa kau?"

Kalau begitu, sudahlah, anggap saja ini semua cuma ungkapan iri generasi kolonial kepada generasi milenial.