RCEP 2020

SAAT berdiskusi pada Trade Expo Indonesia 2019 pertengahan Oktober lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengingatkan kalangan dunia usaha untuk bersiap-siap memanfaatkan pasar baru yang akan terbentuk. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) akan menjadi peluang baru karena merupakan kawasan perdagangan bebas bagi negara-negara di kawasan yang mencakup 10 negara ASEAN, juga Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia.

RCEP merupakan kawasan besar karena mencakup 30% nilai perdagangan dunia. Pasar yang terbangun juga luar biasa karena 16 negara yang bergabung di dalamnya sama dengan setengah jumlah penduduk dunia yang mencapai 7 miliar jiwa.

Pelaksanaan kawasan perdagangan yang seharusnya mulai berlaku November 2019 ini ditunda tahun depan. Pertemuan para pemimpin untuk membahas RCEP di Bangkok, Thailand, sepakat menunda masa berlakunya menyusul keberatan yang disampaikan India.

Perdana Menteri India Narendra Modi meminta dilakukan penundaan karena belum siapnya usaha kecil dan menengah di negaranya menghadapi pasar terbuka. Modi khawatir para pengusaha kecil dan menengah di India kalah bersaing dan terlindas produk-produk asal Tiongkok yang membanjiri negaranya.

Pasar bersama memang menjadi peluang bagi negara-negara yang mampu menciptakan efisiensi dan menghasilkan produk berkualitas. Namun, sebaliknya pasar terbuka itu menjadi ancaman bagi negara yang tidak mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar dan bisa bersaing harganya.

Penundaan pelaksanaan RCEP merupakan kesempatan baik juga bagi kita untuk melakukan konsolidasi, sejauh mana sebenarnya produk-produk kita mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar bersama itu.

Kita memang melihat banyak produk kita memiliki keunggulan. Setidaknya kalau kita lihat data perdagangan terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, kita mengalami surplus perdagangan untuk produk nonmigas. Defisit perdagangan terjadi karena defisit migas jauh lebih tinggi daripada hasil ekspor nonmigas.

Dari lima industri unggulan, memang kita memiliki kekuatan di produk makanan dan minuman. Dari 10 produk paling dikenal di kawasan ini, Indomie merupakan produk asal Indonesia yang paling populer, sama dengan produk minuman seperti Coca-Cola.

Kita juga memiliki keunggulan untuk produk-produk kehutanan. Kertas dan karton pembungkus kita sebenarnya mempunyai harga yang bersaing dan merupakan produk berkualitas. Bahkan, untuk produk rayon yang bisa dibuat menjadi bahan pakaian, kita juga memiliki keunggulan kuat. Hanya produk furnitur yang dulu menjadi bisnis Joko Widodo sebelum menjadi presiden, sekarang ini diambil alih Vietnam.

Sekarang yang diperlukan pemetaan secara detail dan menyeluruh. Ini penting agar kita tahu benar produk yang menjadi andalan dan berapa besar pasar yang bisa kita raih. Jangan sampai kita gelagapan ketika pasar bersama itu menjadikan Indonesia sebagai pasar besar.

Bahkan, kita harus memikirkan national supply chain. Ini penting agar pasar bebas nanti tidak hanya dinikmati para pengusaha besar. Kita harus mulai membangun bagaimana pengusaha kecil dan menengah menjadi pemasok bagi pengusaha besar agar bisa dihasilkan produk lebih kompetitif.

Apa yang dikhawatirkan India harus juga menjadi perhatian pemerintah sebab 99% dari pengusaha kita ialah pengusaha kecil dan menengah. Kalau tidak menjadi bagian dari sistem produksi besar, mereka akan terlindas oleh persaingan.

Lagi-lagi the devil is in detail. Kita tidak boleh gegabah karena sekali kita masuk ke pasar besar, kita harus siap menghadapi persaingan lebih ketat. Kunci dari memenangi persaingan bebas itu tidak lain ialah efisiensi. Segala peraturan yang membebani para pengusaha harus bisa kita hapus.

Kita harus belajar dari pengalaman AS dan juga Inggris. Karena tidak mampu menciptakan efisiensi, mereka lari dari globalisasi. Dua negara yang dulu mendengungkan globalisasi, sekarang justru paling keras menerapkan deglobalisasi.

Ternyata memilih jalan berbeda tidaklah mudah. Lihat saja bagaimana Inggris Raya yang terus berkutat dari urusan Brexit karena ingin lepas dari Uni Eropa. Presiden AS Donald Trump, yang mencoba memproteksi pasar dalam negeri, ternyata harus menghadapi perlambatan ekonomi dan bahkan resesi.