SBY-nomic

SETELAH 10 bulan menyerahkan tongkat kepemimpinan, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Persoalan ekonomi yang tengah melanda dunia dan Indonesia membuat SBY berkomentar. Ia menyampaikan usul langkah penanganan berdasarkan pengalaman 10 tahun menjadi presiden.

Saya menangkap usul itu sebagai SBY-nomic sebab persis dengan apa yang ia yakini dan menjadi kebijakan selama 10 tahun pemerintahannya. SBY berpandangan yang perlu dijaga ialah daya beli masyarakat. Untuk itu, berbagai subsidi yang akan menurunkan daya beli masyarakat jangan dihapus. Bahkan daya beli masyarakat bawah perlu ditambah dengan memberikan bantuan tunai langsung.

Langkah itu memang akan membebani anggaran negara. Apalagi, SBY mengingatkan untuk tidak menambah beban masyarakat dengan pajak yang memberatkan. Menurut SBY, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran dengan tidak terlalu jorjoran membangun infrastruktur. Dalam kondisi seperti sekarang, lebih baik diselamatkan kepentingan jangka pendek dan korbankan kepentingan jangka panjang.

Sebagai bentuk kecintaan kepada Republik, tidak salah SBY menawarkan resep ekonominya. Hanya, setiap zaman mempunyai tantangannya sendiri. Tantangan yang berbeda tidak bisa dijawab dengan cara yang lama. Pengalaman hanyalah referensi yang bisa dipertimbangkan. Pilihan untuk mempertahankan dan memberikan subsidi, misalnya, tidak mungkin dilakukan lagi. Subsidi selalu meninabobokan dan akhirnya membawa malapetaka. Yunani, contohnya, bangkrut karena subsidi. Kita pun merasakan bagaimana subsidi bahan bakar minyak menurunkan kemampuan kita untuk melakukan pembangunan bagi kepentingan rakyat.

Juga mengenai bantuan langsung tunai, BLT. Pengalaman yang lalu, BLT lebih banyak salah sasaran dan salah penggunaan. Kita tidak bisa mendidik masyarakat dengan 'tangan di bawah'. Itu tidak mendorong lahirnya bangsa yang tangguh. Lebih baik dana desa Rp1 miliar dipakai untuk proyek pembangunan desa sehingga warga bisa menjadi pekerjanya.

Kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia sejahtera yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo jangan sampai juga menimbulkan kemalasan sosial. Program itu harus diawasi dan harus melahirkan masyarakat yang tangguh serta mampu mandiri. Tentang pembangunan infrastruktur, tidak mungkin lagi kita menunda. Bertahun-tahun masyarakat di Sumatra dan Kalimantan dihadapkan pada listrik yang biarpet. Saluran irigasi banyak yang rusak. Ketiadaan waduk mengancam pertanian. Buruknya kualitas jalan membuat biaya logistik menjadi mahal. Bandara kelebihan penumpang. Transportasi laut terbengkalai.

Benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa sekaligus. Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi ditunda, apalagi yang memiliki dampak langsung kepada sektor riil. Tantangan ekonomi yang kita hadapi begitu berat. Dalam kondisi seperti itu, yang diperlukan ialah membuat kegiatan ekonomi terus berputar. Ketika ekspor tidak bisa diandalkan, yang harus dijaga ialah ekonomi domestik. Pasar dengan 250 juta jiwa dengan pendapatan per kapita di atas US$1.000 merupakan potensi yang sangat besar.

Satu yang saya setuju dengan pandangan SBY ialah jangan masyarakat ditakut-takuti soal pajak, dicari-cari kesalahan demi mencapai penerimaan pajak, yang targetnya tak masuk akal. Perekonomian yang lesu akan kian menciut jika kebijakan pajak seperti itu.