Selasa 08 Oktober 2019, 05:30 WIB

Kartu TNI

Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | podium
Kartu TNI

MI
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

PERINGATAN Hari Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober lalu di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma berlangsung meriah. Presiden Joko Widodo dalam amanatnya menjanjikan menambah anggaran TNI, baik untuk alat utama sistem persenjataan maupun kesejahteraan prajurit.

Peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Zaman Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal M Jusuf, kesejahteraan prajurit yang paling diperhatikan. Persenjataan angkatan perang kita boleh ketinggalan dari angkatan bersenjata negara lain. Akan tetapi, dengan tentara yang lebih terjamin kehidupan keluarganya, moral prajurit tidak kalah jika dibandingkan dengan tentara negara lain.

Kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diperhatikan betul oleh negara. Amerika Serikat ialah model negara yang pantas untuk dicontoh. Masyarakat Amerika sangat menghormati yang namanya tentara dan veteran mereka. Semua tahu bahwa yang membuat bangsa Amerika bisa hidup nyenyak dan tidak terganggu oleh ancaman dari luar ialah tentara.

Penghormatan kepada tentara dan veteran dipraktikkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Apabila hendak boarding pesawat, misalnya, penumpang pertama yang dipanggil bukanlah pemegang kartu platinum perusahaan penerbangan, melainkan para prajurit atau veteran perang.

Demikian pula untuk berbagai pertunjukan atau pertandingan olahraga. Yang namanya tentara atau veteran itu diberikan tempat khusus. Bahkan, sebelum pertandingan bisbol atau saat jeda pertandingan, ada penghormatan khusus bagi tentara dan veteran, dan para penonton memberikan standing ovation kepada mereka.

Ada baiknya kita memberikan penghormatan yang sama kepada tentara dan veteran Indonesia. Bentuk perhatian itu tidak harus dalam bentuk materi, tetapi pengakuan atas jasa-jasa yang diberikan tentara dan veteran kepada negara ini.

Tentu akan lebih baik apabila negara memberikan tunjangan kepada keluarga tentara. Seperti keluarga tentara di negara-negara maju, mereka bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih murah daripada harga pasar.

Ide Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahkan lebih riil. Ia mengusulkan diberikannya kartu TNI kepada anggota TNI aktif yang bisa digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok bagi keluarganya.

Dengan jumlah anggota TNI yang hanya sekitar 400 ribu prajurit, sebenarnya tidak besar juga anggaran yang dibutuhkan. Apabila kartu TNI diisi Rp500 ribu sampai Rp1 juta, paling banyak hanya Rp400 miliar per bulan tunjangan bagi keluarga tentara. Dengan membeli di toko-toko bahan pokok atau kebutuhan sekolah anak-anak prajurit yang memberikan diskon khusus, nilainya sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga tentara.

Perhatian kepada kesejahteraan prajurit bukanlah tindakan pilih kasih karena tidak semua warga negara mau menjadi tentara. Tidak banyak warga siap menyerahkan jiwa dan raganya untuk Tanah Air. Bentuk kepedulian seperti ini sudah dilakukan negara kepada kelompok keluarga miskin. Program Keluarga Harapan yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari keberpihakan negara kepada warga yang termarginalisasikan.

Secara ekonomi kebijakan ini sangat baik untuk memompa daya beli masyarakat. Model pemberian subsidi langsung akan menggerakkan perekonomian nasional. Bahkan, dampak tidak langsungnya ialah semakin terciptanya keamanan dan ketenangan di tengah masyarakat.

Selama ini terkesan negara lebih peduli kepada mereka yang sudah mendapatkan privilese. Anggota DPR yang baru mengakhiri masa tugasnya dan mengabdi 5 tahun kepada negara mendapatkan 'uang pesangon' sampai Rp6,2 miliar. Mereka masih mendapatkan uang pensiun sekitar Rp3,8 juta setiap bulan.

Kesenjangan itulah yang sering menimbulkan kekecewaan. Akibat lebih jauh berpengaruh kepada kinerja. Mereka kemudian bekerja apa adanya dan bahkan terpaksa harus mencari pendapatan tambahan untuk kebutuhan keluarga mereka.

Pada prajurit, hal-hal seperti itu akhirnya bisa merusak integritas dan bahkan nama baik korps. Mereka harus bekerja pada pekerjaan yang bukan tugas dan keterampilannya. Ibarat spiral, gerakannya turun ke bawah dan akhirnya mengganggu mentalitas dan moralitas prajurit.

Sekarang ini kesempatan emas bagi Presiden Jokowi untuk mengubahnya. Apalagi sekarang negara mempunyai kemampuan lebih untuk menyejahterakan para pegawainya. Dengan anggaran negara tahun depan lebih dari Rp2.233 triliun, sepantasnya prajurit mendapatkan kesejahteraan lebih baik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More