Rajawali Ngepret

KETIKA Rizal Ramli menjadi salah seorang pembicara dan saya menjadi moderator di sebuah diskusi yang diadakan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, saya perkenalkan Rizal sebagai 'pahlawan'.

Salah satu kriteria 'pahlawan' bagi para aktivis demokrasi di masa Orde Baru ialah orang yang pernah dipenjara rezim Soeharto. Kekritisan Rizal terhadap penguasa sewaktu menjadi mahasiswa ITB itulah yang mengantar Rizal menjadi orang rantai.

"Jadi, mohon maaf di ruangan ini yang pernah dipenjara penguasa Orde Baru agaknya cuma Bang Rizal. Jadi, Rizal Ramli-lah pahlawan kami waktu itu," kata saya bergurau karena memandu diskusi sesi kedua siang hari memang tak enak. Ketegangan forum diskusi sedikit mencair.

Semestinya yang menjadi pembicara utama Menteri Kemaritiman Indroyono Soesilo. Namun, ia berhalangan hadir. Di forum itulah Rizal Ramli mengkritik tajam menteri ekonomi Jokowi sebagai Kw 3 alias tak berkualitas. Ia kritik pula Presiden yang dalam sejarah Republik baru kali ini menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. "Memangnya kalau Rizal jadi menteri ekonomi, Indonesia bisa lekas siuman?" tanya seorang peserta seusai diskusi.

Enam bulan kemudian, Rizal benar-benar diangkat menjadi menteri, menggantikan Indroyono Soesilo yang waktu itu berhalangan hadir sebagai pembicara utama. Rizal beralasan, ia menerima tawaran itu karena cara Jokowi mendekati amat rendah hati. Luluhlah hati sang pengkritik. "Jokowi hebat, memasukkan Rizal si tukang kritik dalam kabinet," kata seorang pengamat.

Seperti ingin meyakinkan publik, meski ia di dalam, bukan berarti kekritisannya melisut. Mula-mula ia kritik Menteri BUMN Rini M Soemarno yang hendak membeli 30 pesawat Airbus untuk Garuda. Rini berang. Ia meminta Rizal tak mencampuri yang bukan urusannya. Yang terpanas ia kritik megaproyek listrik 35.000 megawatt, yang dinilai tak realistis. Ia menantang Wapres Jusuf Kalla yang ia nilai bertanggung jawab atas proyek itu debat terbuka. Kalla menanggapi santai, "Masak menteri menantang wapres?" Rizal menamai kritik tajamnya sebagai 'jurus rajawali ngepret'.

Meski ada yang mendukung, publik juga mengkritik karena Rizal telah bikin kegaduhan yang mestinya dihindari. Ia merusak kebersamaan, merusak harmoni. Bukankah Rizal disunting Jokowi menjadi menko kemaritiman untuk memperbaiki koordinasi? Alih-alih berkoordinasi, Rizal malah membuat 'kepretan'. Tak tangung-tanggung yang terkena sang wakil presiden.

Demokrasi memang sulit menghindar dari kegaduhan. Kebisingan serupa itu memang menjengkelkan, tetapi kadang memberi harapan. Kritik pada awalnya kerap menyakitkan, tetapi kalau kritiknya tegak lurus jalannya, ia menyehatkan. Harmoni dalam sebuah tim pasti penting, tetapi ketertiban yang menutupi kesesatan akan menghancurkan. "Anda tidak dapat memahami paradigma baru dengan memakai kosakata paradigma lama," kata ilmuwan Thomas Kuhn, sang ahli paradigma.

Meminjam mendiang Kuhn itu, Rizal Ramli, mungkin tengah memperkenalkan arketipe baru itu. Jokowi, agaknya, memang perlu seseorang seperti Rizal yang berupaya menggeser paradigma lama. Yang sulit memahaminya mungkin karena kita masih memakai 'kosakata paradigma lama'. Kalau boleh memilih, seperti kata pepatah, tentu kita lebih suka 'bisa menangkap ikannya tanpa membuat keruh airnya'.

Tetapi, kalau tak bisa, apa boleh buat! Namun, apa pun teori, paradigma, arketipe, jurus yang diusung Rizal, dalam kondisi ekonomi yang tak menentu, publik hari ini hanya butuh perubahan konkret dari seorang Rizal. Termasuk membereskan waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang realitasnya suka berlama-lama dan pasti merugikan negara.

Saya suka gayanya. Terlebih jika 'jurus rajawali ngepret' benar-benar bertuah. Jika tidak, 'balada si tukang kritik', mungkin hanya sampai di sini.