Bukan Produktivitas, melainkan Sensitivitas

DPR baru telah dilantik. Inilah DPR yang memikul beban legislasi warisan DPR sebelumnya, yakni RUU yang ditunda pengesahannya akibat tekanan publik.

DPR dikritik produktivitasnya rendah dalam menghasilkan undang-undang. DPR pun dikritik karena menjelang akhir jabatan ngebut mengesahkan sejumlah RUU. DPR juga dikritik karena banyaknya undang-undang diuji materi di MK.

Kiranya saatnya kita menjernihkan sejumlah pokok pikiran buat wakil rakyat yang terhormat. Pertama, jangan perlakukan dirimu sebagai buruh pabrik, pekerja pembuat undang-undang yang mengejar produktivitas. Kalian bukan produsen seperti dalam dunia industri. Itulah sebabnya di DPR sana tidak ada dan tidak diperlukan serikat buruh legislator.

Saran itu memang keluar dari arus besar. Buanglah jauh-jauh pikiran menghasilkan sebanyak-banyaknya undang-undang. Kalian bukan mesin, bukan operator, penghasil kuantitas.

Kedua, penolakan besar-besaran terhadap revisi UU KPK dan sejumlah RUU kiranya memberi pelajaran pokok betapa mendasarnya perkara 'mendengarkan suara publik'. Suara publik tidak selamanya enak didengar. Suara publik tidak selalu merdu. Justru semakin sumbang, semakin tidak enak didengar, politis maupun moral justru semakin wajib didengar.

Kemampuan mendengarkan suara publik yang tidak enak didengar tapi wajib didengar hanya dimiliki mereka yang berjiwa dan berpikiran besar. Mengesahkan RUU hanyalah ujung sebuah dialog yang alot dan panjang.

Yang namanya 'uji publik' bukan urusan formalitas, urusan basa-basi, urusan ecek-ecek. Tidak berani menghadapi uji publik yang pahit ialah bukti kekerdilan jiwa dan pikiran karena sarat kepentingan/agenda tersembunyi.

Ketiga, buruknya kepercayaan kepublikan memakan energi yang lebih mahal. Demokrasi (pileg dan pilpres) ongkosnya mahal sekali, lalu seperti hendak terbakar habis oleh masyarakat yang tersinggung berat bahkan marah lalu berdemonstrasi akibat revisi undang-undang dan RUU yang tidak peduli akan suasana kebatinan publik.

Setelah pileg dan pilpres, sebetulnya kita tidak lagi bicara aspirasi kepublikan. Bukankah pilihan di TPS merupakan eskpresi siapa caleg dan siapa pula capres-cawapres yang dipercaya?

Keempat, hemat saya, meminjam pandangan Emile Durkheim, fungsi legislatif hendaknya bergeser dari hasrat besar membuat hukum represif menjadi berhasrat besar membuat hukum restitutif. Hukum represif petunjuk besarnya soliditas mekanis, yakni untuk menghukum atas nama masyarakat yang tersinggung, bahkan untuk membalas dendam. Sebaliknya, hukum restitutif petunjuk besarnya solidaritas organis, yakni hukum untuk memulihkan atau melindungi hak-hak privat.

Kosongnya penjara kiranya indeks masyarakat berkeadaban soliditas organis, sedangkan penuhnya penjara bahkan membeludak merupakan indeks masyarakat soliditas mekanis. Hukum dibikin untuk menghukum, bukan untuk memulihkan.

Kelima, devosi (kesetiaan, kecintaan, ketaatan) bahwa telah dipercaya kiranya kualitas yang mudah tererosi ketika berada di ketinggian kekuasaan. Di ketinggian itu kemajalan gampang bertumbuh. Padahal sensitivitas/kepekaan sebagai wakil rakyat kini menjadi ukuran pokok.