JP Morgan

PADA 5 Agustus 2011 lembaga pemeringkat Standard & Poor's untuk pertama kalinya menurunkan credit rating pemerintah Amerika Serikat dari AAA (outstanding) menjadi AA+. Para anggota Kongres, Kementerian Keuangan, pengusaha, dan ahli ekonomi mengecam penurunan rating itu. Bahkan pemerintah AS melakukan investigasi hasil rating itu yang kemudian menyebabkan krisis keuangan 2008.

S&P tidak tahan terhadap ancaman yang ditujukan kepada mereka. Hanya 18 hari setelah itu, S&P mengumumkan, pemimpin mereka, Deven Sharma, meletakkan jabatan dan bahkan kemudian keluar dari perusahaan tersebut.

Ketika keputusan sebuah perusahaan mengancam kepentingan nasional, negara seperti AS pun melakukan langkah keras. Mereka tidak menoleransi hal-hal yang mengganggu perekonomian mereka.

Pada Senin (24/8) lalu kita dikejutkan dengan pernyataan pers yang dikeluarkan bank investasi global, JP Morgan, mengenai Indonesia. Dua analis JP Morgan, Arthur Luk dan Bert Gochet, menyarankan investor untuk keluar dari Indonesia dengan melepaskan rupiah dan obligasi Indonesia. Pernyataan tersebut menambah kepanikan di pasar. Itulah yang membuat nilai tukar rupiah tembus 14 ribu per dolar AS dan indeks harga saham gabungan turun hampir 4%.

Pada hari itu dunia sedang terguncang oleh devaluasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap yuan sehingga merontokkan nilai saham di seluruh dunia. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan keras terhadap JP Morgan. Selama ini perusahaan ttersebut menikmati berbagai proyek yang ditawarkan pemerintah.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, JP Morgan ditawari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia dan mereka antusias menanamkan modal di Indonesia. Setelah keuntungan dinikmati, mereka melecehkan Indonesia.

Seperti halnya pemerintah AS, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan menginvestigasi langkah korporasi yang dilakukan JP Morgan. Kalau mereka mengeluarkan pernyataan untuk mengguncang pasar dan kemudian mereka membeli portofolio dengan harga murah, tindakan tersebut dapat dikategorikan kriminal. Mereka pantas dijatuhi hukuman atas tindakan yang menguntungkan diri sendiri.

Sejauh ini Menteri Keuangan sudah menyampaikan secara lisan keberatan. Tindakan itu tidaklah cukup. Pemerintah harus menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap JP Morgan. Pernyataan mereka tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi membuat panik masyarakat.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang biasanya peduli terhadap ketidakadilan lembaga internasional pun tidak terdengar suaranya.

Kita bukan antiasing dan mencari kambing hitam dari kondisi sekarang. Kita harus berupaya mencari jalan mengatasi kondisi yang mengimpit ini. Namun, usaha keras yang dilakukan seluruh masyarakat tidak boleh dirusak tindakan tidak bertanggung jawab dari sebuah lembaga keuangan yang juga mencari hidup di Indonesia.

Kita sudah melihat tindakan jangka pendek pemerintah untuk membeli kembali saham-saham yang harganya terpuruk. Untuk jangka menengah, pemerintah memberikan tax holiday guna menarik investasi.

Kita berharap pemerintah konsisten melakukan terobosan. Hanya dengan itulah perlambatan ekonomi bisa dibalikkan.

Pemerintah harus terus membangun kepercayaan dan hadir sebagai pemerintahan yang harus dihormati. Jangan biarkan pemerintah dilecehkan perusahaan seperti JP Morgan.

Saatnya pemerintah menunjukkan jati dirinya.