Menegasi Fakta

FAKTA satu. Di Bandung, Yayasan Kebudayaan Rancage yang diketuai sastrawan Ajib Rosidi, pekan silam, menganugerahkan Hadiah Sastra kepada para pengarang yang menulis dalam bahasa daerah. Tahun ini yang menerima ialah mereka yang menulis sastra dalam bahasa Sunda, Jawa, Bali, Batak Toba. Hadiah Rancage bertujuan agar sastra dan bahasa daerah berkembang dan akhirnya memperkuat bahasa dan sastra Indonesia.

Dalam sambutan penganugerahan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan sastrawan dan karya-karyanya memiliki potensi besar menjadi inspirasi dan menjaga nilai keindonesiaan.

Fakta dua. Di sebuah seminar di Surabaya, Guru Besar Universitas Setsunan, Jepang, Urano Takao meminta agar kaum muda di Indonesia mencintai bahasa Indonesia. Jangan malah berlomba belajar bahasa asing, tapi melupakan bahasa sendiri. Di negeri Urano, bahasa dan budaya Jepang amat dijunjung tinggi.

Fakta tiga. Untuk merespons rupiah yang kian loyo, kalangan dunia usaha meminta agar kita meningkatkan kecintaan produk dalam negeri dan mengurangi impor. "Timbulkanlah nasionalisme yang benar dengan mencintai produk kita sendiri," kata Dirut PT Jababeka SD Darmono. Mencintai produk sendiri tentu di dalamnya mencintai bahasa dan budaya sendiri.

Fakta empat. Presiden Jokowi diwartakan memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri agar mengubah aturan, tidak lagi mensyaratkan warga asing yang bekerja di Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya agar investasi asing deras mengalir dan ekonomi kita sehat, syukur perkasa.

Itulah fakta bahwa Jokowi menegasikan fakta yang justru berkehendak menguatkan Indonesia. Menguatkan ekonomi yang loyo tentu tugas berat pemerintahan Jokowi. Sejak ia naik takhta, rupiah seperti terus menunjukkan 'perlawanan'. Namun, mengorbankan bahasa sendiri demi pasar tak saja sangat asumtif, tetapi juga mencerminkan inferioritas serius. Padahal, mental inferior itu selama ini justru ingin dikikis dengan revolusi mental oleh Jokowi.

Kita paham ada beban Jokowi memulihkan ekonomi, terlebih pemutusan hubungan kerja mulai jadi momok. Akan tetapi, dengan meniadakan syarat bahasa Indonesia bagi tenaga asing di Indonesia, ia menegasikan bahasa Indonesia. Ia seperti menekuk lutut sedalam-dalamnya. Alih-alih dengan gagah 'menyiarkan' bahasa Indonesia yang masuk tujuh bahasa berpenutur terbesar di dunia, ia justru membatasinya.

Lalu, apa arti Trisakti (tekad berdaulat di bidang politik, mandiri ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya), yang menjadi janji Jokowi selama ini? Bagaimana bisa mandiri jika menghadapi kondisi seperti ini saja mudah mengorbankan miliknya yang paling berharga? Bukankah para tenaga kerja kita di Taiwan, Timur Tengah, Hong Kong, dan Singapura juga dituntut berkomunikasi dengan bahasa 'majikan' mereka? Wibawa sebuah bangsa salah satunya juga dipupuk penghormatannya pada bahasa sendiri.

Semoga para pembantu Jokowi, khususnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, bisa menjadi 'pembisik' yang baik. Bila melihat fakta-fakta itu saja--mungkin masih banyak fakta lain--Trisakti justru diteguhkan mereka yang berada di luar otoritas negara, tapi justru diluruhkan otoritas tertinggi negara.