Jumat 19 Juli 2019, 05:30 WIB

Asa Moazzam untuk Kita

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group | podium
Asa Moazzam untuk Kita

MI?Ebet
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

PENDIDIKAN diamsalkan tak hanya 'mengisi bejana', tetapi juga 'menyalakan api'. Ia nvestasi terpenting bagi masa depan bangsa. Tak ada negeri maju dengan pendidikan yang buruk.

Pendidikan yang bermutu itulah spirit UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita. Ia mengamanatkan 20% anggaran nasional bagi pendidikan. Namun, pendidikan kita masih lebih banyak problemnya daripada solusinya.

Padahal, Finlandia yang tak sampai menghabiskan bujet nasional lebih dari 10%, sistem pendidikannya termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

(Ketika menulis Podium ini, guru honorer yang tinggal di ruang tandas atau jamban sekolah ramai diwartakan. Nining Suryani, guru itu, mengajar di SDN Karyabuana 3 Cibaliung, Pandeglang, Banten.

Sudah dua tahun rumah miliknya roboh dan belum mampu membangun kembali. Honornya hanya Rp350 ribu per bulan. Itu pun ia terima tiga bulan sekali. Ada sekitar 1 juta guru honorer di Indonesia. Bahkan, ada yang berhonor di bawah Nining.)

Angkatan kerja kita pun masih didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kita bahkan kalah bersaing dengan Vietnam, negeri yang baru beberapa tahun bangkit akibat perang.

Soal meningkatkan mutu pendidikan Indonesia itulah yang menjadi saran Dubes Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik, ketika mengakhiri tugasnya Juni silam.

Ada lima asa dan doa diplomat berdarah Pakistan yang bertugas di Jakarta sejak 2014 itu. Ia tulis dalam artikel bertajuk 'Surat Perpisahan untuk Indonesia' (Kompas, 21 Juni 2019).

Pertama, ia berharap para pemimpin Indonesia terus memperdalam demokrasi untuk merawat bangsa yang bineka. Kedua, terus mereformasi ekonomi agar perusahaan Indonesia bisa berkompetisi secara global.

Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Sebagai anggota G-20 dan masuk 10 negara dengan ekonomi terbesar pada 2030, perguruan tinggi Indonesia harus masuk 200 universitas terbaik dunia.

Kata Moazzam, 200 universitas terbaik dunia itu, 95% menggunakan bahasa Inggris. Dubes yang mahir berbahasa Indonesia itu menyarankan siswa Indonesia meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sejak sekolah dasar.

Keempat, sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16, Indonesia juga penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-5 di dunia. Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati ini bisa dilanda bencana ekologis jika tak serius mengurus lingkungan.

Kelima, ia berdoa agar Indonesia aktif di panggung internasional. Di panggung global yang tak bisa diprediksi, dunia butuh Indonesia untuk berperan secara damai. Ada nubuat, abad ke-21 akan menjadi 'Milik Asia'. Yang pasti, bangsa dengan SDM bermutu tinggi itulah yang menjadi pemenangnya.

Menurut QS World University Ranking, yang melakukan pemeringkatan universitas dunia 2019-2020, Indonesia belum masuk deretan 200 terbaik. UI peringkat 296 dunia, UGM peringkat 320, dan ITB peringkat 331.

Singapura punya dua universitas dengan peringkat 11 dan 12, mengalahkan banyak negara Eropa. QS World University menjadi acuan resmi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI untuk mengukur kualitas perguruan tinggi di Indonesia menuju kelas dunia.

Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya juga bertekad memprioritaskan membangun SDM. Dalam pidato bertajuk Visi Indonesia, Ahad lalu, ia akan memulainya dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah.

"Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan," ujarnya.

Kita tahu pekerjaan besar itu tak mudah. Kita juga tahu, birokrasi kita lamban, korupsi tinggi, kepala daerah bak raja-raja kecil, dan kesenjangan sosial kian lebar. Butuh menteri kelas super untuk membantu Jokowi. Gagal berarti seluruh Visi Indonesia hanya mimpi. Negara-negara lain pasti akan kian jauh berlari.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More