Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Business as Usual

Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
10/7/2019 05:30
Business as Usual
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group(MI)

SANGAT wajar apabila Presiden Joko Widodo merasa kesal. Meski sudah berulang kali masalah defisit transaksi berjalan diangkat dalam sidang kabinet, langkah nyata untuk menyelesaikan masalah itu tidak kunjung ada.

Kunci persoalan defisit transaksi berjalan terletak pada kinerja ekspor. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kinerja ekspor hingga Mei 2019 turun 8,6% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Akibatnya, defisit perdagangan tahun ini tercatat sudah mencapai US$2,14 miliar.

Sumbangan terbesar dari defisit perdagangan itu berasal dari sektor minyak dan gas (migas). Impor minyak yang tinggi menyebabkan defisit migas meningkat menjadi US$3,75 miliar.

Beruntung dalam kondisi seperti ini arus modal yang masuk ke Indonesia di atas Rp170 triliun. Itulah yang membuat nilai tukar rupiah masih bisa dikendalikan. Namun, kita harus belajar pengalaman di 2011, yaitu meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan menggoyahkan kepercayaan pasar terhadap kesehatan neraca pembayaran sehingga membuat nilai tukar rupiah merosot.

Untuk itulah tepat jika Presiden mengatakan perlunya kita untuk tidak bekerja biasa-biasa. Bukan saatnya lagi bagi kita untuk business as usual. Kita membutuhkan terobosan yang berani agar tidak tersandera oleh persoalan defisit neraca transaksi berjalan.

Apa yang perlu dilakukan? Sederhana saja, yaitu sinergi antarkementerian untuk mendorong investasi dan ekspor. Ada dua sektor yang harus menjadi perhatian utama, yakni energi dan industri.

Kita tahu bahwa energi merupakan pilar bagi sebuah bangsa untuk bisa melakukan pembangunan. Sayang, di tengah gencarnya pembangunan yang membutuhkan banyak energi, produksi minyak kita cenderung terus menurun. Sekarang produksi minyak nasional di bawah 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan sudah mencapai 1,4 juta barel.

Beruntung kita masih memiliki produksi gas yang besar sehingga defisit minyak bisa disubstitusi gas. Namun, tanpa eksplorasi baru, produksi gas kita pun beberapa tahun ke depan juga menurun. Kalau kondisi itu tidak segera diperbaiki, tidak mengherankan apabila kita akan mengalami krisis energi.

Dalam kondisi ini dibutuhkan terobosan besar. Aturan perizinan untuk eksplorasi migas tidak cukup hanya dijanjikan dipermudah. Hal itu tidak hanya bergantung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta pemerintah daerah.

Sekarang izin di bidang migas bukannya semakin mudah, melainkan semakin ruwet. Persetujuan plan of development (POD) Blok Masela, misalnya, terhenti karena harus ikut dievaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, di Karuizawa, Jepang, Menteri ESDM Ignasius Jonan berjanji menyerahkan POD pada pertemuan para pemimpin G-20 di Osaka, akhir Juni lalu.

Keruwetan cara berpikir para pejabat kita juga sering terjadi di bidang perdagangan. Kinerja industri-industri yang berorientasi ekspor sering tersendat karena aturan yang tiba-tiba berubah.

Ambil contoh industri karton dan kertas pembungkus. Kita mempunyai keunggulan karena memiliki industri efisien dan biaya produksi kompetitif. Selama ini produksinya diekspor ke Tiongkok.

Tiba-tiba atas nama lingkungan, kita melarang impor kertas bekas karena ada plastik di antara kertas bekas tersebut. Sebenarnya sudah ada teknologi yang bisa memisahkannya dan tidak harus merusak lingkungan. Hanya, karena ada satu-dua industri yang tidak mampu menerapkan teknologi ramah lingkungan, pemerintah melarang semua impor kertas bekas.

Padahal, impor kertas bekas memenuhi sekitar 50% bahan baku industri. Ada negara-negara pengekspor yang sebenarnya mengelola kertas bekas itu dengan baik, seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Akan tetapi, karena birokrasi kita tidak mau pusing, mereka memilih untuk melarang semuanya.

Apa akibatnya? Industri karton dan kertas pembungkus pindah ke Vietnam. Negara itu yang kemudian menikmati peluang ekspor. Kinerja ekspor Vietnam semakin bagus jika dibandingkan dengan kita karena mereka memberikan fasilitas khusus juga kepada Samsung untuk mengembangkan industri di sana.

Dari ekspor Samsung saja, Vietnam mendapatkan devisa US$100 miliar per tahun. Kalau tidak bisa lebih agresif dalam menarik investasi dan mendorong ekspor, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan defisit neraca transaksi berjalan?



Berita Lainnya
  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.

  • Lebih Enak Jadi Wamen

    13/6/2025 05:00

    LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.

  • Enaknya Pejabat Kita

    12/6/2025 05:00

    "TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik