Data, oh, Data...

KETIKA terjadi gejolak harga daging sapi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang rapat koordinasi Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Salah satu cara cepat penyelesaian yang ditawarkan Rachmat Gobel ialah membuka keran impor sapi sesuai dengan kebutuhan konsumsi impor sebanyak 250 ribu ekor.

Menteri Pertanian berpendapat, jumlah impor itu terlalu banyak. Berdasarkan data jumlah sapi di Kementerian Pertanian, peternak dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, Amran meminta agar keran impor dibuka hanya untuk 50 ribu ekor sapi.

Saat sidang kabinet, perbedaan data kebutuhan pasokan dari Kementerian Perdagangan dan dari Kementerian Pertanian sempat dibahas.

Presiden yang berharap swasembada daging lebih percaya pada data Kementerian Pertanian. Kita lihat ketika impor dipatok hanya 50 ribu ekor, yang terjadi kelangkaan pasokan dan harga melambung tinggi. Rachmat Gobel harus menerima getah dilengserkan dari jabatan.

Buruknya ketersediaan data bukan hanya terjadi dalam kasus daging sapi. Gejolak harga terjadi pada komoditas pangan lainnya dan itu disebabkan kesalahan pada pengambilan kebijakan karena persoalan data.

Itulah yang membuat Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil bersepakat memperbaiki basis data yang ada.

Bagi kita, pangan merupakan faktor penentu inflasi yang signifikan. Gejolak pada harga cabai merah atau bawang bisa mengerek inflasi. Padahal, pemerintah berkeinginan mengontrol inflasi pada tingkat yang rendah agar tidak mengganggu target pembangunan.

Penanganan pangan tidak akan berjalan baik kalau tidak didukung data akurat. Apalagi, banyak kegiatan pertanian berada di tangan masyarakat.

Mereka menjalankan kegiatan pertanian hanya sebagai penopang hidup, bukan kegiatan usaha. Demikian pula dengan peternak.

Mereka memelihara sapi bukan sebagai kegiatan usaha. Sapi bagi banyak keluarga peternak ialah tabungan. Mereka hanya akan menjual ternak apabila ada kebutuhan seperti Idul Adha, memperbaiki rumah, atau menyekolahkan anak.

Kebiasaan peternak itu tentu tidak sejalan dengan logika Kementerian Pertanian yang berorientasi produksi. Mereka mengonversikan jumlah sapi kepada produksi, padahal belum tentu sapi itu akan dijual atau dipotong peternak.

Saya pernah ikut terlibat sebagai anggota Forum Masyarakat Statistik. Anggota masyarakat dari berbagai latar belakang diminta Badan Pusat Statistik untuk memberi masukan membangun data yang lebih valid.

Persoalannya basis data yang didapatkan BPS dari kementerian teknis berasal dari data yang lemah akurasinya. Kalau tidak hasil perkiraan petugas lapangan, data berasal dari hasil ekstrapolasi.

Ketika data awalnya benar, ekstrapolasi bisa mendekati kenyataan. Namun, apabila data awalnya berdasarkan perkiraan dan ekstrapolasi dilakukan untuk periode yang panjang, penyimpangan data akan semakin melebar. Itu terjadi pada data produksi pertanian yang berbeda dengan kenyataan.

Apakah sulit membangun basis data baru? Tentu saja tidak apabila ada kemauan. Kita hanya perlu berani menerima kenyataan apabila data baru nanti berbeda jauh dengan data yang ada sekarang.

Demi sebuah perencanaan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih berkualitas, kita harus mau melakukan perubahan besar.