Menggerakkan Pariwisata

PEMERINTAH mengambil kebijakan untuk menggerakkan pariwisata yang melesu. Tiket pesawat berbiaya rendah diturunkan harganya hingga 50%. Namun, untuk mencegah perusahaan penerbangan gulung tikar, penurunan harga hanya berlaku untuk hari kerja pada jam penerbangan yang rendah, yakni pukul 10.00 hingga 14.00.
        
Jalan tengah yang dilakukan pemerintah diharapkan bisa memberikan win-win solution. Di satu sisi, industri pariwisata bisa kembali mengeliat, tetapi di sisi lain industri penerbangan tidak merasa dijadikan sapi perahan.
         
Memang, kita harus mencegah industri penerbangan tidak sampai mengorbankan masalah keselamatan. Kita tahu industri penerbangan bukanlah industri yang murah. Semua pengeluaran yang harus mereka lakukan menggunakan dolar AS, sementara penerimaan dalam rupiah.
         
Untuk mengurangi beban dari industri penerbangan, pemerintah menjanjikan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai dari beberapa produk, dari avtur hingga suku cadang. Hal itu dianggap membebani biaya operasional dan membuat industri penerbangan menjual harga tiket mahal.
          
Di kolom ini pernah kita sampaikan agar pemerintah melakukan kajian lebih komprehensif. Kita petakan target besar yang ingin dituju dari kebijakan yang akan diambil. Kalau target besarnya ialah kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta, kita harus bisa memerinci faktor penunjang yang memungkinkan target itu kita capai.
          
Transportasi hanya merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan itu. Banyak elemen lain yang harus diperhatikan untuk menarik wisatawan seperti event-event yang harus dipersiapkan, kenyamanan selama kunjungan, kebersihan di tempat-tempat tujuan wisata, hingga masalah keamanan.
        
Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, misalnya, Indonesia lebih kaya potensi wisata yang bisa dijual. Kamboja hanya memiliki Siem Reap yang hanya menjual kawasan candi-candi seperti Angkor Wat dan Angkor Tomb. Namun, negara yang baru pulih perang dan baru membangun kembali negaranya selama satu dasawarsa itu sudah mampu menarik 5 juta wisatawan mancanegara ke Kamboja.
         
Apa yang mereka jual? Keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Karena pengelolaan kawasan Angkor Wat diberikan kepada Unesco, administrasi juga lebih baik. Orang harus terdaftar dan mempunyai tiket untuk masuk ke kawasan candi. Narasi dari tempat-tempat yang dikunjungi pun dibuat lebih menarik sehingga pelancong bisa dibuat lebih terkesan.
          
Kalau kita mau introspeksi, kelemahan kita justru dalam membuat narasi itu. Kita tidak pandai untuk menciptakan mitos-mitos yang membuat pelancong percaya. Kita biarkan wisatawan mengartikan sendiri tempat-tempat yang dikunjungi.
          
Kemampuan untuk membuat atraksi-atraksi itulah yang harus mampu kita buat. Kekayaan alam, kekayaan budaya harus mampu kita kapitalisasi agar mempunyai nilai tinggi. Orang berlibur membutuhkan pengalaman yang bisa diceritakan kepada orang lain. Bukan sekadar melihat keindahan alam atau keunikan budaya.
         
Menjelang pembentukan pemerintahan baru, kita mengajak untuk memperbaiki diri. Pemerintah mendatang haruslah diisi orang-orang yang mampu berpikir strategis. Pejabat pemerintah tidak harus mengurusi masalah teknis yang remeh-temeh.
          
Akibat terlalu teknis, kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masalah kebijakan sering kali diambil secara reaksional, bukan berangkat dari kajian yang mendalam.
          
Urusan harga tiket, misalnya, merupakan persoalan yang terlalu kecil diambil pemerintah. Apalagi sampai menentukan berapa besaran harga yang harus ditetapkan. Kita ini bukan negara etatisme dengan seluruh hal harus ditentukan pemerintah.
          
Kalau industri penerbangan melakukan oligopoli dan menetapkan harga secara sembarangan, seharusnya lihat saja internal rate of return-nya. Kalau IRR terlalu tinggi dan di atas IRR industri penerbangan pada umumnya, diturunkan saja IRR-nya sehingga otomatis harga akan turun.
          
Semua negara di dunia menjaga level playing field dengan cara yang lebih bisa diterima dunia usaha. Pemerintah membuat aturan main yang lebih jelas. Kalau pemerintah setiap kali melakukan intervensi dalam urusan teknis, tidak pernah ada orang yang mau berinvestasi di Indonesia.