Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPADA siapakah kita sebagai bangsa memercayai masa depan? Saya pikir inilah pertanyaan besar yang memerlukan pikiran besar dan jiwa besar untuk menjawabnya.
Masa depan itu kiranya tidak dapat dipercayakan kepada anak cucu yang belum lahir. Juga tidak dapat dipercayakan kepada orang yang sebentar lagi pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan mungkin tidak dapat dipercayakan kepada siapa pun tanpa pandang bulu. Kenapa?
Yang diperlukan kiranya bukan 'siapa', melainkan 'apa' dan 'bagaimana', sehingga 'siapa' pun itu anak bangsa di masa depan patuh kepada 'apa' yang ditegakkan pendiri bangsa. Bagaimana memperkukuh landasan yang memberikan harapan bahwa dalam pergeseran zaman baru di dalam peradaban di masa depan itu 'pandangan hidup Indonesia' tetap tegak sebagaimana dicitakan pendiri bangsa?
Pilpres 2019, yang tidak terhindar dari pengaruh pilkada Jakarta yang mengusung Ahok, seperti nyaris menghabisi 'pluralisme Indonesia'. Sesungguhnya dan senyatanya kita rawan perpecahan etnik dan agama. Kiranya kita perlu penguatan kembali sebagai bangsa.
Untuk itu diperlukan sikap kritis terhadap demokrasi yang destruktif. Nilai-nilai yang menonjol sekarang ini tidak hanya materialisme, tetapi juga vetoisme. Tumbuh di tengah kita sebagai anak bangsa untuk memveto apa pun buah perbedaan, bahkan buah kekuasaan negara. Buah yang manis pun diveto sebagai buah yang asam, bahkan pahit.
Vetoisme itu melahirkan ketegangan berbagai kekuatan yang mestinya saling mendukung, berubah menjadi saling bertentangan. Hasil pilpres di tangan KPU hendak diveto, juga yang di tangan Mahkamah Konstitusi. Demokrasi konstitusionalisme dihadapkan dengan people power, legitimasi dihadapkan dengan legalitas, suara rakyat dihadapkan dengan suara Tuhan.
Tentu orang perlu melek bahwa konflik kebenaran dan politik bukan perkara baru di kolong langit. Itu cerita tua, sangat tua. Karena itu, menyederhanakannya tidak ada maslahatnya.
Kebenaran tidak bicara untuk dirinya, kebenaran pun tidak bicara dengan sendirinya. Sementara itu, politik bicara untuk dirinya, bahkan bicara dengan berisik kepada diri yang lain.
Sebaliknya, kebenaran harus disuarakan. Demikian pula keadilan yang merupakan saudara kandung kebenaran. Keduanya kiranya lahir dari rahim yang sama dalam cahaya yang mahasunyi dan mahasuci.
Saya pikir itulah alasan utama hakim memberi putusan dengan membawa serta Sang Maha Pencipta. Contohnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat kepala putusan yang berbunyi 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', yang semuanya ditulis dalam huruf besar.
Yang dipakai 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukan 'Ketuhanan Yang Mahasuci'. Kenapa? Izinkan saya sok pintar menjawabnya; karena tidak ada Illah lain selain Yang Mahasuci. Ketuhanan yang mahadua, mahatiga, mahasejuta, sejuta pulalah ketidaksuciannya, ketidakbenarannya, ketidakadilannya.
Bahasa klasiknya demi keadilan sekalipun langit runtuh. 'Langit runtuh' ialah metafora, terlalu abstrak untuk terjadi. Kata Immanuel Kant, lebih baik semua orang binasa daripada ketidakadilan tegak. Konon Kant juga bicara lebih tajam, demi keselamatan dunia ini biarlah para bajingan binasa.
Tidak boleh kebenaran dan keadilan binasa di MK. Tidak boleh, karena di MK landasan yang memperkuat harapan di masa depan sedang diuji dan dipercayakan.
Kita tidak ingin Bumi Pertiwi runtuh di kaki vetoisme. Kita ingin bangsa dan negara kuat tegak di kaki konstitusi.
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved