Babi Kuning

JUJUR saja saya baru tahu istilah 'Babi Kuning' dari Gubernur DKI Jakarta 'Ahok' Basuki Tjahaja Purnama. Seusai menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-70 RI di kawasan Monas itulah Ahok bicara ihwal 'Babi Kuning'. Setahu saya, hanya Ahok Gubernur Jakarta yang ringan bicara untuk hal yang agak 'berat' itu.

Mula-mula Ahok meminta pejabat Pemprov DKI tak korupsi. Ia tak mau mendengar lagi ada warga yang diperlakukan tak adil. Yang mudah mengurus perizinan karena dekat dengan 'orang dalam' atau karena banyak uang. Ia ingin birokrasinya bersih.

"Keadilan bagi semua pegawai negeri sipil (PNS). Siapa pun yang mampu diseleksi jujur, berarti dia bisa memimpin di DKI. Tidak ada lagi istilahnya 'Babi Kuning', dulu terkenal di sini kelompok Batak-Bima-Kuningan atau kelompok Betawi atau siapa pun, sudah tidak ada," tegas Ahok.

Saya tertawa ketika mendengar frasa 'Babi Kuning' meluncur dari mulut Ahok. Pertama, puas Ahok bicara terbuka hal yang selama ini tertutup. Kedua, karena istri saya orang Bima, meski bukan amtenar, saya ingin semacam 'unjuk gigi' di barisan Ahok dan menegaskan selamat tinggal cara lama.

Tentu saja, istri saya yang juga 'Ahokmania' amat setuju dengan Gubernur. Karena itu, ketika saya bercanda soal nepotisme orang Bima, ia setuju harus diakhiri. Ketika saya berniat menulis soal "Babi Kuning', ia sama sekali tak keberatan.

"Demi kebaikan Republik," katanya.

"Sebagai orang Bima--juga orang Batak dan Kuningan atau orang mana pun--mestinya berterima kasih diingatkan," kata istri saya, enteng. Demi kebaikan Republik!

Bahkan, ketika masa jaya 'Babi Kuning', ketika semua dokumen bisa dimainkan, seperti ada penyeragaman bulan kelahiran, umumnya tertulis Desember, bagi mereka yang masuk birokrasi 1970-an atau 1980-an. Supaya masa pensiunnya bisa untung beberapa bulan.

Menurut seorang PNS dari kelompok 'Babi Kuning', nepotisme itu sesungguhnya cara bertahan hidup di Ibu Kota yang keras.

Kini tentu tak usah mencari data berapa persentase 'Babi Kuning' di Pemprov DKI dibandingkan kelompok lain. Toh, era 'persekongkolan etnik' seperti itu sekurangnya di Pemprov DKI Jakarta sudah jadi masa silam.

Kedua, ihwal dominasi etnik di birokrasi karena semula ada petinggi yang menjadi penjamin saudara sepuak itu. Di negeri ini, membantu saudara sekampung dinilai bagian dari kebajikan bernilai tinggi. Akan menjadi 'gunjingan' jika ada yang punya kedudukan tinggi di institusi negeri, tetapi tak bisa membantu saudara sekaumnya.

Di institusi dan daerah berbeda, bisa jadi lain lagi kelompok dominannya. Di daerah bahkan, selain nepotis kekerabatan, ada rupiah. Yang membayar tertinggi itulah yang diterima sebagai calon amtenar. Itulah potret birokrasi kita.

Ahok berupaya keras membongkar praktik-praktik culas serupa itu di Pemprov Jakarta, yang dulu amat 'jorok'. Bahkan, untuk jabatan kepala SD saja sudah ditentukan tarifnya.

Bagi para amtenar yang lama menikmati zona nyaman, kebijakan Ahok memang membuat mereka lintang pukang. Namun, bagi yang berorientasi prestasi, mereka menikmati.

Selain emosi Ahok yang mudah meletup, ketegasannya menata birokrasi mestinya menjadi inspirasi bagi banyak institusi.

Selamat tinggal model rekrutmen calon amtenar serupa 'Babi Kuning'!