ADA ekspresi keprihatinan dari para mantan petinggi TNI atas kasus hukum yang menimpa para purnawirawan jenderal. Ada yang emosional, meski lebih banyak yang rasional.
Beberapa hari lalu Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, plus Komjen Polisi (Purn) Sofyan Jacob, ditetapkan sebagai tersangka makar. Selain makar, Kivlan yang mantan Kepala Staf Kostrad itu juga diduga terkait dengan kerusuhan 21-22 Mei. Adapun Soenarko yang mantan Danjen Kopassus terseret kasus penyelundupan senjata api.
Tuduhan tak main-main. Ancaman yang hukumannya pun lima tahun penjara atau lebih. Kivlan dan Soenarko ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Dasarnya, sesuai Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mereka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.
Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo tak percaya Soenarko terlibat makar. Ia menilai tuduhan makar itu keji. "Jangan hina kami para purnawirawan dengan makar. Kami punya apa?" kata Suryo dengan nada tinggi pada konferensi pers Advokat Senopati-08 di Jakarta, akhir Mei silam.
Ia pun membandingkan koleganya dengan para mantan jenderal yang ada di pemerintahan. Soenarko, kata Suryo, petempur hebat demi membela negara. Mayjen TNI (Pur) Zacky Anwar Makarim yang juga mantan Kepala Badan Intelijen ABRI mengungkapkan keprihatinan yang sama.
Presiden Joko Widodo pun perlu mengundang para purnawirawan TNI ke Istana Merdeka. Presiden meminta masukan pascakerusuhan 21-22 Mei dalam demonstrasi menolak hasil Pemilu 2019 versi KPU. Mereka memberikan masukan agar dalam menangani kasus hukum para jenderal purnawirawan, pemerintah mempertimbangkan faktor psikologis.
Adakah semangat pasukan (esprit de corps) yang tak hilang? Semangat bajik yang tak lekang dimakan waktu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berterus terang tak nyaman memproses hukum para purnawirawan terkait dengan dugaan makar. Namun, demi tegaknya hukum, kesamaan warga negara, proses hukum harus terus dilakukan. Hukum tak boleh pandang bulu.
Namun, jaminan tak akan mengintervensi proses hukum para mantan jenderal itu pun ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Terkait dengan proses hukum, TNI tidak ikut karena sudah masuk ranah sipil," kata Hadi. Ada kejujuran Kapolri sekaligus ketegasan Panglima TNI.
Respons berlebihan seperti ditunjukkan Johanes Suryo Prabowo justru bisa ditafsirkan bahwa para jenderal purnawirawan seperti malaikat. Mereka seolah tak mungkin berbuat salah. Ini juga bisa 'memprovokasi' para purnawirawan (bahkan juga tentara aktif) bahwa penegakan hukum itu menghina korps tentara.
Argumen bahwa mereka orang-orang yang pernah berjasa dalam menegakkan kedaultan Republik Indonesia pastilah betul pada masanya karena sumpah TNI memang menjaga kedaulatan negara. Jenjang demi jenjang pangkat yang mereka peroleh dengan seluruh fasilitasnya bukti penghargaan atas prestasi itu telah pula diberikan. Namun, siapa yang menjamin mereka selamanya akan menjadi patriot yang tegak lurus?
Justru menjadi ganjil jika hanya orang-orang sipil yang bisa dituduh makar, sementara mantan militer, meski ada cukup bukti, tak layak. Jika begini, rusaklah penegakan hukum.
Pilihan terbaik bagi kita semua, percaya pada proses hukum. Yang benar dan yang salah bisa dibuktikan di ruang sidang. Semangat bajik ‘esprit de corps’ mestinya pula tak membabi buta, tapi punya sandaran hukum. Mestinya membela mereka yang benar. Bukan yang cemar.
