Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ADA ekspresi keprihatinan dari para mantan petinggi TNI atas kasus hukum yang menimpa para purnawirawan jenderal. Ada yang emosional, meski lebih banyak yang rasional.
Beberapa hari lalu Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, plus Komjen Polisi (Purn) Sofyan Jacob, ditetapkan sebagai tersangka makar. Selain makar, Kivlan yang mantan Kepala Staf Kostrad itu juga diduga terkait dengan kerusuhan 21-22 Mei. Adapun Soenarko yang mantan Danjen Kopassus terseret kasus penyelundupan senjata api.
Tuduhan tak main-main. Ancaman yang hukumannya pun lima tahun penjara atau lebih. Kivlan dan Soenarko ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Dasarnya, sesuai Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mereka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.
Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Johanes Suryo Prabowo tak percaya Soenarko terlibat makar. Ia menilai tuduhan makar itu keji. "Jangan hina kami para purnawirawan dengan makar. Kami punya apa?" kata Suryo dengan nada tinggi pada konferensi pers Advokat Senopati-08 di Jakarta, akhir Mei silam.
Ia pun membandingkan koleganya dengan para mantan jenderal yang ada di pemerintahan. Soenarko, kata Suryo, petempur hebat demi membela negara. Mayjen TNI (Pur) Zacky Anwar Makarim yang juga mantan Kepala Badan Intelijen ABRI mengungkapkan keprihatinan yang sama.
Presiden Joko Widodo pun perlu mengundang para purnawirawan TNI ke Istana Merdeka. Presiden meminta masukan pascakerusuhan 21-22 Mei dalam demonstrasi menolak hasil Pemilu 2019 versi KPU. Mereka memberikan masukan agar dalam menangani kasus hukum para jenderal purnawirawan, pemerintah mempertimbangkan faktor psikologis.
Adakah semangat pasukan (esprit de corps) yang tak hilang? Semangat bajik yang tak lekang dimakan waktu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berterus terang tak nyaman memproses hukum para purnawirawan terkait dengan dugaan makar. Namun, demi tegaknya hukum, kesamaan warga negara, proses hukum harus terus dilakukan. Hukum tak boleh pandang bulu.
Namun, jaminan tak akan mengintervensi proses hukum para mantan jenderal itu pun ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Terkait dengan proses hukum, TNI tidak ikut karena sudah masuk ranah sipil," kata Hadi. Ada kejujuran Kapolri sekaligus ketegasan Panglima TNI.
Respons berlebihan seperti ditunjukkan Johanes Suryo Prabowo justru bisa ditafsirkan bahwa para jenderal purnawirawan seperti malaikat. Mereka seolah tak mungkin berbuat salah. Ini juga bisa 'memprovokasi' para purnawirawan (bahkan juga tentara aktif) bahwa penegakan hukum itu menghina korps tentara.
Argumen bahwa mereka orang-orang yang pernah berjasa dalam menegakkan kedaultan Republik Indonesia pastilah betul pada masanya karena sumpah TNI memang menjaga kedaulatan negara. Jenjang demi jenjang pangkat yang mereka peroleh dengan seluruh fasilitasnya bukti penghargaan atas prestasi itu telah pula diberikan. Namun, siapa yang menjamin mereka selamanya akan menjadi patriot yang tegak lurus?
Justru menjadi ganjil jika hanya orang-orang sipil yang bisa dituduh makar, sementara mantan militer, meski ada cukup bukti, tak layak. Jika begini, rusaklah penegakan hukum.
Pilihan terbaik bagi kita semua, percaya pada proses hukum. Yang benar dan yang salah bisa dibuktikan di ruang sidang. Semangat bajik ‘esprit de corps’ mestinya pula tak membabi buta, tapi punya sandaran hukum. Mestinya membela mereka yang benar. Bukan yang cemar.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
"TUGAS utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi.''
BERAPA jumlah orang miskin di Indonesia? Jawabnya, bergantung kepada siapa pertanyaan itu ditujukan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved