RAPBN 2016

PRESIDEN Joko Widodo telah menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 kepada DPR. Saya sempat menanyakan kepada Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, sosok ekonomi Indonesia seperti apa yang dibayangkan pemerintah dari besaran RAPBN 2016 yang diajukan itu.

Menkeu menjelaskan pemerintah menyadari kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan tugas sebagai katalisator pembangunan dengan memfokuskan pembiayaan pada sektor infrastruktur dan pangan. Pemerintah juga akan mendorong investasi pada sektor swasta, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Untuk itu, pemerintah menyediakan stimulus fiskal. Ada kredit usaha rakyat yang nilainya lebih dari Rp100 triliun. Dengan tingkat bunga maksimum 9%, UMKM diharapkan semakin bergairah untuk mengembangkan kegiatannya. Dengan ditambah dengan transfer dana desa sebesar Rp1 miliar per desa, kegiatan di tingkat masyarakat meningkat dan itulah yang diharapkan membuat masyarakat bisa memiliki pekerjaan serta berdaya beli.

Di tengah mulai terjadinya pemutusan hubungan kerja, tugas utama pemerintah membuka lapangan kerja baru. Masyarakat harus diberi kesempatan mengembangkan usaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak mungkin membuka lapangan kerja karena sudah menetapkan kebijakan zero growth untuk penerimaan PNS.

Kesadaran itu harus dibangun pada aparat birokrasi agar mereka tidak menghambat investasi. Sikap aparat birokrasi masih belum berubah. Prinsip mereka masih 'kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah'. Akibatnya, investasi baru untuk membuka lapangan pekerjaan belum bisa optimal.

Kita tidak memungkiri, animo investor menanamkan modal di Indonesia tergolong tinggi. Hanya, sering orang kecewa ketika hendak mengeksekusi. Selain persoalan kepastian hukum, yang membuat investor kecewa ialah rendahnya penghormatan kita kepada kontrak. Kita sering terlalu cepat menandatangani kontrak. Kita belum saksama memperhatikan hak dan kewajiban dalam kontrak dan baru menyesal ketika kontrak ditandatangani dan cara yang kita lakukan untuk memperbaiki kontrak dengan tidak menghormatinya.

Sikap 'licik' itu yang juga perlu kita perbaiki. Kalaupun mau memperbaiki hal yang merugikan kita, itu harus dilakukan secara terbuka. Dalam bisnis, kepercayaan merupakan yang paling utama.

Peningkatan kapasitas birokrat diperlukan agar rencana pembangunan bisa berjalan. Tahun ini misalnya, ada sekitar Rp270 triliun dana alokasi daerah yang tidak bisa termanfaatkan dan disimpan di sertifikat Bank Indonesia. Hal itu di antaranya disebabkan rendahnya kemampuan aparat di daerah menggunakan anggaran.

Tugas tahun depan makin berat karena pendampingan harus dilakukan juga kepada aparat di desa. Pemberdayaan desa tidak maksimal bila aparat desa tidak diarahkan dalam menggunakan anggaran. Rp1 miliar per desa bukan dana kecil. Belum tentu aparat desa pernah menangani uang sebanyak itu. Hanya dengan pelaksanaan efektif, RAPBN 2016 akan bisa memberi manfaat kepada pembangunan nasional.