Paralisis

HARI-HARI ini kita tak lagi kaget pada yang lancung dan durjana.  Emosi kita seperti datar, bahkan cenderung melandai, pada soal ini: korupsi.  Mungkin karena terus terjadi, dan yang muskil-muskil telah pula menguras emosi. Lalu, apa yang harus kita sikapi ketika korupsi melibatkan jejaring keluarga, terutama istri?

Kita lihat lagi fakta-fakta itu. Ketika seorang pejabat publik amat santun, profesor, cendekia-sujana, pernah ditahbiskan sebagai dosen-teladan, lalu dibui karena korupsi, bagaimana pejabat yang biasa-biasa saja? Jika seorang petinggi dari 'partai bersih', seorang ustaz, wakil rakyat, korupsi sapi, bagaimana politisi dari partai yang biasa-biasa saja?

Jika urusan 'sakral' seperti dana haji dikorupsi menteri dan dana kitab suci diembat masuk kantong pribadi, bagaimana urusan-urusan yang ' profan'? Jika Mahkamah Konstitusi menjerumuskan diri karena ketuanya berbisnis perkara, apa yang kita katakan pada 'yang lain'?  Jika para hakim yang berucap-janji sumpah jabatan agar serupa 'Dewi Keadilan' karenanya penuh pengawasan berlapis-lapis, lewat internal dan eksternal (Komisi Yudisial), tapi tetap berdagang hukum, apa yang harus kita katakan tentang Mahkamah Agung?

Jika beberapa hakim agung yang dianggap 'bermasalah' justru mendapat promosi, bagaimana kita merancang-bangun sebuah keteladanan total akan kejujuran-keadilan? Jika para pokrol, terlebih pokrol senior, yang wawasan hukumnya kaliber internasional, lalu menyuap hakim untuk memenangi perkara dan bukan dengan postulat-postulat hukum, apa namanya hubungan keduanya, kalau bukan main mata dan bersekutu dalam pengingkaran profesi?

Ini bukan Republik dengan 'kelas guardian', yang penuh orang-orang terbaik-terpilih-terlatih, seperti yang disarankan Plato. Itu muskil.  Ini 'Republik Demokrasi' yang bergemuruh tapi akalsehat mengurus publik masih jadi adendum, lampiran. Yang utama mengurus barter kepentingan-kekuasaan diri sendiri dan kelimunnya.

Bukankah fakta-fakta durjana (jahat) di atas membuktikan betapa di banyak strata pejabat negara mengalami kelumpuhan akal sehat mengurus publik, sebagai tugas utamanya? Inilah sebuah paralisis, kondisi kehilangan daya bergerak, yang amat serius. Alegori apa yang paling mewakili perasaan kita untuk menggambarkan keadaan ini selain paralisis (kelumpuhan) mengurus warga negara? Dan, publik mulai mengalami kelumpuhan kepedulian pula.

Korupsi memang kerap melibatkan banyak pihak. Namun, melibatkan para istri, memang jejaring baru dalam kejahatan ini. Sungguh amat mengerikan. Ia menggoyahkan benteng terpenting, yakni keluarga, ruang persemaian dan internalisasi nilai-nilai kebajikan utama bagi para tunas muda bertumbuh.

Persangkaan suap dan korupsi mengarah kepada Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti; Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan sang istri, Suzanna Budi Antoni; Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyito Herton; Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah Ade Swara; anggota DPR Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni; Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan istrinya, Ratu Rita, meski Rita belum terbukti bersalah.

Agaknya benar kata pepatah Italia ini, "Bila akal sehat tertidur, para monsterlah yang menguasai malam." Mungkin saja korupsi dengan jejaring keluarga akan kian menggurita. Namun, dalam 'tidur panjang' dan 'para monster terus menguasai malam', kita tak hanya lumpuh. Bisa jadi, mungkin mati suri, 'pengantar perjalanan' sebelum benar-benar menemui ajal.