Halal

SEBAGAI negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sewajarnyalah negara hadir melindungi kehidupan warganya. Negara harus melindungi rakyatnya dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip menjalankan agama. Semangat Undang-Undang Halal yang dihasilkan DPR periode 2009-2014 seharusnya melindungi rakyat.

Apabila sekarang muncul banyak pertanyaan berkaitan dengan rencana penerapan UU Halal, penyebabnya ialah UU itu tidak bersifat melindungi. UU Halal cenderung membebani rakyat dan membuat masyarakat bingung. Batasan definisi produk yang harus besertifikat halal, misalnya, terlalu luas.

Pada Pasal 1 dikatakan, 'Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat'. Perlindungan terhadap warga seperti direduksi menjadi sertifikasi.

Untuk mengeluarkan sertifikasi, pemerintah akan membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal. Semua perusahaan yang ingin mendapat sertifikat halal harus membayar Rp2,5 juta per produk yang dihasilkan dan harus diperbarui tiap dua tahun. Karena ada biaya yang dipungut, mulai muncul berbagai pandangan tentang siapa yang paling berhak menjadi badan penyelenggara.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menganggap paling layak karena selama ini merekalah yang menguji produk yang mengajukan sertifikasi halal. Kementerian Agama berpandangan lembaga sertifikasi harus di bawah pemerintah. Penyertifikasian produk juga masih menjadi pembahasan. Struktur usaha di Indonesia sekitar 98% ialah usaha mikro, kecil, dan menengah.

Badan sertifikasi akan kerepotan melakukan pengujian. Untuk 2% usaha besar sudah sekitar 95% memiliki sertifikat halal. Bagi perusahaan besar, mengajukan sertifikasi halal bukan persoalan. Namun, bagi yang 98%, permohonan sertifikasi halal menambah beban biaya. Di negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia, pengajuan sertifikasi halal gratis.

Negaralah yang membayar biaya pengujian halal karena itu bagian tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.
Pemikiran itulah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Pembuatan UU Halal jangan dijadikan ajang kesempatan bisnis. Perlindungan kepada warga harus memperhatikan kelangsungan industri dan dunia usaha.

Dengan jumlah penduduk dunia yang lebih 2 miliar ialah muslim, produk halal merupakan bisnis luar biasa. Banyak negara berupaya memperkuat dunia usaha di negaranya, baik untuk tujuan ekspor maupun melindungi pasar dalam negeri. Sertifikasi halal dijadikan sebagai entry barrier.

Malaysia merupakan negara terdepan dalam hampir semua produk halal. Kita pun seharusnya seperti itu. Jangan justru terbalik membuat dunia usaha tidak kompetitif dan akhirnya kalah dalam persaingan global. Kita harus sadar, Indonesia pasar yang besar, termasuk produk halal. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus jadi pemain utama dalam perdagangan produk halal. Untuk itu dibutuhkan cara pandang yang lebih luas dan terbuka. Bukan sekadar berpikir membuat UU Halal, melainkan memikirkan juga aplikasinya agar tidak menjadi bumerang.