Quo Vadis Muhammadiyah?

KETIKA menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, guru kemuhammadiyahan tak bosan menanamkan rasa bangga pada kami, murid-muridnya. Bangga sebagai siswa yang bernaung di bawah persyarikatan yang didirikan ’Sang Pencerah’ KH Ahmad Dahlan. Mereka meminta kami harus lebih unggul daripada siswa sekolah-sekolah lain. Alasannya Muhammadiyah memang terdepan di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan amal usaha.

’Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah.’ Inilah etika atau nilai dasar keikhlasan Muhammadiyah dari KH Ahmad Dahlan yang kerap diperdengarkan para guru kepada kami.

Maksudnya jangan menjadikan Muhammadiyah untuk memperkaya diri, tapi perkayalah organisasi ini. Betul kata ahli Muhammadiyah asal Jepang Mitsuo Nakamura, agaknya di dunia belum ada organisasi Islam modern yang bisa menandingi amal usaha Muhammadiyah.

Namun, jika dikaitkan dengan kondisi kini, misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, para pendidik di lingkungan Muhammadiyah mestinya dibayar layak supaya mereka bisa fokus mengembangkan mutu pendidikan; bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Keihklasan tak boleh diartikan di luar konteksnya. Tak hanya pendidik harus dibayar layak, tapi juga tenaga-tenaga profesional yang lain.

Di awal 1990-an dalam sebuah wawancara, tokoh muslim yang sangat nasionalis, Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, mengatakan Bung Karno dulu banyak belajar dari KH Ahamd Dahlan karena rasionalitas, modernitas, dan amal usahanya yang dipompakan dalam Muhammadiyah. Mendiang Dahlan Ranuwihardjo, ’Bapak HMI’ itu, yang lahir dari keluarga Muhammadiyah, ialah seorang pengagum Bung Karno.

Sebagai anggota Muhammadiyah, kata Dahlan, Bung Karno bahkan berwasiat jika ia meninggal, kerandanya ditutup panji-panji Muhammadiyah. Beberapa tahun kemudian saya membaca keinginan ’si Bung’ itu dalam buku yang ditulis wartawan Amerika Serikat, Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Dalam masa pembuangan di Bengkulu, ia aktif di Muhammadiyah dan kemudian menikah dengan Fatmawati, putri tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Di sekolah, saya tak pernah mendengar Bung Karno seorang Muhammadiyah. Di masa Orde Baru, sang proklamator ini seperti dijauhkan dari segala peran.

Tak hanya Bung Karno, Soeharto juga mengaku bersekolah dasar Muhammadiyah. Ia katakan hal itu ketika membuka Muktamar Muhammadiyah Ke-41 (1985) di Surakarta. Ia mengulangi lagi pernyataannya saat membuka Muktamar Ke-42 (1990) di Yogyakarta dan Muktamar Ke-43 (1995) di Banda Aceh. Ia mengungkapkan dirinya bibit Muhammadiyah yang ditanamkan untuk bangsa Indonesia.

Tokoh Muhammadiyah Lukman Harun pun mengusulkan sang jenderal itu sebagai presiden seumur hidup. Meskipun demikian, relasi Soeharto-Muhammadiyah tak selalu dalam nada harmoni. Ketika Amien Rais menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah, misalnya, ia mengusulkan agar Tanwir 1993 membahas suksesi kepemimpinan (bukan Soeharto lagi). Keinginan itu tak disetujui para tokoh yang lebih senior.

Pada satu abad Muhamamadiyah ahli Mitsuo Nakamura, selain memuji kehebatan amal usaha Muhammadiyah, mengkritik tajam persyarikatan ini. Peran Muhammadiyah pada beberapa dekade belakangan ini seperti agak memudar. Di tubuh organisasi itu terjadi konflik di antara tiga kubu: kelompok Salafi yang cenderung skriptualis dan konservatif, kelompok moderat yang memadukan puritanisme dan modernisme, serta kelompok liberal yang menganggap Muhammadiyah terlalu kaku dan menghargai keimanan individu (Kompas, 23 November 2012).

Saya juga sepakat dengan Nakamura, di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga kalah bersaing dengan sekolah internasional dan sekolah Islam terpadu. Dengan NU yang dulu diasosiasikan kaum sarungan dan kolot, dalam beberapa hal justru berada di depan. Dalam mengawal ideologi kebangsaan Pancasila, Muhammadiyah juga terlihat gamang. Padahal, beberapa tokoh Muhammadiyah terlibat nyata melahirkan ideologi kebangsaan itu.

Dengan berbagai kritik itu, pada Muktamar Ke-47 di Makassar (2015), Muhammadiyah pun meneguhkan lagi sikap mereka dengan keputusan penting, yakni konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wal-syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian). Muhammadiyah berpandangan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa.

Para tokoh Muhammadiyah seperti Kahar Muzakkir, Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo tak sedikit perannya untuk Indonesia. Ki Bagus, terutama, merupakan kunci terakhir lahirnya kesepakatan rumusan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengganti tujuh kata ’dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ yang ditolak yang nonmuslim. Ia menegaskan Ketuhanan yang Maha Esa bermakna tauhid (tauhidullah) bagi umat Islam.

Muhammadiyah berprinsip, darul ahdi (negara kesepakatan), juga bermakna darussalam (negara kedamaian), antara muslim dan umat nonmuslim, dan jaminan bagi tegaknya keyakinan tauhidullah dan pengamalan ajaran Islam bagi pemeluknya. Negara kesaksian dan pembuktian bahwa umat Islam harus berperan aktif memberi makna dalam praktik kebangsaan. Muhammadiyah tahu betul takaran tepat bagaimana mempraktikkan keislaman dan kebangsaan. Keduanya tak ’berantonim’.

Jadi, pertanyaan quo vadis Muhammadiyah? Ke mana pun ia melangkah, sesungguhnya Muhammadiyah terikat secara historis dengan kesepakatan negara-bangsa ini. Ia tak bisa dilepaskan. Saya bersepakat dengan penegasan Ketua Umum PP Muhammadiyah (2000-2005) Ahmad Syafii Maarif, ’Sebuah Muhammadiyah yang tak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya’.
Dirgahayu, Muhammadiyah.