Tentang Data dan Pelintirannya

DATA menjadi pembicaraan yang silang selimpat belakangan ini sehingga timbul pertanyaan 'siapa' yang benar.

Saat mempertanyakan 'siapa' yang benar dan bukan data 'mana' yang benar, hal itu memperlihatkan betapa seriusnya persoalan kebenaran data kepublikan. Serius karena data yang benar kiranya menunjukkan realitas, yaitu 'apa adanya' di alam nyata. Padahal, yang disuarakan dengan kencang data hasil pelintiran.

Data diterima sebagai benar. Ketidakbenaran data merupakan kebohongan yang sangat mencelakakan karena data menjadi basis dalam pengambilan keputusan.

Di dalam dirinya sendiri sesungguhnya data tidak mengandung informasi apa pun. Dia baru bermakna di dalam konteks dan tentu interpretasi.

Ambil contoh survei yang menghasilkan temuan 19,4% pegawai negeri di Indonesia tidak setuju dengan Pancasila. Data itu diungkapkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mayjen (Purn) Soedarmo. Ketidaksetujuan terhadap Pancasila itu menyebabkan menurunnya ketahanan nasional.

Apa yang Anda bayangkan akibat data itu? Buat saya, saban bertemu lima orang pegawai negeri di mana pun, kiranya bolehlah saya berfantasi seorang di antara mereka tidak setuju dengan Pancasila.

Apakah kenyataannya seperti itu? Tentu ada yang percaya akan temuan itu. Sudah pasti ada juga yang tidak percaya, bahkan mungkin menilainya sebagai 'rekaan'.

Di dalam dirinya data bebas nilai. Sang 'nilai', yakni pemaknaannya bergantung kepada sudut pandang dan perspektif yang membacanya. Padahal, orang suka mencintai dirinya sendiri, narsis, sehingga membaca data dengan sudut pandang yang paling menarik menurut dirinya.

Sesungguhnya saya dapat membaca data pegawai negeri itu dari sisi sebaliknya, yaitu empat dari lima (80,6%) pegawai negeri Indonesia setuju Pancasila. Sebuah jumlah yang besar, mayoritas, karena itu saya percaya ketahanan nasional tinggi.

Pertanyaannya, kenapa saya memilih mengedepankan yang 19,4% yang tidak setuju Pancasila? Apa perlunya? Apa pentingnya?

Pertama yang mesti dijawab validitas data. Saya kira dalam hal ini 'the illusion of validity' mungkin berlaku. Seandainya pun valid, orang boleh bertanya mau diapakan data itu?

Data publik merupakan 'teks' yang terbuka. Bagaimana saya atau Anda membacanya, kiranya kebebasan yang dihormati. Akan tetapi, saya termasuk yang tidak setuju jika berdasarkan temuan 19,4% pegawai negeri tidak setuju Pancasila, pemerintah lalu menghidupkan kembali penataran Pancasila kepada seluruh pegawai negeri. Kenapa?

Penataran itu pada akhirnya merupakan proyek. Jangan jadikan Pancasila sebagai proyek. Tujuannya tidak tercapai, anggarannya bakal menjadi bancakan korupsi.

Rasanya perlu diulang untuk menggarisbawahi bahwa data seyogianya bebas nilai di dalam dirinya. Dalam konteks pemilihan presiden khususnya, data bisa dicemarkan dengan pelintiran sehingga bukan cermin kenyataan.

Data kepublikan mesti 'dicereweti' agar atas data itu kebijakan kepublikan terbaik dapat dibuat. Tentu penting pula kejernihan melihat data calon presiden sehingga kita mendapat pemimpin yang terbaik.