Tentang Bendera

SELEMBAR bendera dibakar dan orang ramai ikut ‘terbakar’. Yang membela dan yang mencela sama ramainya; yang marah dan yang istikamah sama-sama berargumen membela ad-diin. Iman tak pantang didiskusikan, tetapi sebuah dogma perlu di­bincangkan dengan kecermatan dan kearifan.

Untunglah hari-hari perdebatan tentang bendera itu tak memanjang, tak kian menegang. Dialog lintas pihak lekas dihelat. Mereka bermufakat mencari solusi. Pihak pembakar dan pembawa bendera mengakui itu bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Dalam konteks hukum juga itu bendera HTI, organisasi terlarang di negeri ini, terlarang di beberapa negara Timur Tengah.

Namun, mereka juga mengakui itu tulisan kalimat tauhid, tentang keesaan Allah SWT, yang mestinya tak dibakar sebab tauhid menyangkut iman dan ia membuat banyak umat tak nyaman. Mereka juga bersepakat bahwa benda yang dalam bahasa Sanskerta disebut duaja itu, rawan dimanfaatkan (ditunggangi) mereka yang suka ‘menyelam di air keruh’.

Dialog itu seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, penuh kesadaran mencari kebenaran dengan semangat tabayun. Mereka bahagia karena terjadi kesepakatan bahwa dalam kasus pembakaran bendera ada kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman sederhana saja solusinya, diluruskan dengan ‘kebenarpahaman’.

Menurut Calon Wakil Presiden KH Maruf Amin, HTI di Indonesia bukan ditolak, melainkan tertolak. Alasannya, sederhana, karena organisasi itu menyalahi kesepakatan (mukhalafatul mistsaq). Sementara itu, Indonesia ialah negara kesepakatan (darul mitsaq). Kesepakatan Indonesia adalah Pancasila yang merupakan titik temu aneka perbedaan (kalimatun sawa).   HTI tak bersepakat tentang  Pancasila!

Dialog itu sebuah peneguh­an ukhuwah (persaudaraan). Penting kita selalu mengingat pesan ulama KH Ahmad Shiddiq, tentang ‘Trilogi Ukhuwah’; yakni ukhuwah islamiah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah basyariyah/insaniah (persaudaraan umat manusia). Bukankah semangat ini pula termaktub dalam pembukaan konstitusi kita?

Dengan tiga semangat persaudaraan itulah semestinya bangsa ini lekas bisa mencari solusi setiap kita berselisih paham. Mekanisme sosial, personal, dan kultural kita otomatis bekerja, dan tak ada jalan buntu mestinya. Sayangnya, selama ini kita dibutakan oleh semangat kelompok  pemilihan presiden dan alpa pada ‘nukleus’ ukhuwah. Seluruh kebesaran  akan kearifan kita jadi melesap.

Tulisan kalimat tauhid pula yang tertempel di tembok kediaman Muhammad Rizieq Shihab (MRS) di Arab Saudi, negeri yang ia tinggali setahun terakhir itu karena dugaan pelanggaran hukum di dalam negeri. Pemimpin FPI itu sempat diperiksa polisi dan ditahan satu malam.
MRS pula ketika dalam keriuhan pembakaran bendera dari Arab Saudi dikabarkan memberi imbauan umat Islam di Indonesia agar memasang/mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid itu di rumah, pesantren, dan media sosial. Imbauan yang tak bijak.

Justru di Arab Saudi, negeri yang menerapkan hukum Islam, bendera serupa itu dilarang. Bisa dipahami, ia telah menjadi simbol organisasi terlarang, yang tentu dari kacamata negara punya potensi ancaman.  Sebuah kalimat tauhid, sebaiknya memang tak dipasang di sembarang tempat yang punya potensi tak dimuliakan.

Tabayun (mencari kejelasan) telah dilakukan, keributan tentang bendera mestinya mereda. Mestinya jalan dialog dengan semangat ukhuwah, aneka persoalan lain termasuk soal ‘wajah Boyolali’ bisa disudahi. Jika  aneka persoalan besar dan mendasar mampu disepakati oleh para pendiri bangsa di masa silam, kini kita mestinya kian mengukuhkannya.

Bangsa-bangsa lain berupaya menjawab tantangan di depan mata yang nyata, yakni big data (dengan analisis algoritmanya) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Bersiaplah mobil berpenumpang tanpa pengemudi. Uber, misalnya, akan memulai proyek ini.

Sementara itu, di tengah pertengkaran aneka persoalan, kita mendapati fakta nalar bermatematika siswa (SD hingga SLTA), berada di tahap gawat darurat. Bagaimana kita menatap dunia jika begini adanya?