Implementasi Rekomendasi

INI kutipan yang membuat saya tertawa berderai. "Orang yang mencibirkan bahasa Indonesia harusnya cepat mati." Itu tulisan Ahmad Djarot, penyiar RRI Jakarta, dimuat dalam buku Anton M Moeliono dengan Bahasa Membangun Bangsa (2011). Tulisan Ahmad berisi sejumlah kalimat yang setiap kalimatnya diawali secara berurutan dari huruf yang membentuk nama Anton Moeliono. Huruf 'O' pada kata pertama kutipan di atas, ialah huruf 'O' terakhir dari beberapa 'O' yang ada pada nama Anton Moeliono.

Ternyata ada juga yang membela bahasa Indonesia dengan 'harga mati'. Baru kali ini pula ada pembela bahasa Indonesia yang 'militan'. Sejak 1990-an pencibiran dan peminggiran bahasa Indonesia sudah terasa, dan mendiang Anton Moeliono berkali-kali menyeru agar bahasa persatuan dihormati jika bangsa ini tak ingin celaka karena kehilangan alat perekat.

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI (28-31/10) di Jakarta ramai pula menyoal peminggiran bahasa Indonesia yang kian tak terkendali itu. Pembicara dari Australia, George Quinn, dari Australian National University, mengungkapkan pada 1990-an di Negara Bagian Victoria saja ada 60 ribu orang yang belajar bahasa Indonesia. Sejak 20 tahun terakhir minat itu menurun drastis. Alasannya, karena Indonesia sendiri tengah 'keranjingan' bahasa Inggris. Australia hanya salah satu dari 45 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia.

Namun, meski ada beberapa persoalan, KBI XI merekomendasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pada 2045. Itulah salah satu dari 22 butir rekomendasi KBI XI sebab pada tahun itu Indonesia akan  menikmati bonus demografi. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi, baik di dalam maupun di luar negeri, pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Butuh para diplomat yang paham kebudayaan Indonesia.

Rumusan lain yang terkait, pemerintah harus menertibkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah. Pemerintah juga harus memperluas penerapan uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) di berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga harus meningkatkan pemasyarakatan kamus bidang ilmu dan teknologi.

Yang tak kalah penting, pemerintah daerah harus komit dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik dengan dilibatkan lembaga pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik. Harusnya pula salah satu materi debat capres/cawapres dan calon kepala daerah ialah soal bahasa Indonesia. Badan Bahasa perlu kerja sama dengan KPU.

Rumusan lain, pemerintah bersama organisasi profesi harus meningkatkan profesionalisme pengajar BIPA (bahasa Indonesia untuk penutur asing)  melalui pembukaan program pendidikan profesi guru BIPA, program studi S-2 BIPA, dan pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP) pengajar BIPA. Ada kritik dari guru besar Kanda University of International Studies, Jepang, Kyoko Funada, pengajar BIPA di luar negeri terkesan kurang profesional.

Seorang mantan mahasiswa prodi bahasa sebuah universitas mengungkapkan, ketika kuliah dosennya ada yang menyarankan mengambil pilihan BIPA supaya nanti mudah jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jadi, iming-iming jalan-jalan ke luar negeri itulah yang menyesatkan karena orientasinya mau jalan-jalan ke luar negeri melupakan profesionalisme. Inilah jika luar negeri diperlakukan sebagai kemewahan.

Bangsa ini harus disadarkan bahwa globalisasi bukanlah penginggrisan secara membabi buta.

Negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok tetap menjaga bahasa mereka. Bahkan, Jepang tak perlu berjibun regulasi untuk setia dan menjaga bahasanya karena merupakan tanggung jawab warga negara menjaga identitas bangsanya. "Bagi bangsa Jepang,  bahasa Inggris kami pakai hanya sebagai alat. Orang-orang tertentu saja memang yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya yang belajar bahasa Inggris. Tidak semua orang," kata Kyoko Funada ketika berkunjung ke Media Group.

Untuk mewujudkan rekomendasi itu, pemerintah harus tegas menertibkan nama-nama asing di ruang publik seperti yang dilakukan Wardiman Djojonegoro (Mendikbud 1993-1998). Para pejabat publik, yang kerap bicara persatuan tetapi kerap tak menjunjung tinggi bahasa Indonesia, harus juga ditertibkan. Para pelaku bisnis yang seenaknya memberi nama asing mestinya tak diberi izin. Bisa juga dikenai pajak tinggi.

Bagus juga pemerintah menggelar simposium atau seminar tentang bahasa Indonesia dengan para pembicara kalangan pers, pejabat publik, tokoh agama, para pengusaha, pengacara, seniman, pemain film, atau siapa saja yang punya pengaruh di masyarakat. Badan Bahasa/Kemendikbud bisa bekerja sama dengan lembaga profesi yang menaungi mereka. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan 'menyadarkan' mereka sebagai aset persatuan bangsa yang amat berharga.

"Keberanian adalah keberanian di bawah tekanan," kata pujangga Amerika, Ernest Hemingway. Saya kira memang sejumlah langkah perlu keberanian untuk mewujudkan rekomendasi KBI XI ini. Keberanian di bawah tekanan yang mulia untuk bangsa, kenapa tidak?