Susahnya Menjayakan Bahasa Indonesia

"POLA komunikasi para pemimpin seperti apa di masa prakemerdekaan, khususnya tahun-tahun menjelang Sumpah Pemuda, sehingga bisa mempunyai kesepakatan besar, terutama menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan?"

Itu pertanyaan sastrawan Ahmad Tohari kepada saya di hari pertama Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI (28-31 Oktober) di Jakarta. Ia melanjutkan jika saja Bahasa Jawa tak bertingkat-tingkat, bisa jadi para tokoh muda waktu itu memilih bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Terlebih lagi penuturnya paling banyak.

"Anda setuju jika tingkatan-tingkatan bahasa Jawa dihapuskan saja? Tidak usah ada kromo, apalagi kromo inggil. Semua pakai bahasa ngoko saja agar tak ada 'kasta'. Agar mereka tak berjarak." Ia menambahkan, bahasa Jawa Banyumasan bisa menjadi contoh karena lebih egaliter jika dibandingkan dengan bahasa Jawa 'yang disebut standar' itu. Atas pertanyaan itu, saya ragu menjawabnya.

Tentang kesepakatan besar para tokoh muda dulu, jawabannya karena mereka hanya punya satu mimpi bersama: Indonesia bersatu dan merdeka. Mereka berorganisasi, rajin membaca, menulis, dan berdiskusi. Yang mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan jutru tokoh dari ningrat Jawa, Soewardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Ia pertama kali  mengusulkan pada Kongres Guru di Den Haag, Belanda, 12 tahun sebelum Sumpah Pemuda.

Yudi Latif menyebut para tokoh di masa lalu serupa itu sebagai genius Nusantara, termasuk para penggali dan perumus Pancasila. Mereka seperti bisa menubuat tentang Indonesia masa depan. Fakta-fakta itulah yang mematahkan anggapan Indonesia sekadar kelanjutan administrasi bekas jajahan Belanda. Justru Sumpah Pemuda menunjukkan bangsa ini lebih dahulu ada sebelum negara terbentuk.

Jusuf Kalla ketika membuka KBI XI di Istana Wakil Presiden, kemarin, menjelaskan baru pada Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (1938) dijelaskan Ki Hadjar bahwa yang disebut bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu Riau. Secara berseloroh ia tak soal bahasa Bugis--bahasa daerah/ibu Jusuf Kalla--tak dipilih, tapi Raja Ali Haji tokoh penting bahasa Melayu Riau masih keturunan Bugis.

Ia pun menegaskan kita harus bersyukur karena Indonesia hanya mempunyai satu bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Tidak seperti India yang mempunyai lebih dari 20 bahasa nasional dan Singapura dengan tiga bahasa nasional. Penutur bahasa Indonesia juga termasuk enam besar di dunia.

Kalla tak menutup mata kini bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari kalangan menengah atas yang lebih menganggap bahasa Inggris lebih bergengsi. Ia menyesalkan sekolah-sekolah yang memakai pengantar bahasa Inggris. Ia pun menjelaskan sebuah realitas, selain bahasa Indonesia terdesak oleh bahasa Inggris, bahasa daerah yang berjumlah 668 juga terdesak oleh bahasa Indonesia.

Sejumlah pemakalah mengungkapkan betapa ruang publik kita kian disesaki bahasa asing, terutama untuk kepentingan dagang. Selain itu, dunia media sosial, seperti diungkap I Ketut Darma Laksana dari Universitas Udayana, dikotori ujaran kebencian, informasi bohong, bahkan fitnah, yang dilakukan para elite politik, hanya untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2019. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pun jadi rusak. Itu sebabnya KBI X mengusung tema Menjayakan bahasa Indonesia. Kongres menghadirkan 27 pemakalah utama dan diikuti 1.000 lebih peserta, termasuk dari perwakilan 26 negara.

Kalla mendorong agar bahasa Indonesia secara terus-menerus melakukan modernisasi demi kemajuan peradaban. Ia pun minta Badan Bahasa agar cepat membuat padanan dalam bahasa Indonesia jika ada istilah baru muncul, misalnya dalam teknologi.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan keberadaan bahasa Indonesia yang telah berusia 90 tahun sebagai bahasa persatuan harus terus-menerus diperkuat dan bahasa Indonesia dihidupkan di ruang publik. Bahasa Indonesia aset besar negeri ini dalam menjaga persatuan. Namun, bahasa daerah tetap dilestarikan karena bentuk penghormatan pada keragaman. Sementara itu, bahasa asing wajib dikuasai untuk bersaing akrab di dunia global. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun mengusung moto 'Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing'.

Tak ada alasan bahasa Indonesia tidak jaya. Terlebih payung hukum dan regulasinya makin kuat. Selain jelas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 36 ayat (1), 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia', juga ada UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara Lainnya; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan Permendikbud No 70  Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Bahkan, kini tengah disiapkan peraturan presiden tentang penggunaan bahasa negara.

Apa artinya begitu banyak undang-undang dan aturan jika tak dipatuhi dan para pelanggar tak diberi sanksi?