Waspadai Hoaks Made in Rusia

KABAR bohong atau hoaks membuka kenyataan mengagetkan. Ternyata tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemampuan membedakan kabar bohong dengan berita yang benar.

Jangan heran bila seorang yang bergelar doktor atau menyandang titel profesor bisa teperdaya kabar bohong. Pesan singkat dan padat ialah jangan anggap enteng kabar bohong. Itulah pesan penting yang kiranya dapat dipetik dari kasus Ratna Sarumpaet dan hasil survei terhadap pengguna media sosial di Singapura.

Empat dari lima warga Singapura mengatakan mereka yakin dapat membedakan mana kabar bohong dan mana berita yang benar. Ternyata tidak seindah kata mereka.

Sebuah survei berisi tes menghasilkan kenyataan buruk, yaitu 90% warga Singapura ternyata salah mengidentifikasikan sedikitnya satu dari lima headlines bohong sebagai nyata atau benar.

Survei online itu dilakukan Ipsos, agen riset pasar independen global, pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2018. Survei melibatkan 750 responden warga Singapura berumur 15-65 tahun. Hasilnya diumumkan pada 27 September 2018.

Sebanyak 79% warga Singapura yakin mereka mampu mengidentifikasi kabar bohong. Survei menunjukkan orang muda Singapura dan lulusan universitas lebih percaya diri berkemampuan membedakan mana kabar bohong dan mana berita yang benar. Hasil tes tidak demikian.

Kepada mereka dipaparkan 10 headlines dari saluran digital. Mereka lalu diminta menentukan manakah yang kabar bohong. Hanya 45% yang dengan benar mengidentifikasi dua atau lebih headlines bohong. Padahal, 5 dari 10 headlines itu bohong.

Survei itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara keyakinan diri dengan kenyataan. Merasa diri berkemampuan mengidentifikasi kabar bohong, setelah dites ternyata gagal membedakan mana kabar bohong dan mana berita yang benar, yang faktual.

Parlemen Singapura menyadari benar bahaya kabar bohong. Mereka membentuk sebuah komite antikabar bohong yang berisi 10 anggota. Selama delapan hari pada Maret 2018, komite itu melakukan dengar pendapat dengan 65 orang yang mewakili individu dan organisasi.

Pada 19 September 2018, komite menyampaikan laporan setebal 176 halaman, berisi 22 rekomendasi kepada parlemen yang antara lain merekomendasikan pembuatan undang-undang, merekomendasikan pendidikan bagi publik agar melek kabar bohong, serta mendesak perusahaan teknologi untuk proaktif mengatasi kabar bohong di platform mereka.

Dalam laporan itu juga dibeberkan hasil dengar pendapat dengan periset-periset disinformasi mengenai kabar bohong yang disebarluaskan Rusia yang berdampak serius bagi AS, Ukraina, dan Republik Ceko. Hemat saya, menghadapi Pilpres 2019, kita pun penting dan perlu menangkal dan membunuh kabar bohong yang dapat diciptakan Rusia.

Koran Inggris The Times Sabtu (6/10) menganalisis lebih dari tiga juta tweets dan media sosial lainnya, dan terungkaplah bagaimana Kremlin memapar remaja Inggris dengan kampanye disinformasi. Moskow menggunakan akun yang dikelola orang Rusia yang berperan sebagai penggemar Harry Potter serta menggunakan image selebritas seperti artis Emma Watson yang terhubungkan dengan kumpulan masif orang-orang muda di jejaring sosial.

Sebagai gambaran, pada Februari 2018, buku serial Harry Potter yang asli Inggris itu telah diterjemahkan dalam 80 bahasa dan terjual 500 juta kopi di seluruh dunia. Tidak tercatat entah berapa juta penonton film seri Harry Potter secara global.

Adapun artis Inggris Emma Watson, 28, telah berperan dalam film seri Harry Potter sejak berusia sembilan tahun. Akun Twitter-nya punya 28,7 juta pengikut, Facebook 33,9 juta pengikut, dan Instagram 47,8 juta pengikut. Terbayanglah dampaknya bila kabar bohong buatan Rusia itu menyusup melalui media sosial sang selebritas.

Karena itu, kiranya sangat perlu berkaitan Pilpres 2019 mereka yang  punya pengikut jutaan di media sosial untuk segera dibekali pengetahuan perihal kabar bohong made in Rusia yang dapat menyusup masuk ke media sosial mereka.

Jangan anggap enteng hoaks, karena profesor, doktor, dan jenderal sekalipun bisa dibohongi kabar bohong, dan sebaliknya malah tidak percaya berita yang benar, yang faktual yang telah dikerjakan pemerintah.