Mengendalikan Inflasi

PEMERINTAH menjaga mati-matian agar harga beras tidak terus naik. Mengapa? Karena pemerintah sadar beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Pengaruh harga beras langsung dan nyata terhadap inflasi. Begitu inflasi tidak terkendali maka yang terkena adalah kehidupan masyarakat.

Pengusaha Theodore Permadi Rachmat berpandangan, inflasi jauh lebih menakutkan daripada nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah tertekan, yang terkena hanyalah mereka yang berkaitan dengan impor. Tetapi ketika ketika inflasi membumbung tinggi, yang terpengaruh adalah daya beli seluruh lapisan masyarakat.

Sejak 2015 kita mampu menjaga tingkat inflasi di bawah 4%. Inilah salah satu yang membuat gejolak nilai tukar rupiah tidak terlalu mengimbas kepada kehidupan masyarakat. Berbeda dengan 1998 di saat inflasi meningkat sampai 77% dan kita tahu lebih lanjut kerusuhan sosial kemudian merebak dan Presiden Soeharto harus meletakkan jabatannya.

Tentu dalam upaya menjaga harga beras dan inflasi agar tetap terkendali, yang harus diutamakan adalah produksi dalam negeri. Kita harus jadikan petani sebagai kekuatan untuk menopang ketahanan pangan. Kita harus merumuskan kebijakan yang bisa mendorong petani semakin meningkatkan produktivitasnya.

Namun kita juga harus paham siapa petani kita itu. Petani Indonesia sekarang ini umumnya adalah buruh tani. Mereka hanya bekerja di sawah tetapi tidak mempunyai lahan sendiri. Kalaupun memiliki lahan, umumnya luasannya kecil rata-rata hanya 0,25 hektare.

Dengan profil petani seperti itu memang sulit untuk mengharapkan mereka menerapkan teknologi. Pertanian tanaman pangan kita tidak secanggih petani Israel, misalnya, yang sudah menerapkan bioteknologi. Itulah yang menyebabkan produktivitas pertanian kita rendah.

Satu yang menguntungkan kita, cuaca di Indonesia lebih bersahabat jika dibandingkan dengan mereka yang hidup di empat musim. Sementara mereka satu tahun hanya bisa sekali tanam, kita bisa melakukannya dua sampai tiga kali. Jumlah penanaman yang lebih banyak inilah yang menutupi rendahnya produktivitas para petani kita.

Namun seperti berulang kali disampaikan, kita tidak pandai untuk menjaga lahan pertanian yang ada. Setiap tahun terutama di Pulau Jawa ribuan hektare sawah beralih fungsi. Itulah yang membuat produksi beras kita hanya meningkat di atas kertas, tetapi kenyataannya ketersediaan beras di bawah kebutuhan.

Untuk mengamankan ketahanan pangan, Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan rapat koordinasi. Semua menteri dan pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan beras dan pangan diminta untuk menaruh semua data di atas meja. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng melihat lemahnya koordinasi pemerintahan sekarang ini. Mereka tidak bekerja di dalam sebuah tim yang solid dengan visi yang sama. Tidak usah heran ketika diundang rapat koordinasi banyak pejabat yang hanya mengirimkan wakilnya, tetapi ketika keputusan diambil mereka bereaksi untuk menolaknya.

Tanri Abeng masih ingat di zaman Orde Baru, para menteri ekonomi selalu bertemu setiap minggu. Berbagai persoalan yang terjadi dan akan terjadi dicoba diantisipasi. Begitu keluar dari pertemuan, para menteri menjalankan pekerjaan rumah sesuai dengan keputusan yang diambil bersama.

Pejabat negara ketika mendapatkan amanah tidak bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri. Para pejabat negara itu bekerja untuk kepentingan negara. Sekarang apa yang menjadi kepentingan negara itu? Menjaga kehidupan seluruh rakyat.

Kalau pemerintah menunda kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak, karena pemerintah tidak mau ada dampak inflasi yang akan menyulitkan kehidupan rakyat. Kalau pemerintah memutuskan untuk mengimpor kebutuhan pangan dan beras, karena pemerintah tidak mau ada kenaikan harga yang bisa mengerek inflasi.

Apakah pemerintah tahu biaya yang harus ditanggung dari kebijakan itu? Pasti tahu karena memang mahal harganya. Tetapi kalau pemerintah tidak mau menanggungnya, maka beban itu akan dipikul langsung oleh masyarakat. Ketika beban itu sudah terlalu berat ditanggung rakyat akhirnya persoalan akan berbalik lagi ke pemerintah juga.

Pemahaman Inilah yang seharusnya dimengerti oleh para pejabat negara. Mereka seharusnya lebih tahu persoalan secara lebih menyeluruh. Kecuali kalau pejabat itu tidak pernah mau berkomunikasi, tidak mau berkoordinasi, dan lebih suka tampil hebat sendiri.