Usul Sesat Pikir

FEODALISME ialah milik masa silam yang sudah mati, bukan milik Indonesia di masa depan (yang akan terus hidup). Indonesia masa depan butuh persamaan hak, bukan hak yang dipilah-pilah; butuh bahasa yang egaliter, bukan bahasa yang bertingkat-tingkat. Pastilah bukan bahasa kaum imperialis, seperti bahasa Belanda, Prancis, atau Inggris!

"Sekarang, mulai hari ini, menit ini, marilah kita putuskan untuk belajar berbicara dalam bahasa Indonesia... Untuk menjadi satu masyarakat, satu bangsa," kata Bung Karno. Ia usulkan pula, panggilan kekerabatan yang di masa feodal tak ada: 'Ibu', 'Bapak', 'Bung'. Melekatlah panggilan 'Bung Karno',  'Bung Hatta', 'Bung Sjahrir', dan yang lain. Ada elan yang lebih 'revolusioner'.

Afirmasi itu digemakan 'si Bung' setelah beberapa tahun Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia masih dipakai segelintir orang. Bahkan, sebagian kaum terpelajar masih berbincang dengan bahasa Belanda. Sementara itu, orang ramai masih bicara dengan bahasa daerah masing-masing yang tak lekas mempersatukan Indonesia. Ada rasa cemas, tujuan 'Sumpah Pemuda' terancam mangkrak.

Bersambung dengan kondisi hari ini, usul anggota DPR yang juga politikus PAN, Yandri Susanto, debat calon presiden dan wakil presiden menggunakan bahasa Inggris, terasa ada rasa nyeri secara histori. Untunglah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak sependapat. Ada ambivalensi antara dendang 'antiasing' dan 'anti-Aseng' yang kerap mereka 'nyanyikan' dengan usul debat itu.

Sedikitnya ada beberapa asumsi sesat pikir atas usul itu. Pertama, kepentingan jangka pendek. Ia tahu pasangan Prabowo dan Sandi diyakini fasih berbahasa Inggris jika dibandingkan dengan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia tak mementingkan adu program beserta solusinya.

Kedua, ia tak paham aturan dalam UUD 1945. Simak Pasal 36, 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia'.  Dalam UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan, 'Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia'.

Ketiga, ia mengidap inferioritas kompleks, perasaan rendah diri, menganggap bahasa Inggris lebih bergengsi daripada bahasa sendiri. Kita sepakat kita  mesti terus mempelajari bahasa internasional, tapi jika merendahkan bahasa negara sendiri, layak dipertanyakan posisi Yandri sebagai pejabat negara.

Keempat, tak memahami apa tujuan debat itu, yakni agar orang ramai (publik) mafhum tentang visi-misi dan program kerja yang disampaikan calon presiden-calon wakil presiden. Belum tentu separuhnya memahami isi debat itu. Pikiran mereka pun tak sepenuhnya sampai ke para calon pemilihnya.  

Kita melihat hari-hari ini, puluhan tahun sudah terlewati setelah kemerdekaan, selain usul debat bahasa Inggris, juga beberapa pejabat/calon pejabat yang kerap pamer berbahasa Inggris untuk hal yang dalam bahasa Indonesia lebih pas. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dua contoh di antaranya.

Di ruang publik, di dunia usaha, bahasa Indonesia juga kian terpinggirkan. Lihat saja nama-nama kompleks perumahan, umumnya 'ber-Inggris ria'. Lihat juga nama-nama hotel dan bisnis kuliner. Yang mengherankan, para pemimpin negeri ini tak menunjukkan rasa cemas. Padahal, dalam sejarah panjangnya, bahasa Indonesia terbukti menjadi alat pemersatu yang efektif. Bahkan, ketika kita tercerai-berai di awal-awal reformasi, bahasa Indonesialah salah satu yang merekatkan kembali.

Guru besar bahasa Indonesia Universitas Bonn, Jerman, Berthold Damshaeuser, dalam artikel bertajuk 'Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia' (2011) pernah 'terduduk lemas' seusai membaca pidato Presiden SBY yang bertabur bahasa Inggris. Pasalnya, ia selalu memberi semangat kepada  para mahasiswanya agar bangga mempelajari bahasa Indonesia, yang berpotensi menjadi bahasa dunia.

Dengan termasuk bahasa Melayu, penuturnya selain di Indonesia dan Malaysia juga tersebar di Singapura, Brunei, Timor Leste, dan Muangthai. "Harap jangan anggap enteng," serunya.

Saya justru ingin mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena bahasa Indonesia bagian amat penting pertahanan bangsa, ada sesi bahasa Indonesia dalam debat nanti. Para calon pemimpin nasional itu bisa ditanya hal dasar tentang bahasa Indonesia, sejarahnya, dan bagaimana strategi pengembangannya agar semakian kukuh mempersatukan bangsa.

Apa pula upaya mereka agar bahasa ini bisa efektif menjadi bahasa persatuan di lingkup Asia Tenggara? Kita ingin tahu sangat seperti apa pemikiran mereka tentang bahasa resmi negara ini.