Investasi

SENANG membaca majalah terkemuka The Economist pekan lalu (11-17 Juli) karena di dalam edisi itu BKPM era pemerintahan Jokowi mengambil langkah proaktif menyosialisasikan sejumlah perubahan penting mengenai investasi. Sosialisasi dilakukan melalui pariwara satu halaman dengan penempatan bagus, yaitu di sebelah kanan dan di tengah-tengah rubrik Leaders.

Leaders terdiri dari beberapa editorial, mahkota The Economist. Headline mahkota itu menjadi cover story, jualan utama di sampul depan majalah. Dalam edisi itu topiknya tentang ekonomi Tiongkok, China Embares the Markets. BKPM membuka esainya dengan mengatakan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara kini menjadi tujuan investasi paling menarik.

Sebagai anggota G-20, dalam lima tahun terakhir total realisasi investasi meningkat rata-rata 22,4%. Tahun lalu mencapai US$43 miliar. Setelah pernyataan indah itu, disusul kejujuran mengakui kenyataan pahit bahwa pemerintah Indonesia sadar hal-hal yang menjadi keprihatinan investor seperti buruknya infrastruktur, perizinan tidak efisien, korupsi, dan masalah perburuhan.

Untuk mengatasinya, sesuai kewenangannya, BKPM melakukan tiga perombakan prioritas. Pertama, perizinan satu pintu di BKPM yang diresmikan Presiden Jokowi awal tahun sehingga investor tidak perlu lagi ke sana kemari dari satu kementerian/lembaga ke kementerian/lembaga lain.

Hemat waktu, tidak berbelit-belit. Perlu ditambahkan, dalam bahasa terus terang, perizinan satu pintu kiranya dapat menghilangkan sogok di bawah meja dan di balik pintu. Kedua, mengikis hambatan realisasi investasi, terutama berkaitan dengan pembebasan tanah, penyalahgunaan izin, penyediaan bahan baku, kontrak kerja sama, serta ketentuan pajak.

Baru-baru ini BKPM telah menyelesaikan hambatan investasi 22 perusahaan bernilai US$99 miliar. Ketiga, pemerintah memperbaiki iklim berinvestasi, baik fiskal antara lain berupa pembebasan pajak dan pengurangan pajak, maupun nonfiskal antara lain izin selesai maksimal 15 hari.

Tak hanya itu. Dalam artikel berfotokan Presiden Jokowi diapit, antara lain, Kepala BKPM Franky Sibarani ketika meresmikan pelayanan perizinan satu pintu, juga dijanjikan pemerintah bakal mempermudah akses bagi investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor unggulan Presiden Jokowi, yaitu infrastruktur, manufaktur, maritim, dan pariwisata.

BKPM akan membuka kantor perwakilan yang dinamakan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Abu Dhabi, London, New York, Seoul, Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, dan Tiongkok. Bila di delapan negara telah disebut kotanya, khusus Tiongkok belum ditentukan. Tepikanlah dulu Hong Kong, misalnya, juga Beijing, tetap tidak mudah bagi BKPM memilih Shanghai, Shenzen, atau Guangzhou.

Pusat-pusat bisnis dan industri memang tersebar di banyak kota di Tiongkok. Apa pun alasannya, setelah pariwara itu diterbitkan untuk pembaca internasional, janji menjemput bola dalam investasi itu haruslah segera diwujudkan dan juga disosialisasikan kembali kepada komunitas bisnis internasional bahwa IIPC telah beroperasi.

Tak ada investasi tanpa kepercayaan dan kemudahan, karena itu janji membuka akses terdekat wajib digenapkan. Kabar gembira lain dimuat harian ini dua hari lalu (Media Indonesia, 21/7). Komitmen dan rencana pemerintah membangun proyek infrastruktur, khususnya kelistrikan dan pelabuhan, menyebabkan minat investasi di sektor tersebut meningkat 202% selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2015.

Jika listrik dan pelabuhan beres, disertai kemudahan berbisnis dari sisi perizinan dan pelayanan, sebagian besar masalah telah diselesaikan pemerintah. Selebihnya, masalah kepastian hukum dan iklim kondusif-produktif di kalangan perburuhan. Pembersihan hakim-hakim maling dengan menangkap basah mereka ketika menerima suap mudah-mudahan membuat jera hakim dan menumbuhkan kepercayaan investor bahwa negara ini serius menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Yang belum tampak ialah solusi masalah perburuhan agar kaum pekerja tidak gampang-gampang menjadikan aksi mogok kerja sebagai senjata menuntut hak. Bukankah itu juga senjata makan tuan? Bukankah bila pabrik bangkrut kerugian semua pihak? Buruh mogok di mana-mana jelas menakutkan investor.