Arti 73 Tahun Merdeka

KEMARIN kita sama-sama merayakan 73 tahun Indonesia Merdeka. Tentu kita bertanya, apa yang sebenarnya sudah kita capai selama 73 tahun ini? Sudahkah kita menjalani tugas kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia?

Kita tentu harus mengapresiasi upaya yang dilakukan para pemimpin bangsa untuk menggapai cita-cita kebangsaan. Presiden Soekarno memulai membangun kebanggaan sebagai bangsa dengan membawa Indonesia tampil tinggi di forum internasional. Nama Indonesia menjadi pembicaraan dunia ketika Bung Karno memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka bumi dan meredam ketegangan dunia dengan membangun poros tengah, yakni Gerakan Nonblok.

Sikap perjuangan Bung Karno yang konsisten itulah membuat Uni Soviet maupun Amerika Serikat menaruh rasa hormat yang begitu tinggi kepada Indonesia. Kalau Uni Soviet dan AS begitu baik hati untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia untuk belajar di negara mereka, itu karena negara adidaya yang berseteru itu melihat sosok Bung Karno sebagai tokoh besar dunia.

Dengan modal itulah Indonesia membangun jiwa putra-putra Indonesia agar bukan hanya pintar dan cerdas, melainkan juga mempunyai kecintaan kepada negaranya. Ketika Bung Karno berani untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 1962, ia ingin menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa negara yang baru 17 tahun merdeka itu siap untuk terbang tinggi.

Presiden Soeharto melanjutkan kepemimpinan Bung Karno dengan mendorong pembangunan. Dengan bermodalkan anak-anak Indonesia yang lebih terpelajar dan berpikiran lebih maju, Indonesia mulai melangkah menjadi negara industri baru. Seluruh negara di dunia mulai melihat Indonesia sebagai sebagai sebuah kekuatan industri baru.

Sayang, gelombang krisis yang melanda Asia Timur pada 1997 meredupkan kemajuan yang sudah kita raih. Presiden BJ Habibie harus meniti buih untuk menyelamatkan Indonesia agar tidak kembali ke titik nol. Dalam masa kepemimpinan yang pendek, Habibie mampu menyelamatkan Indonesia untuk tidak pecah seperti Uni Soviet atau pun negara-negara Balkan.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian mencoba menata kembali pembangunan Indonesia di tengah suasana euforia demokrasi. Seperti halnya Presiden Habibie, perjalanan kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Pemahaman demokrasi yang hanya dilihat sebagai perebutan kekuasaan melalui suara terbanyak membuat Gus Dur harus terhenti di tengah jalan.

Namun, belajar dari kasus Gus Dur, kita memahami bahwa perlu ada regularitas dalam pergantian kepemimpinan agar demokrasi bisa memberi manfaat bagi perbaikan kehidupan rakyat. Presiden Megawati Soekarnoputri menyelesaikan masa kepemimpinan

5 tahun Gus Dur dengan memberi landasan pembangunan ekonomi yang lebih kokoh. Reprofiling utang luar negeri membuat anggaran belanja negara tidak habis hanya untuk membayar pokok dan bunga. Megawati mampu menyisihkan dana pembangunan yang dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan.

Sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menikmati modal percepatan pembangunan itu. Apalagi, masa periode kedua masa kepemimpinannya harga minyak mentah berada pada titik terendah, sedangkan harga komoditas sumber daya alam memperoleh harga premium. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai titik tertinggi 6,5% pada 2011.

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus menghadapi angin dari  arah depan (headwind). Harga minyak dunia mulai berbalik arah sampai  kembali di atas US$70 per barel, sedangkan harga komoditas anjlok ke titik terendah. Aliran dana akibat krisis global 2008 pun mulai mengalami tapering off dan kembali ke AS. Puncaknya terjadi sekarang ini ketika Bank Sentral AS terus menaikkan tingkat suku bunga dan Presiden AS Donald Trump menurunkan pajak perusahaan dari 25% menjadi 21%.

Keinginan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur yang nyaris tidak lagi dibangun setelah era Orde Baru harus dikekang. Proteksionisme perdagangan yang diterapkan negara-negara maju menimbulkan ketidakpastian baru. Krisis ekonomi yang melanda Argentina dan sekarang Turki menimbulkan kegugupan pasar finansial di seluruh dunia. Salah-salah mengambil keputusan bisa membuat perekonomian negara ikut tertular. Dalam situasi seperti sekarang ini dibutuhkan kebersamaan.

Tidak bisa selamanya kita hanya dihadapkan pada situasi penuh kompetisi. Ada saatnya kita harus melakukan kooperasi atau kerja sama sebab sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri akhirnya akan merugikan semua orang. Tahun politik yang mulai kita masuki tidak boleh mengorbankan tujuan besar dari tujuan kita merdeka. Lepas dari perebutan tampuk kepemimpinan nasional, yang tidak boleh dilupakan ialah bagaimana menciptakan kesejahteraan umum. Kita tetap harus mendorong masyarakat untuk tetap produktif dan bisa bekerja seperti biasa.

Kita sudah menetapkan arah pembangunan tahun depan akan ditujukan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan. APBN tahun depan ditetapkan sebesar Rp2.439 triliun, yakni pembiayaannya hanya sekitar 1,9% yang berasal dari utang. Kita harus mampu membangun manusia-manusia Indonesia yang semakin cerdas dan paham akan tanggung jawabnya untuk ikut serta membangun negara ini, bukan sebaliknya.

Teringat kita akan pesan yang pernah disampaikan Pendiri Group Triputra, Theodore Permadi Rachmat, bahwa hidup ini tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri. Saatnya kita untuk bersikap less for ourselves, more for the others, enough for everybody. Itulah sebenarnya esensi dari 73 tahun Kemerdekaan.