Freeport

MENJELANG 25 Juli, pembicaraan berkaitan dengan PT Freeport Indonesia pasti akan ramai kembali. Pada hari itu izin ekspor konsentrat untuk enam bulan Freeport berakhir. Seperti biasa, isunya akan melebar termasuk kepastian izin perpanjangan dan nasionalisasi. Berbagai pandangan akan dilontarkan untuk membenarkan pendapat.

Hanya, kebanyakan pandangan itu disampaikan dari Jakarta dan tidak berpijak pada kenyataan di lapangan. Padahal lebih dari 20 ribu karyawan setiap hari bekerja di lokasi yang ekstrem karena terletak di ketinggian 4.250 meter di atas permukaan laut. Sekitar 98% pekerja Indonesia di sana merupakan orang yang luar biasa.

Di daerah yang tipis oksigen, mereka bekerja 24 jam sehari. Setelah Ertsberg yang habis ditambang, tidak lama lagi Grasberg pun habis deposit yang ada di permukaan tanah. Selanjutnya penambangan harus dilakukan dari bawah tanah. Deposit yang ada di bawah tanah diperkirakan mencapai 2,3 miliar ton.

Proses penambangan bawah tanah sudah pasti lebih sulit. Infrastruktur penambang an bawah tanah harus dipersiapkan agar tidak membahayakan pekerja. Itulah yang membuat diperlukannya investasi besar. Setidaknya dibutuhkan investasi US$15 miliar atau sekitar Rp200 triliun.

Investasi besar ini membutuhkan jaminan. Tidaklah mungkin orang berani menanamkan modal yang besar apabila tidak ada kepastian menjalankan operasi penambangan. Kepastian itu dinantikan investor karena dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyiapkan infrastruktur agar siap menggantikan produksi yang menurun.

Persoalan perizinan menjadi pelik karena pendekatannya lebih politis. Akibatnya, aspek ekonomi dan sosial tertinggal di belakang. Padahal sepanjang 48 tahun keberadaannya, Freeport merupakan penopang Timika dan Papua. Pendapatan asli Timika praktis berasal dari reeport.

Bahkan, hidup sekitar 130 ribu dari 250 ribu warga Timika bergantung dari perusahaan tambang tembaga tersebut. Setiap tahun Freeport membayar pajak perusahaan 35% dan juga royalti kepada negara. Akan tetapi, seperti umumnya pendapatan dari sumber daya alam yang lain, semua pendapatan itu masuk ke APBN.

Kita tidak seperti Timor Leste yang menempatkan pendapatan dari sumber daya alam ke rekening khusus dan disimpan sebagai dana abadi. Oleh karena masuk ke APBN, pendapatan dari sumber daya alam tidak pernah bisa dibedakan lagi dengan pendapatan dari sumber lain. Masalah Freeport akan terus menjadi kontroversi apabila didiskusikan dari kejauhan.

Apabila ingin ada kepastian, para pejabat yang mengambil keputusan harus datang langsung melihat ke lapangan. Sebab, seeing is believing. Termasuk Presiden Joko Widodo, sebaik-nya melihat langsung ke lokasi penambangan. Dengan melihat langsung bisa tahu bahwa Freeport merupakan wilayah penambangan paling ekstrem di dunia.

Dengan bertanya langsung kepada para pekerja, masyarakat, dan pejabat daerah di sana, Presiden akan merasakan arti perusahaan itu bagi mereka. Setelah melihat sendiri, Presiden bisa lebih tepat mengambil keputusan. Sikap Presiden akan berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi di Indonesia.

Investasi puluhan miliar dolar yang dibawa Freeport akan membantu ekonomi Indonesia yang sedang melesu. Apalagi Presiden sendiri sudah menegaskan untuk menggeser motor pertumbuhan ekonomi dari konsumsi ke produksi serta investasi. Saatnya Presiden untuk bersikap.