Solusi Otonomi

SUATU malam, di sebuah kota, sebuah provinsi, di rumah seorang saudagar paling makmur, ramailah para tokoh berkunjung. Ada beragam profesi berhimpun di situ. Terbanyak memang politisi. Begitulah galibnya, kata seseorang, setiap menjelang tahun politik rumah sang saudagar itu selalu penuh tamu. Jadi, memang tak hanya malam itu, tetapi ada banyak malam yang jadi latar waktu persamuhan.

Saudagar itu, seseorang yang amat berbakat menjalin tali sahabat dengan berbagai pihak. Lobinya pun menembus elite berkuasa di Jakarta. Bahkan, ketika ia diterungku karena terlibat rasywah namanya tak pudar. Dulu, calon politisi dan politisi tak ragu, tak tabu, mengatakan habis 'bersamuh' ke rumah 'sang juragan itu. Itu sudah bertahun lalu. Kabarnya kini ia tak lagi mengumbar pergaulan seperti dulu.

Sekelumit cerita itu sekadar contoh, bukti kuasa modal kerap menjadi 'penentu' siapa calon penguasa negara yang akan bertakhta (terutama di tingkat daerah). Ini pula yang diungkap Sarip Hidayat tentang berbagai ambivalensi otonomi daerah di negeri ini. Sarip, pakar desentralisasi dan otonomi daerah, bersama Asvi Warman Adam, pakar sejarah sosial politik, keduanya peneliti LIPI, dan Syachrumsyah Asri, ahli kebijakan publik Balitbang Kemendagri, dikukuhkan sebagai profesor riset, Rabu (26-7).

Sarip membawakan orasi ilmiah bertajuk Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia; Asvi bertajuk Dampak G-30-S: Setengah Abad Histografi Gerakan 30 September 1965; dan Syachrumsyah Asri membawakan orasi 'Kebijakan dan Strategi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kaltim dan Kaltara.

Menurut Sarip, ketika peran negara hadir samar-samar, bahkan absen karena rendahnya kapasitas yang dimiliki, tak mengherankan jika penyelengara pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh shadow state. Inilah para pemangku otoritas informal, tapi dapat mengendalikan pemerintahan. Sang saudagar yang saya ceritakan terjadi juga di banyak daerah, contoh penentu dari pemangku otoritas informal itu.

Ia menemukan fakta adanya praktik shadow state semakin banal setelah diterapkannya pilkada langsung. Karena itu, tak heran kalau pemerintah daerah, utamanya kepala daerah, seperti tak pernah berhenti ditangkap KPK.

Kelahiran Lampung itu memaparkan tiga akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, ambivalensi antara orientasi konseptual dan kebijakan yang membelit relasi pusat-daerah sejak kemerdekaan. "Keinginan desentralisasi sebagai aktualisasi dari tuntutan ideologi, sedangkan keinginan sentralisasi sebagai dari tuntutan teknis, utamanya untuk menciptakan pemerintah yang stabil."

Kedua, bias pergeseran relasi negara-masyarakat. Salah satu karakteristik penting dalam perubahan hubungan negara-masyarakat pada transisi demokrasi, yakni proses pengambilan keputusan lebih banyak diwarnai koalisi dan tawar-menawar kepentingan antara elite negara dan elite masyarakat. Pemekaran daerah pun lebih merepresentasikan kepentingan tokoh lokal kedua kelompok elite itu.

Ketiga, bias kebijakan reformasi. Selama ini praktik reformasi cenderung lebih berupaya memperbaiki institusi negara daripada membangun kapasitas negara. Dalam membangun institusi negara pun terkesan ditekankan membangun 'citra negara' (state image). Konsekuensinya, dalam praktik kehadiran negara menjadi samar-samar, bahkan dalam beberapa kasus malah absen.

Sarip menawarkan empat solusi fundamental. Pertama, rekonstruksi konsep. Harus ada reformulasi konsep mendudukkan eksistensi desentralisasi sebagai salah satu instrumen (bukan tujuan akhir) untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Ini agar keduanya bisa berinteraksi secara dinamis, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan.

Kedua, rekonstruksi pendekatan kebijakan. Desentralisasi harus terkait dan sejalan dengan bidang lain (holistik). Implementasi kebijakan desentralisasi harus memperhatikan karakteristik, potensi, dan kekhususan setiap daerah.

Ketiga, pengelolaan bias antarelite. Dalam pemekaran daerah, misalnya, ada penggabungan dan penghapusan daerah (tidak hanya pemekaran), dengan menerapkan status bertahap. Sebagai daerah administratif, baru kemudian daerah otonom, bagi daerah pemekaran baru. Anggaran bisa dihemat dan syahwat politik elite lokal pun bisa dikurangi dalam 'memprovokasi' pemekaran. Keempat, reformasi kebijakan untuk penguatan institusi negara, kapasitas negara, dan kapasitas masyarakat.

Itu semua menjadi tantangan bagi para akademisi dan para pengambil kebijakan ke depan untuk 'menyelamatkan' otonomi daerah.