Riwayatmu Pertamina

DEMONSTRASI terjadi di Kantor Pusat Pertamina pekan lalu. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu memprotes kebijakan penggabungan Pertagas ke Perusahaan Gas Negara serta rencana menurunkan kepemilikan aset hulu Pertamina. Aksi korporasi itu sebenarnya dilakukan sebagai bagian pembentukan Pertamina sebagai holding industri minyak dan gas nasional.
       
Pertamina merupakan perusahaan nasional yang sejak awal diharapkan membawa Indonesia ke pentas dunia. Sejak berdiri pada 1957 sebenarnya banyak terobosan yang dilakukan Pertamina. Konsep kontrak production sharing, misalnya, dikembangkan zaman Ibnu Sutowo dan berhasil membawa Indonesia menjadi negara pengekspor minyak.
       
Sayangnya, intervensi kepentingan politik membuat Pertamina tidak pernah mampu berkembang lebih besar. Pemegang kekuasaan sering memanfaatkan Pertamina untuk kepentingan politik jangka pendek.
       
Tidak usah heran apabila sering dikatakan bahwa Direktur Utama Pertamina de facto ialah Presiden Republik Indonesia. Seorang Dirut Pertamina sebenarnya hanyalah direktur pelaksana. Arah kebijakan perusahaan ditentukan presiden.
       
Perubahan sistem besar dari autokrasi ke demokrasi tidak mengubah cara pandang kita kepada Pertamina. Badan usaha milik negara ini ibarat hanya dilepas kepalanya, tetapi ekornya tetap dipegang. Pertamina tidak pernah dijadikan perusahaan yang tumbuh sehat dan benar-benar menjadi perusahaan kelas dunia.
       
Pada 2013 pernah sekali Pertamina menembus Fortune 500. Namun, setelah itu posisi bukan naik dari peringkat 122, tetapi justru turun sampai ke posisi 257 pada 2017. Apa penyebabnya? Karena Pertamina tidak pernah memperbaiki kinerja. Untuk bisa menembus 100 besar perusahaan dunia, pendapatan Pertamina harus di atas US$200 miliar, EBITDA minimal US$40 miliar, dan produksi setara minyak di atas 2,2 juta barel per hari. Kalau kita lihat laporan keuangan tahun lalu, pendapatan Pertamina hanya sekitar US$43 miliar, EBITDA sekitar US$7,5 miliar, dan produksi sekitar 2 juta barel per hari.
       
Dalam industri migas, kunci sebuah perusahaan menjadi besar dan kuat ditentukan sejauh mana mereka menguasai hulu. Untuk menguasai industri hulu diperlukan keberanian untuk melakukan eksplorasi. Karena karakter bisnis ini yang high risk, high return, perlu adanya investasi besar.
       
Kita tidak pernah memberi kesempatan kepada Pertamina untuk bisa melakukan itu. Karena cara melihatnya miopik, setiap kali ada keuntungan dari Pertamina, kita bukan menginvestasikannya kembali, melainkan ditarik sebagai kontribusi untuk anggaran pendapatan dan belanja negara.
       
Sekarang beban Pertamina semakin berat karena mereka harus menanggung beban kenaikan harga minyak dunia. Demi kepentingan politik jangka pendek, pemerintah sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga 2019. Ironisnya, pemerintah tidak mau menanggung biaya subsidinya dan meminta Pertamina untuk menyerap kerugiannya.
        
Tidak usah heran apabila beberapa kali dalam kolom ini kita ingatkan bagaimana tertinggalnya Pertamina dari Petronas Malaysia. Padahal pada 1974 Petronas belajar bagaimana cara mengelola perusahaan migas kepada Pertamina. Sekarang Petronas bisa terbang tinggi, sementara Pertamina terpuruk di belakang.
       
Sebenarnya tidak masalah apabila pemerintah ingin bersikap populis. Harga BBM di Malaysia pun jauh lebih murah daripada di Indonesia. Pemerintah Malaysia meminta Petronas untuk menjual harga BBM kepada masyarakat dengan harga jauh lebih murah daripada harga pasar.
        
Hanya bedanya, pemerintah Malaysia memberi keleluasaan kepada Petronas untuk mengembangkan bisnis yang lain. Petronas didorong menjadi perusahaan kelas dunia agar keuntungannya bisa menutupi biaya untuk memberikan harga BBM yang murah kepada rakyatnya.
        
Bisnis yang lebih menguntungkan itu ada pada industri hulu. Petronas tidak hanya menguasai blok minyak dan gas di Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia. Bahkan untuk memberikan nilai tambah kepada sumber migas yang dimiliki, Petronas membangun 15 pabrik petrokimia berskala besar.
        
Bedanya lagi dengan Indonesia, untuk menopang pengembangan bisnis Petronas, pemerintah Malaysia menyediakan lahan yang dibutuhkan. Petronas tidak pernah kebingungan untuk membebaskan ribuan hektare tanah untuk pengembangan industri petrokimia karena negara yang menyediakannya.
         
Unjuk rasa karyawan Pertamina bisa kita jadikan momentum untuk melakukan refleksi ke mana BUMN yang satu ini akan kita bawa. Hanya dengan visi dan aksi besar seperti yang dilakukan Malaysia, kita bisa menjadikan Pertamina perusahaan kebanggaan bangsa.