PBB (tidak) Memberatkan

KEPUTUSAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan nilai jual objek tanah menimbulkan kegelisahan masyarakat. Kebijakan tersebut menambah beban masyarakat karena menyebabkan pajak bumi dan bangunan yang harus mereka bayarkan menjadi naik.

Kewenangan untuk menaikkan PBB berada pada pemerintah daerah karena berkaitan dengan penerimaan daerah. Banyak daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam menetapkan NJOP. Mereka tidak mau pengenaan PBB membuat warga 'terusir' dari tempat tinggal.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, misalnya, sudah memutuskan tidak akan menaikkan PBB di kotanya. Ia tahu kondisi ekonomi masyarakat tidak memungkinkan untuk menanggung beban kenaikan PBB sekarang ini.

Jakarta sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menaikkan NJOP secara gila-gilaan. Kenaikan NJOP pernah mencapai 300% dengan alasan kawasan sudah berkembang sehingga nilainya harus disesuaikan. Alasan itu pulalah yang sekarang dipakai Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk menyesuaikan NJOP.

Bagi pengembang atau mereka yang berbisnis rumah, penaikan NJOP merupakan sesuatu yang penting dan diharapkan. Pebisnis tentu senang apabila harga tanah dan bangunan lebih mahal karena dengan itu mereka bisa meraih keuntungan lebih besar. Namun, bagi penghuni yang tidak berniat berbisnis, kenaikan NJOP menjadi beban.

Lihatlah mantan-mantan pejabat yang semula tinggal di kawasan Menteng. Keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution harus tersingkir karena tidak sanggup membayar PBB. Padahal, rumah itu mempunyai nilai sejarah karena putrinya, Ade Irma Suryani, dan Kapten Pierre Tendean tertembak ketika terjadi peristiwa G30S/PKI.

Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin kalau tidak mendapat pengampunan PBB dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti kehilangan rumah bersejarah. Keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik pun tidak sanggup mempertahankan rumah orangtua di Jalan Diponegoro.

Pemerintah provinsi kiranya harus mempertimbangkan kembali penetapan NJOP dan PBB. Ada pemikiran, seharusnya untuk rumah pertama, pemerintah tidak mengenakan PBB sebab PBB ibarat membuat warga harus menyewa rumah dari rumah sendiri.

Saat menjadi menteri agraria dan tata ruang, Ferry Mursyidan Baldan pernah berencana memperbaiki cara penetapan PBB. Ketika itu bahkan penetapan PBB berdasarkan pendapatan penghuni rumah dipikirkan. Jangan sampai pensiunan yang susah payah mendapatkan tempat tinggal harus tergusur dari rumahnya hanya karena tidak sanggup membayar PBB.

Tidak bosan kita mengingatkan agar pengenaan pajak seyogianya jangan sampai membebani kehidupan masyarakat. Pemerintah tentu harus mengambil pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, ibarat ayam petelur, jangan sampai kita membuat ayam mati hanya demi mendapatkan telur lebih banyak.

Sekarang pemerintah sepertinya menjadikan target penerimaan pajak sebagai tujuan. Seharusnya pajak itu cerminan dari berputarnya kegiatan ekonomi. Kita harus mendorong ekonomi berputar lebih cepat agar penerimaan pajak bisa meningkat seperti diharapkan.

Kita bisa belajar dari Presiden AS Donald Trump. Ia menurunkan pajak korporasi dari 25% menjadi 21% agar perekonomian negaranya berputar lebih cepat. Trump mengambil risiko penurunan penerimaan negara dan membengkaknya defisit anggaran.

Namun, kita bisa melihat perekonomian AS sekarang menggeliat kencang. Pertumbuhan ekonomi sudah mendekati 3%. Angka pengangguran di AS mencapai titik terendah dalam 54 tahun terakhir. Semua negara kini menghadapi masalah karena dolar ibarat kembali ke rumahnya dan mata uang dunia termasuk rupiah terdepresiasi dalam.

Kecerdasan seperti itulah yang kita butuhkan sekarang. Kita membutuhkan perekonomian yang berputar lebih cepat. Kalau kemudian pajak hanya berorientasi pada penerimaan, bukan pertumbuhan tinggi yang kita dapatkan, melainkan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menganggap enteng keluhan masyarakat berkaitan dengan naiknya PBB yang harus dibayarkan warga. Apalagi ini berkaitan dengan urusan tempat bernaung. Salah-salah perekonomian Jakarta akan terkejar oleh Jawa Timur dan Surabaya karena pemimpin daerah lebih paham kehidupan masyarakat.